Syahrul Yasin Limpo Dipanggil KPK, Oposisi Makin Terjepit?

by | Jun 16, 2023

Komisi Pemberantasan Korupsi | Korupsi | Partai NasDem | Politik | Syahrul Yasin Limpo

FOMOMEDIA – Pemanggilan Syahrul Yasin Limpo oleh KPK, selain perkara suap-menyuap, diduga ada unsur politik terhadap kubu oposisi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pada Jumat (16/6/2023) hari ini Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dijadwalkan memenuhi pemanggilan KPK.

Namun, Syahrul tidak bisa memenuhi panggilan oleh KPK tersebut lantaran dirinya masih berada di luar negeri. Pemeriksaan terhadap Syahrul pun akhirnya dijadwalkan ulang pada Senin, 19 Juni 2023.

“Tim penyelidik segera kirimkan kembali undangan permintaan keterangan dimaksud untuk dapat hadir pada Senin,” kata juru bicara KPK Ali Fikri, dikutip dari tempo.co.

Diketahui, saat ini Syahrul tengah berada di India untuk menghadiri acara G20.

Pemanggilan yang dilakukan oleh KPK tersebut adalah untuk proses klarifikasi dalam penyelidikan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Adanya kasus korupsi di Kementan itu sudah diselidiki sejak awal tahun 2023. 

โ€œPenyelidikan di kementerian ini sudah lama kami lakukan, setidaknya kalau melihat pada proses penyelidikan itu sudah dimulai di awal tahun 2023, artinya hampir 6 bulan, ya,โ€ kata Ali.

Menurut Ali, penyelidikan yang melibatkan Syahrul bermula dari laporan masyarakat. KPK pun melakukan klarifikasi kepada pelapor dan mengumpulkan data serta keterangan untuk menemukan unsur pidana dalam kasus itu.

Adapun, kasus di Kementan ini sudah melibatkan puluhan orang yang dimintai keterangan. Dari sana, KPK pun mengantongi beberapa nama untuk diproses lebih lanjut.

Menurut laporan tempo.co, KPK dikabarkan telah melakukan gelar perkara pada 13 Juni 2023. Dari kesimpulan rapat KPK, telah disetujui bahwa Syahrul Yasin Limpo akan ditetapkan sebagai tersangka.

KPK juga sepakat menjadikan dua bawahan Syahrul sebagai tersangka, yakni Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.

Diduga, kasus yang menyeret kader Partai Nasdem itu merupakan kasus penyalahgunaan laporan pertanggungjawaban, suap, dan gratifikasi.

Ada Unsur Politis

Menurut Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menilai bahwa penetapan tersangka politikus Partai Nasdem itu sudah jelas ingin mengganggu Koalisi Perubahan.

Di dalam Koalisi Perubahan terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Denny, penetapan tersangka itu juga sebagai bentuk penjegalan terhadap Anies Baswedan.

“Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi. Seorang menteri dengan inisial SYL. Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP dan menjegal pencapresan Anies Baswedan,โ€ kata Denny dalam cuitan Twitter-nya, Rabu (14/6/2023).

“Maka, terbuktilah kekhawatiran saya, setelah diperpanjang setahun masa jabatannya, melalui putusan MK [Mahkamah Konstitusi], Firli Bahuri bergerak cepat sesuai skenario tangan kuasa, menggunakan KPK untuk memilah dan memilih kasus, memukul lawan oposisi, dan merangkul kawan koalisi,” lanjut Denny.

Sementara itu, menurut keterangan Syahrul, dirinya tetap menghormati proses hukum dugaan korupsi di Kementan. Ia menilai bahwa banyak pihak yang sudah mengaitkan permasalahan ini ke dalam ranah politik.

“Saya juga menyimak sejumlah pihak mengaitkan proses hukum ini dengan aspek politik. Sekalipun banyak pendapat seperti itu, namun dengan kerendahan hati, sebagai warga negara biasa saya akan menjalani seluruh aral-rintang ini,” kata Syahrul, dikutip dari tempo.co.

Penulis: Sunardi

Editor: Yoga

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments