Gig Economy: Jam Kerja Merdeka, Tapi Sejahterakah?

by | Dec 9, 2022

Gig economy fomo media

FOMOMEDIA.ID – Laporan dari The Deloitte Global Millennial Survey pada 2019 menunjukkan bahwa 81% Generasi Z di dunia lebih condong memilih bekerja di sektor gig economy.

Mendengar kata gig, barangkali yang terlintas di benak kita langsung ke acara musik. Para music enthusiast menyebut venue pertunjukkan musik yang kapasitas tempatnya hanya bisa menampung sedikit penonton dengan sebutan gig.

Kamu mungkin berpikiran kalau gig economy adalah ekonomi yang berhubungan dengan orang yang bekerja di industri musik. Tidak keliru juga, bila kamu berpikir seperti itu, sebab, musisi beserta kru panggungnya masuk sebagai pekerja dalam lingkup gig economy.

Lantas, apa sih yang sebenarnya dimaksud gig economy?

Secara harfiah, kata gig berasal dari slang bahasa Inggris yang berarti “manggung”. Untuk istilah ekonomi dapat diartikan sebagai pekerjaan dalam waktu tertentu. 

Jadi, bisa kita pahami bahwa gig economy merupakan pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas (freelancer). Gig economy sendiri tidak memiliki aturan perihal jam kerja dan lokasi saat bekerja.

Selidik punya telisik, ternyata gig economy sudah ada sejak tahun 1930. Mengutip dari Small Biz Trends, di tahun tersebut terjadi depresi besar atau krisis malaise di Amerika Serikat yang menyebar ke dunia. 

Saat itu, banyak petani menjual tanah mereka karena kekeringan dan harga yang jatuh. Mereka tidak dapat menemukan pekerjaan tetap sehingga terpaksa bekerja sebagai pendatang ke tempat lain, berpindah-pindah dari ladang ke ladang. Dari sinilah, era gig economy dimulai.

Gig economy mulai diminati banyak orang di dunia, sejak berkembangnya bisnis di industri digital. Di akhir 90-an, perusahaan seperti Craigslist, Upwork, dan platform pekerjaan jarak jauh lainnya serta pasar crowdsourcing mulai muncul, menyediakan tempat bagi pekerja gig untuk mencari pekerjaan.

Dan, puncaknya terjadi di tahun 2010, ketika perusahaan aplikasi penyedia jasa transportasi daring, Uber, merekrut pengemudi mitra. Empat tahun setelahnya, lebih dari 1 miliar perjalanan telah diselesaikan oleh pengemudi Uber dengan sistem sebagai pekerja gig.

Dilansir Forbes, 57 juta pekerja di Amerika merupakan bagian dari gig economy. Sedangkan di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 menunjukkan lebih dari 33 juta rakyat Indonesia bermata pencaharian di sektor gig economy.

Jenis pekerjaan yang ada di gig economy saat ini antara lain kurir, pengemudi ojek atau taksi online, konsultan, kontraktor, seniman, musisi, desainer grafis, content writer, UI/UX copywriter dan designer, social media specialist, akuntan dan asisten akuntan, ilustrator, game engineer, devops engineer, programmer, network analyst, security engineer, dan lain-lain.

Lalu, bagaimana kehidupan para pekerja gig di negeri ini? Apakah sejahtera?

Baca juga: Resesi 2023, Anak Muda Harus Bersiap dan Peduli

Lika-Liku Kehidupan Pekerja Gig

Hendra Armansyah, pria lajang berusia 32 tahun yang berdomisili di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bercerita tentang pengalaman hidupnya selama lebih dari setahun bekerja sebagai kurir Shopee Food.  

Sejak Agustus 2021 hingga sekarang, Hendra butuh waktu 8 sampai 16 jam untuk mendapatkan cuan sejumlah 150 ribu hingga 300 ribu Rupiah per harinya. Satu orderan pesanan dihargai Rp8.000,- dengan jarak minimal 3 km. Kira-kira kalau ditotal dalam sebulan, Hendra bisa meraup uang sejumlah 3 juta sampai 4 jutaan rupiah.

“Sekitar 8 orderan sampai 16 orderan dari konsumen untuk dapat uang kisaran 150-300 ribu Rupiah per harinya, dan gue setiap harinya kerja dari jam 6 pagi sampai kurang lebih jam 10 malam,” sebut Hendra dalam percakapan melalui  WhatsApp.

Namun, pendapatan di atas bukan jadi patokan. Pasalnya, jumlah orang yang bekerja sebagai kurir di aplikasi marketplace asal Singapura tersebut semakin banyak. Menurut Hendra juga, jumlah orderan yang dia terima amat bergantung pada situasi perekonomian pelanggannya. . 

“Variatif tergantung rame enggaknya, kalo awal bulan banyak tuh orderan, di saat orang-orang baru gajian,” ungkap Hendra.

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Gajah Mada, ditemukan bahwa penghasilan pengemudi mitra platform gig di Indonesia terus menurun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Lalu, ketika ditanya kenapa memilih bekerja di sektor gig economy, Hendra beralasan karena tidak ada pilihan. “Pilihan terakhir, kalo ada pilihan lain, sih, gue pilih yang lain,” jawab Hendra. 

Di ujung cerita tentang pengalamannya, Hendra menaruh pesan untuk aplikator yang menaungi dia bekerja.

“Kalo buat aplikator, sih, perhatiin juga driver, jangan cuma pembeli. Jangan semua masalah dilimpahin ke driver,” kata Hendra.

Berdasarkan data Laporan Fairwork di tahun 2021, terdapat sedikitnya 2,5 juta orang yang senasib dengan Hendra, bekerja di jasa pengiriman barang dan pengantaran orang dengan moda transportasi sepeda motor.

Serupa tapi tak sama, nasib Hendra juga dirasakan oleh Luckluck (33). Ibu satu anak ini sekarang bekerja sebagai akuntan lepas (freelance)  untuk salah satu perusahaan BUMN. 

Dua tahun belakangan, Luckluck harus merelakan waktu tidurnya demi bekerja. “Ngaco, sih. Seringnya sehari cuma bisa tidur 3-4 jam, itu udah bagus,” jawab Luckluck saat diwawancarai melalui aplikasi WhatsApp.

Dalam satu project, perempuan yang tinggal di daerah Radio Dalam, Jakarta Selatan, ini mendapatkan bayaran minimal 5 juta rupiah. Meski kerjanya sangat menguras waktu dan pikiran, dia mengaku senang dengan pekerjaannya sebagai freelancer.

“Gue tipe orang yang bisa dibilang kurang suka sama rutinitas itu-itu aja, ketemu orang yang sama…. gue lebih suka ketemu orang baru, kerja bareng, jadi gue sekalian bisa mempelajari berbagai macam karakter orang-orang di dunia pekerjaan,” jelas Luckluck.

Dari kedua cerita di atas, kita bisa melihat bagaimana mereka berdua menghabiskan waktu bekerja yang overload hingga lebih dari 10 jam.

Sebuah penelitian dari Science Open yang diterbitkan pada Januari 2021 menunjukkan bahwa pekerja gig di Indonesia bekerja rata-rata 12 jam dalam sehari. Artinya, rata-rata jam kerja pekerja gig tersebut sudah offside dari jam kerja yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan, yakni 7-8 jam per hari, dengan batas maksimum 40 jam per minggu.

Pekerja gig economy kejar deadline

Akibatnya, ada yang beranggapan bahwa konsep hubungan kemitraan yang dipopulerkan oleh gig economy adalah bentuk lain dari komodifikasi tenaga kerja yang memandang pekerja semata sebagai komoditas, sehingga berpotensi munculnya bibit-bibit eksploitasi. Anggapan ini tertulis dalam artikel yang diterbitkan oleh Wiley Online Library.

Menurut studi dari Washington Center for Equitable Growth yang dikutip dari Kompas, bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan ekonomi sebuah negara dalam konteks yang lebih luas. 

Selain jam kerja yang tidak mengindahkan work life balance, ada masalah lain tentang konsep hubungan kemitraan, yaitu skema piece-work atau upah per pekerjaan.

Mengutip Dissent Magazine, skema ini banyak digunakan pada masa perbudakan di sektor industri garmen pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sebelum adanya pengaturan upah sesuai dengan kebijakan upah minimum.

Kemudian, bagaimana jaminan hukum yang berlaku untuk kesejahteraan pekerja gig di Indonesia?

Tiada Aturan Hukum yang Pasti untuk Gig Economy

Dalam perundangan ketenagakerjaan sejak dulu hingga era omnibus law, Indonesia tidak mengenal pekerja dengan status mitra. 

Menurut Nabiyla Risfa Izzati, Dosen Hukum bidang Ketenagakerjaan di Universitas Gajah Mada, di dalam tulisannya pada laman The Conversation,  istilah hubungan kemitraan tidak tercakup dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya. 

Istilah “kemitraan” justru ada dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun sayangnya, UU ini berbeda kondisi dengan realita yang sebenarnya terjadi.

Terkait tidak adanya peraturan hukum yang jelas tentang hak-hak pekerja gig di Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal, mengkritik pemerintah yang dinilainya abai terhadap pekerja dengan status mitra. 

Said berpendapat, kriteria pekerja mitra secara hukum termasuk dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 ayat 15 UU tersebut mengatakan, “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”

Pekerja mitra harusnya digolongkan ke dalam PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Hal itu didasarkan pada Pasal 51 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di mana perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.

“Jadi begitu dia daftar Gojek, Grab, kurir dan lain-lain, maka pada hakikatnya ada perjanjian kerja. Dengan demikian mitra pekerja ini tidak dikenal dan seharusnya pemerintah menghilangkan status mitra pekerja,” tegas Said. 

Dan, terkait regulasi yang mengatur hak-hak pekerja berstatus mitra ini, KSPI mengaku akan mengajukan gugatan hukum. 

“Dari awal kami ajukan surat dan gugatan ke Mahkamah Agung bahwa pekerja yang disebut mitra harus diikat dengan perjanjian kontrak kerja,” tegas Said.

Sementara itu, terjadi gelombang PHK besar-besaran yang menimpa para pekerja gig di perusahaan rintisan (startup). Salah satu contohnya, terjadi pada SiCepat Ekspres. Maret 2022 lalu, perusahaan jasa pengiriman barang yang berdiri sejak 2014 ini memecat secara sepihak 365 karyawan, termasuk kurir di dalamnya. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak bisa berbuat apa-apa untuk melindungi hak-hak pekerja gig yang dipecat secara sepihak oleh perusahaan.

Pemerintah pun langsung saling lempar tanggung jawab. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa persoalan PHK ini tidak termasuk dalam ranah kementerian yang dia bawahi. Sebab, model pekerjaan di startup yang berbentuk kemitraan membuatnya tidak memiliki hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja.

Sementara, menurut “anak buah” dari Ida Fauziyah, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker, Yuli Adiratna, diperlukan langkah-langkah strategis untuk melindungi pekerja gig sebagai buruh atau pekerja lewat instrumen hukum.

“Dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo UU II/220 tentang Cipta Kerja, UU 40/ 2004 tentang SJSN, UU 24/ 2011 tentang BPJS. Selain itu juga mendorong pekerja yang terlibat dalam gig economy mendapatkan jaminan sosial, setidaknya mendapat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” ujar Yuli.

Artinya, problem hubungan kemitraan memang persoalan struktural yang seharusnya dijawab oleh kebijakan pemerintah bersama DPR RI. Negara ini bisa mencontoh Perancis dan Inggris yang berhasil membuat aturan terkait self-employment dan batasan hubungan kemitraan. 

Parlemen Perancis berupaya merevisi UU Ketenagakerjaannya agar dapat mengadopsi ‘kategori ketiga’ yang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja yang masuk hubungan kemitraan. Sedangkan di Inggris, putusan hukum yang disahkan oleh Majelis Rendah (House of Commons) secara tegas menggariskan bahwa hubungan yang dimiliki oleh Uber dan pengemudinya tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan kemitraan.

Apabila pemerintah dan DPR RI masih abai dan menunda-nunda dalam membuat aturan yang saklek tentang UU Ketenagakerjaan berbasis kemitraan, jelas yang akan selalu menanggung kerugian adalah para pekerja yang disebut “mitra” tersebut.

Kalau sudah begini, ada satu pepatah yang diplesetkan, yang sangat relatable untuk menggambarkan nasib kesejahteraan para pekerja gig di Indonesia saat ini dan ke depannya. “Berakit-rakit dahulu, tenggelam di lautan…. bersakit-sakit dahulu, sengsara kemudian”.

Penulis: Levy

Editor: Yoga

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Akun Binance Gratis

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://www.binance.com/id/join?ref=P9L9FQKY