SBY Tulis Buku tentang Cawe-cawe Jokowi

by | Jun 27, 2023

Anies Baswedan | Joko Widodo | Jokowi | Partai Demokrat | Pemilu | Pemilu 2024 | Pilpres 2024 | Politik | Susilo Bambang Yudhoyono
Buku SBY tentang cawe-cawe Jokowi

FOMOMEDIA – Buku SBY tentang cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 tengah menjadi perbincangan hangat. Dalam buku tersebut, SBY merespon sikap Presiden Jokowi yang mengaku turut campur untuk keberlanjutan kepemimpinan Indonesia.

Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru-baru ini menulis buku bertajuk The President Can Do No Wrong: Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi. Buku tersebut berisi pandangan SBY tentang situasi politik di Tanah Air.

Buku setebal 27 halaman tersebut sengaja ditujukan kepada para kader Partai Demokrat. Sementara itu, mengenai isi buku, SBY menyinggung banyak hal, terutama berkaitan dengan “keikutsertaan” Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2024. 

“Beliau menulis artikel bagi jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air agar mereka memahami dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan dinamika politik nasional saat ini,” kata Ossy Darmawan, staf pribadi SBY, dikutip dari detik.com.

Sementara itu, kehadiran buku karya SBY tentang cawe-cawe Jokowi tersebut juga ditanggapi oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Menurut Adi, ada sejumlah hal yang ingin disampaikan oleh SBY.

“SBY ingin ngasih tahu cawe-cawe politik yang positif dan negatif kepada Jokowi. Intinya, bagi SBY cawe-cawe dalam politik tak soal, pasti pendapat publik juga terbelah, yang penting cawe-cawenya elegan dan prosedural, tidak abuse of power dan menghalalkan segala macam cara,” kata Adi, dikutip dari detik.com.

“Ini semacam tausiah politik SBY soal cawe-cawe politik di mana SBY ingin tunjukkan kepada publik kalau jadi presiden itu seperti dirinya. Tak ikut campur urusan politik dengan cara apa pun. SBY mencontohkan cawe-cawe yang baik saat kisruh cicak dan buaya, memediasi antara Polri dan KPK yang bersitegang saat itu,” ujar Adi.

Di kesempatan terpisah, pakar hukum tata negara Denny Indrayana memilih untuk kembali mengkritik Jokowi saat menanggapi peluncuran buku SBY tersebut.

“Dalam banyak bentuknya melalui Moeldokogate yang membegal Partai Demokrat; penjegalan Anies termasuk dengan upaya pentersangkaan di KPK; menyerang lawan oposisi melalui kasus hukum, ataupun menghalang-halangi kasus hukum kawan koalisi (obstruction of justice); sudah merupakan pelanggaran sehingga memenuhi unsur delik, dan karenanya amat layak dimakzulkan (impeachment),” tulis Denny via akun Twitternya, @dennyindrayana.

Poin yang Disampaikan SBY

1. Isu Penjegalan Anies Baswedan

Menurut pandangan SBY, Jokowi bisa saja melakukan penjegalan terhadap Anies supaya gagal dalam Pilpres 2024. SBY menilai hal tersebut sah-sah saja asalkan tidak melanggar hukum.

SBY juga menyoroti bahwa etika Jokowi jika benar-benar melakukan tindakan tersebut dengan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satunya adalah mencari-cari kesalahan Anies supaya dijadikan tersangka.

“Kalau memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka pelanggaran hukum, padahal tidak bisa dibuktikan secara mengesankan (no strong evidence), ini sebuah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), utamanya kalau memang ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain,” tulis SBY dalam The President Can Do No Wrong: Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi, halaman 14.

2. Jokowi Hanya Menghendaki Dua Pasangan Capres-Cawapres

Poin berikutnya yang disoroti oleh SBY dalam bukunya adalah ihwal jumlah pasangan capres dan cawapres. Menurut SBY yang dihimpun dari berbagai sumber kredibel, Jokowi hanya menghendaki dua pasangan capres-cawapres.

“Secara pribadi saya tidak setuju kalau ada upaya politik untuk membatasi jumlah pasangan Capres-Cawapres. Apa alasannya? Apa kepentingannya? Apanya yang salah kalau lebih dari dua pasang?” tulis SBY pada halaman 12.

SBY juga membandingkan pada pilpres tahun 2004. Di era tersebut Megawati tidak melakukan pembatasan semacam itu. Bahkan, pada tahun tersebut, menurut SBY, pasangan capres-cawapres berkompetisi secara demokratis dan tak ada masalah dengan jumlah pasangan sebanyak itu.

3. Pembajakan Demokrat oleh Moeldoko

Poin penting lainnya yang disampaikan oleh SBY adalah mengenai Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Kepala Staf Presiden Jokowi, Moeldoko. PK tersebut diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung terkait Kongres Luar Biasa (KLB)  Partai Demokrat di Deli Serdang. Menurut SBY, PK tersebut semestinya tak bisa dimenangkan. 

“Dari akal sehat, dari sisi proses hukum yang telah berjalan selama ini, dan dari keabsahan serta cara-cara Moeldoko ingin mengambil alih Partai Demokrat dari kepemimpinan yang sah, termasuk sangat tidak dipenuhinya syarat untuk sebuah KLB… tidak ada jalan bagi Moeldoko untuk dibenarkan dan dimenangkan dalam pengadilan yang benar dan adil,” tulis SBY, halaman 16.

4. Endorsement Jokowi pada Capres Pilihan

Sebagai mantan presiden SBY mengingatkan kepada Jokowi supaya tidak menggunakan fasilitas negara untuk mendukung capres tertentu. Menurut SBY, Jokowi boleh mendukung capres mana saja, tapi tidak dengan penggunaan fasilitas negara.

“Jika untuk menyukseskan “jago” yang didukungnya Presiden Jokowi melakukan kerja politik, menurut pendapat saya itu juga tidak keliru. Tentu dengan catatan beliau tidak menggunakan sumber daya negara untuk menyukseskan kandidat yang dijagokannya itu. Jika kemudian perangkat negara, termasuk fasilitas dan uang negara digunakan untuk itu, di samping tidak etis juga melanggar undang-undang,” tulis SBY, halaman 19.

Baca juga: Ada Apa di Balik Pertemuan Puan dan AHY?

Penulis: Sunardi

Editor: Yoga

Ilustrator: Salsa

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments