Tidak, Pak Prabowo, Isu HAM Bukan Isu 5 Tahunan

FOMOMEDIA – Saat ditanyai Ganjar soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, Prabowo meminta masalah HAM jangan dipolitisasi.

Di antara dua capres lain di debat pertama capres Pilpres 2024 di Kantor KPU, Jakarta, kening Prabowo Subianto paling tampak dibasahi keringat. Capres nomor urut 2 itu diserang dari dua sisi secara harfiah, yakni oleh Anies Baswedan di sisi kirinya, dan Ganjar Pranowo di sisi kanannya.

Prabowo mengelap dahinya dengan sapu tangan, begitu mendengar Ganjar hendak menanyainya tentang kasus pelanggaran HAM. 

Capres nomor urut 3 itu membacakan empat rekomendasi DPR tahun 2009 untuk Presiden, tentang penanganan kasus pelanggaran HAM berat, seperti kasus 65, penembakan misterius (petrus), maupun penghilangan paksa. Ganjar lantas menanyakan apakah Prabowo akan berkomitmen mengerjakan rekomendasi yang disebut?

“Masalah ini ditangani oleh wapres Anda, ya,” jawab Prabowo, merujuk cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, yang menjabat Menkopolhutkam. Mengingat rekomendasi itu diberikan sejak 2009 lalu, menurutnya Mahfud-lah yang semestinya mengerjakan itu selama ini.

“Apa lagi mau ditanya kepada saya?” tanya Prabowo, pada Selasa (12/12) malam itu. “Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digital, ya?”

Prabowo lantas curhat. “Setiap lima tahun, kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu,” ujarnya.

“Saya tadi katakan. Bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya. Membela saya, saudara-saudara sekalian!” tegasnya. 

Di belakang Prabowo, tertangkap kamera, mantan aktivis ’98, Budiman Sudjatmiko, mengangkat tangan dan berdiri bersorak bersama timses Prabowo.

“Jadi, masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar,” pungkas Prabowo.

Jejak Hitam Karier Prabowo Menghantui Dirinya Sendiri

Ada alasan jelas kenapa Prabowo terus diserang dengan isu HAM. Kariernya terdahulu sebagai petinggi TNI di era Orde Baru terkait dengan kasus penculikan aktivis pada 1997. 

Karena kasus itu, Prabowo diberhentikan dari jabatannya sebagai Pangkostrad. Bahkan Wiranto, yang kini turut mendukungnya dari bangku timses, merupakan sosok yang dulu memecat Prabowo dari dinas kemiliteran.

Faisol Riza, tim sukses paslon nomor urut 1, Anies-Muhaimin, adalah seorang aktivis ’98 yang juga korban penculikan di tahun terakhir Orde Baru. Pada siaran langsung debat capres yang ditayangkan Narasi, Faisol menanggapi jawaban Prabowo dengan menceritakan pengalamannya bertemu keluarga korban lain yang masih hilang.

“Sampai sekarang kalau ketemu keluarga korban itu selalu ada pertanyaan, ‘Kenapa saya bebas? Kenapa anaknya nggak?’” kata Faisol, cukup emosional.

“Makanya, saya juga marah sama-sama teman-teman saya,” lanjut Faisol, agaknya merujuk para mantan aktivis ’98 yang kini mendukung Prabowo. ”Saya tahu posisinya, tetapi terlalu simplistis.”

“Mungkin karena kami sudah seperti hantu. Saya nyawa yang kedua. Teman-teman saya masih hilang. Kalau lima tahun sekali muncul, seperti hantu yang menghantui Pak Prabowo, ya, memang kami hantu,” ujar Faisol. 

Faisol menyatakan, selama belum ada penjelasan resmi, isu HAM akan selalu akan selalu muncul.

Pelanggaran HAM Bukan Isu 5 Tahunan

“Jangan dibilang bahwa ini lima tahunan. Kami sudah 20 tahun lebih berjuang. Bahkan untuk itu saja Munir harus mati.” 

Prabowo mungkin merasa isu pelanggaran HAM yang selalu dimunculkan lima tahun sekali. Namun, isu HAM bukan semata-mata muncul karena dipolitisasi. Isu HAM selalu diperjuangkan, namun dalam sunyi karena tak pernah benar-benar mendapat perhatian. Akibat tak pernah diselesaikan oleh Presiden yang menjabat, pemilu jadi momen rutin isu ini mendapat gema besar.

“Memang dia berapologi bahwa yang saya culik sudah dibebaskan, kok. Tetapi ‘kan saya bukan satu-satunya, atau satu dari sembilan orang yang dia lepaskan. Masih ada 14 orang lagi yang harus dipertanggungjawabkan.” ujar Faisol. “Kalau kita mau fair, laksanakan rekomendasi DPR.”

Adapun empat rekomendasi DPR tahun 2009 tentang kasus pelanggaran HAM berat, sebagaimana dibacakan Ganjar, ialah sebagai berikut: Satu, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Ketiga, memberikan kompensasi dan pemulihan. Keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan.

Tak lupa, dalam tanggapannya terhadap jawaban Prabowo, Ganjar pun dengan tegas berkata bahwa dirinya akan membereskan persoalan HAM yang selama ini telantar.

“Kalau saya jadi Presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian, dalam kontestasi Pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya,” kata Ganjar.

Penulis: Ageng

Editor: Yoga

Ilustrator: Vito