Selama Jokowi Memimpin, Ada 2.710 Konflik Agraria di Indonesia

by | Sep 25, 2023

Agraria | Joko Widodo | Petani

FOMOMEDIA – Pemerintahan Jokowi mencatatkan rekor ribuan kasus konflik agraria. Proses penyelesaian dengan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi masih diterapkan hingga dewasa ini.

Sebuah data menarik diungkapkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Lembaga yang didirikan sejak 1994 tersebut menyatakan terdapat 2.710 konflik agraria terjadi selama Presiden Joko Widodo menjadi kepala pemerintahan.

Total ribuan kasus tersebut dihitung dari rentang 2015 hingga 2022. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut, dalam rentang tersebut, setidaknya persoalan agraria telah berdampak pada 5,8 juta hektare tanah.

“Memasuki tahun ke-9 pemerintahan Joko Widodo, KPA mencatat dalam kurun waktu sejak 2015 sampai dengan 2002 telah terjadi 2.710 kejadian konflik agraria yang berdampak pada 5,8 juta hektar tanah dan korban terdampak mencapai 1,7 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia,” kata Dewi, dikutip dari CNN Indonesia.

Dalam perkara kasus agraria tersebut, kata Dewi, setidaknya terdapat 1.615 rakyat yang ditangkap dan mengalami kriminalisasi. Menurut Dewi, hingga dewasa ini bahkan aparat masih dipakai untuk memobilisasi dan menangani konflik agraria.

“[Sebanyak] 77 orang menjadi korban penembakan, sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 69 orang harus kehilangan nyawa,” ujar Dewi.

Terjadi di Seluruh Sektor

Konflik agraria yang terjadi selama Jokowi menjabat dua periode ini terjadi di banyak sektor. Menurut catatan KPA, konflik agraria terjadi di seluruh sektor seperti perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, hingga pulau-pulau kecil.

Dari berbagai persoalan itulah yang kemudian membuat masyarakat harus terlempar dari tanahnya sendiri. Menurut Dewi, kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA). 

Berbagai model perampasan tanah tersebut, selain membuat masyarakat harus angkat kaki dari tanahnya, juga berdampak pada permasalahan krisis pangan. Apalagi, saat ini krisis pangan sudah benar-benar mengancam Indonesia.

“Perampasan tanah menjadi sebab terjadinya krisis pangan dan hilangnya kedaulatan pangan petani, serta sistem pertanian rakyat yang telah membudaya,” ujar Dewi.

“Inilah ironisme wajah negara agraris yang sumber-sumber agraria begitu luas dan kaya tetapi sangat rentan mengalami krisis pangan, sebab sektor pertanian rakyat tidak menjadi fondasi pembangunan pertanian secara nasional,” lanjutnya.

Lahan Menyusut, Petani Dikriminalisasi

Ribuan kasus agraria yang diungkapkan oleh KPA di atas senada dengan data penyusutan lahan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang menukil data BPS, saat ini terdapat 38,7 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian.

Namun, dari jumlah sektor pertanian tersebut, mayoritas atau 15,89 juta petani hanya memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare (ha). 

“Sebanyak 4,34 juta petani lahan pertaniannya hanya di kisaran 0,5-0,99 ha. Lalu, petani yang luas lahan pertaniannya sebesar 1-1,99 ha sebanyak 3,81 juta jiwa,” tulis JATAM melalui akun Twitternya.

Sementara itu, jumlah petani yang luas lahannya di kisaran 2 hingga 2,99 ha yakni sebanyak 1,5 juta jiwa. Jumlah tersebut tentu jauh lebih sedikit.

Dalam rentang 2011 hingga 2021, pertanian di Indonesia memang mengalami penyusutan. Pada Februari 2011 setidaknya masih terdapat 42,4 juta petani. Namun, pada Februari 2021 jumlah penduduk Indonesia yang menjadi petani turun menjadi 38,7 juta.

Menurut JATAM, menyusutnya jumlah petani tersebut berjalan seiringan dengan masifnya alih fungsi lahan yang semakin masif.

“Alih fungsi lahan semakin masif terjadi. Salah satunya untuk sektor industri pertambangan. Hingga September 2023, luasan konsesi pertambangan mencapai lebih dari 9 juta hektare. Tak ada perlindungan, sebaliknya investor terus diberi karpet merah,” lanjut utas JATAM.

Masih senada dengan penyusutan lahan dan berkurangnya jumlah penduduk yang menjadi petani, kasus agraria di Indonesia juga melibatkan adanya kriminalisasi. JATAM menyebut hal tersebut telah menjadi ironi. Para petani yang mempertahankan tanah dari gempuran industri pertambangan justru seringkali berhadapan dengan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi.

Laporan dari JATAM, hingga September 2023 ini setidaknya telah terdapat 126 orang petani yang berhadapan dengan industri ekstraktif pertambangan. Mereka semua telah mendapatkan kekerasan dan kriminalisasi.

Penulis: Sunardi

Editor: Yoga

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] kini, konflik agraria di Pakel belum usai. Para warga dibantu “Koalisi Bebaskan Trio Pakel” berusaha untuk menyelesaikan […]