THR, Perjuangan Hak Kaum Buruh dari Masa PKI hingga Kini

by | Apr 4, 2024

Ekonomi | Idulfitri | Lebaran | THR | Tunjangan Hari Raya
thr, perjuangan hak kaum buruh

FOMOMEDIATHR selalu diperjuangkan oleh kaum buruh dari masa ke masa. Hingga kini, perjuangan itu belumlah usai.

Salah satu momen yang ditunggu jelang Lebaran adalah menerima tunjangan hari raya atau THR. Keberadaan THR bisa menjadi kabar gembira bagi para pekerja di Indonesia. THR sendiri merupakan kewajiban bagi perusahaan yang diberikan kepada karyawannya jelang hari raya keagamaan tiba, tak terkecuali Idulfitri.

Keberadaan THR memang sudah familier. Ketika hari raya tiba, biasanya segala kebutuhan bakal meningkat. Oleh sebab itu, keberadaan THR muncul dan diperlukan oleh para kaum pekerja.

Jika merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan, setiap buruh wajib menerima THR maksimal H-7 Lebaran. Setiap pekerja tersebut bakal berhak menerima THR paling lambat 7 hari sebelum Lebaran sesuai aturan berlaku.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 E Undang-Undang Ketenagakerjaan, THR adalah salah satu bentuk hak karyawan yang dijamin oleh regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. 

Adanya THR ini tak melulu sewaktu Lebaran Idulfitri saja. Namun, ada juga yang diberikan jelang hari raya keagamaan lainnya, seperti Natal, Nyepi, dan Waisak. THR bakal diberikan sesuai dengan agama yang dianut oleh si pekerja.

Awal Mula THR

Keberadaan THR di Indonesia tidak serta-merta muncul begitu saja. Ada jalan panjang dari perjuangan para buruh demi pemenuhan hak tunjangannya pada hari raya.

Panitia Penyelesaian Pertikaian Perburuhan (P4) pernah mencatat dari tahun 1951-1952 setidaknya terdapat 51 perselisihan mengenai perburuhan yang telah diselesaikan. Dari seluruh tuntutan tersebut, THR juga menjadi salah satu isu yang dipersoalkan.

Mayoritas tuntutan tersebut diajukan oleh serikat buruh. Mengenai THR, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) menjadi salah satu pihak yang paling getol bersuara. Organisasi yang dibentuk 29 November 1946 ini merupakan salah satu serikat buruh terbesar yang pernah ada di Indonesia.

Keberadaan SOBSI erat hubungannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini terlihat seperti pentolan serikat buruh tersebut yang merupakan aktivis partai tersebut, seperti Harjono, Njono, dan Setiadjit Soegondo.

SOBSI Progresif Perjuangkan THR

SOBSI waktu itu jadi perkumpulan buruh paling progresif. Hal ini terlihat dalam Sidang Dewan Nasional II pada Maret 1953, SOBSI menuntut bayaran THR bagi buruh oleh perusahaan dengan nilai satu bulan gaji penuh.

Pada waktu itu, THR belum menjadi kewajiban perusahaan layaknya sekarang. THR lebih merupakan bentuk pemberian sukarela kepada buruh, berdasarkan negosiasi dengan pemberi kerja.

BACA JUGA:

Setelah mengajukan tuntutan tersebut, pada 1955, SOBSI bekerja sama dengan beberapa serikat buruh pegawai negeri demi mewujudkan THR. SOBSI kemudian juga membuat tuntutan yang berisi bahwa THR harus diberikan bagi seluruh kaum pekerja. Tak tanggung-tanggung, pekerja yang berhak menerima THR termasuk PNS, pegawai nonaktif, pamong desa, tentara, polisi, hingga buruh otonom, dan buruh pensiunan.

THR sebenarnya telah ada dan diatur oleh beberapa peraturan, seperti Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1954 tentang Pemberian Persekot Hari Raya kepada Pegawai Negeri dan Surat Edaran nomor 3676/54 yang dikeluarkan Menteri Perburuhan Kabinet Ali Sastroamidjojo I, S.M. Abidin. Akan tetapi, kedua peraturan tersebut belum mencakup seluruh pekerja, hanya bersifat sukarela, serta jumlahnya masih terhitung kecil dibanding upah bulanan buruh.

Kerja keras SOBSI melalui berbagai aksi dan tuntutannya berbuah manis. THR akhirnya dikukuhkan oleh Ahem Erningpradja, Menteri Perburuhan pada Kabinet Kerja I-IV Sukarno, melalui Peraturan Menteri Perburuhan No. 1 Tahun 1961 tentang Tunjangan Hari Raya Lebaran. THR disahkan sebagai hak bagi seluruh buruh, baik negeri maupun swasta.

Soeharto Mempermasalahkan THR

Sayangnya, setelah disahkan, peraturan mengenai THR menemui hambatan. Tak hanya PKI yang dilarang, segala sesuatu yang berbau komunis kena gebuk selama transisi menuju Soeharto menjadi presiden. Termasuk apa yang diperjuangkan oleh SOBSI itu.

Pada masa pemerintahan Soeharto, Menteri Tenaga Kerja Mohammad Sadli mempermasalahkan kehadiran THR. Menurutnya, THR menghambat upaya menarik investor asing ke Indonesia. Alhasil, ia mengusulkan agar THR tak lagi menjadi hak bagi buruh dan membuat pengganti THR.

Posisi kaum buruh kembali tersudut. Apalagi peraturan yang dimuat dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja itu ditujukan hanya bagi para pemilik usaha dan tidak memerlukan mufakat kaum buruh. Semua itu dijalankan untuk mempermudah masuknya investor asing ke dalam negeri.

Selain disunatnya hak ekonomi buruh, hak lain yang dimiliki buruh juga semakin dibatasi. Gerakan buruh semakin ditindas; para pekerja tak lagi memiliki hak untuk bersuara secara bebas. Aksi demonstrasi dan mogok kerja menjadi hal sulit untuk terjadi, bahkan dianggap tabu.

Akan tetapi, para buruh tetap berusaha untuk menyuarakan protes atas pemotongan haknya. Hingga akhirnya, pemerintahan Soeharto mulai kesulitan untuk mengendalikan gerakan buruh tersebut. Hal itu terlihat dari banyaknya mogok kerja dari tahun 1989 hingga 1993, dan memuncak pada 1994. Salah satu tuntutan yang disuarakan dari aksi tersebut adalah THR.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk kembali mengadakan THR bagi pekerja swasta. Namun, peraturan ini hanyalah bentuk “perhatian” dari pemerintah, bukan pengakuan atas THR sebagai hak kaum buruh. 

THR Makin Disunat

Biasanya, cara untuk menghitung THR didasarkan pada hari yang tertera di kalender. Seseorang yang bekerja lebih dari 1 tahun, maka bakal memperoleh THR sebesar upah 1 bulan. Sementara, bagi pekerja yang belum genap kerja 1 tahun, maka penghitungannya adalah masa kerja dibagi 12 bulan lalu dikali upah 1 bulan.

Itu baru hitung-hitungan saja. Sedangkan, salah satu yang menjadi persoalan adalah besaran potongan alias pajak. Menurut laporan BBC, kini pemerintah sejak 1 Januari 2024 telah menerapkan skema penghitungan baru untuk potongan pajak atas penghasilan individu atau kerap disebut PPh pasal 21—merujuk nomor pasal di Undang-Undang Pajak Penghasilan.

BACA JUGA:

Dalam skema baru tersebut menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah tarif efektif bulanan untuk pegawai tetap dan pensiunan, dan kedua yakni tarif efektif harian untuk pegawai tidak tetap.

Pajak THR Jadi Beban?

Sementara, dalam skema lama, seorang pekerja yang wajib pajak harus menghitung pemasukan bersihnya selama setahun, kemudian menguranginya dengan angka penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Langkah itu perlu dilakukan supaya mendapat besaran penghasilan kena pajak (PKP)

Berdasarkan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, seseorang masih dikategorikan PTPK jika memiliki penghasilan di bawah Rp54 juta selama setahun. 

Dalam skema yang dipakai oleh TER, potongan PPh alih-alih dihitung dari rata-rata dalam setahun, justru bakal dihitung tiap bulannya. Jadi, seorang pekerja bisa mendapat angka berbeda dari satu bulan ke bulan yang lain tergantung pemasukan brutonya.

Hal ini pun diamini oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan, Dwi Astuti. Menurutnya, potongan PPh 21 yang diterima wajib pajak pada momen Lebaran bakal lebih besar di bulan lainnya.

“Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong pada bulan diterimanya THR memang akan lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan lainnya karena jumlah penghasilan yang diterima lebih besar sebab terdiri dari komponen gaji dan THR,” kata Dwi, dikutip dari Kompas.

Bekerja di Perusahaan Luar Negeri

Keberadaan THR memang populer jadi pembahasan para kaum pekerja dewasa ini. Sayangnya, tunjangan ini sering hanya didapat oleh mereka yang bekerja di Tanah Air. Lalu, bagaimana dengan para pekerja untuk para perusahaan luar negeri?

Pengalaman tidak mendapatkan THR ini sempat dialami oleh Aziz. Pemuda 28 tahun tersebut mengaku pernah bekerja di perusahaan penerbitan buku digital Marshall Cavendish Education yang berbasis di Singapura.

Setahun bekerja di perusahaan tersebut Aziz tidak mendapatkan THR. Namun, ia bersyukur bisa mendapat THR di tahun berikutnya setelah perusahaan tempatnya bekerja menerapkan skema baru.

“Sejak perpanjangan kontrak pada akhir 2022, pihak kantor menambahkan klausul adanya THR. Konon, karena momentum waktu itu ada Perpu Cipta Kerja yang mulai baru diterapkan. Walau kemudian itu dipakai untuk jadi alasan untuk tidak ada bujet untuk kenaikan gaji,” kata Aziz ketika dihubungi via WhatsApp.

Sejak awal bekerja di perusahaan perbukuan itu, Aziz tidak menaruh ekspektasi terkait THR. Menurutnya, hal itu tidak menjadi masalah. 

Bagi Aziz, ketika THR mulai diterapkan oleh perusahaannya, ia merasa terbantu ketika menghadapi pengeluaran jelang Lebaran. Apalagi, ketika Lebaran tiba ia merasa bisa mengeluarkan biaya lebih dari hari-hari biasanya.

Dengan adanya THR ini, di satu sisi menguntungkan Aziz, tetapi di sisi lain ada sesuatu yang harus direlakan olehnya. Salah satunya adalah skema kenaikan gaji.

“Kantor tempat saya bekerja ada di Singapura walau melalui agensi di Batam. Di sana ada ‘tradisi’ kenaikan gaji berkala sekian persen per tahun. Tapi, di sana tidak ada ‘tradisi’ memberi THR. Mulai dua tahun terakhir mereka menerapkan adanya THR bagi karyawan asal Indonesia. Imbasnya ‘tradisi’ kenaikan gaji ditiadakan bagi kami,” ujar Aziz.

Aziz pun merasa tidak adanya THR sebetulnya tidak menjadi masalah. Asalkan hal ini bisa dibarengi dengan adanya kenaikan gaji secara berkala.

Pekerja Lepas Tidak Dapat THR

Hal sama juga pernah dirasakan oleh Kinan. Pemuda seumuran dengan Aziz ini pernah mengalami tidak mendapatkan THR.

Kinan menceritakan bahwa dirinya sempat menjadi pekerja lepas. Gara-gara jenis pekerjaannya itu, ia tidak mendapat THR.

Selain itu, Kinan juga sempat mencicipi sebagai karyawan kontrak selama setahun di Tanah Air. Namun, ia tetap tidak mendapatkan THR dengan status pekerjaannya tersebut.

Ia mengaku bahwa masih ada perusahaan-perusahaan di Indonesia, meski kontrak setahun, tidak memberi THR kepada pekerjanya. Kinan hanya menjadi salah satu pekerja yang merasakan itu.

Hingga akhirnya, angin segar didapatkan Kinan saat dirinya bekerja di luar negeri. Ia justru mendapat THR ketika bekerja di sebuah perusahaan recruitment agency company yang berbasis di Singapura.

“Di kantor yang saat ini saya bekerja mengatur skema THR untuk tiap karyawannya dengan metode prorate untuk dibawah 12 bulan dan 1 kali gaji untuk yang sudah lebih dari 12 bulan,” kata Kinan sewaktu dihubungi via WhatsApp.

Ia menjelaskan bahwa dirinya sebagai anak muda memang menginginkan adanya THR. Bahkan, keberadaan THR di sebuah perusahaan bisa menjadi pertimbangannya untuk mengambil pekerjaan itu atau tidak.

“Selain bentuk apresiasi kepada karyawan, saya rasa ini juga sebagai bentuk keadilan bagi kelas pekerja. Di luar hal itu, menurut saya pribadi, salah satu maintenance yang perlu dilakukan perusahaan adalah membuat pekerja nyaman dan aman dalam bekerja,” tandas pemuda asal Yogyakarta itu.

Penulis: Sunardi

Editor: Safar

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments