RUU Kesehatan Disahkan DPR meski Diprotes Banyak Kalangan

by | Jul 12, 2023

Kesehatan | Politik | RUU Kesehatan | UU Kesehatan

FOMOMEDIA – RUU Kesehatan disahkan DPR menjadi Undang-Undang. Padahal, ada sejumlah pasal kontroversial yang sudah diprotes berbagai kalangan, khususnya nakes.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) secara resmi telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU). Persetujuan tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Selasa (11/7/2023).

Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel, memimpin jalannya rapat. 

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan dapat disetujui menjadi UU?” tanya Puan kepada anggota rapat yang hadir di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, dikutip dari YouTube DPR RI.

Tak butuh waktu lama, mayoritas anggota yang hadir dalam rapat pun langsung menyahuti dengan berkata “setuju”. Puan pun langsung mengetok palu pertanda RUU Kesehatan telah resmi jadi UU.

Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI yang dikutip dari CNN Indonesia, daftar hadir rapat tersebut telah ditandatangani oleh 105 orang dari seluruh fraksi. Sementara, anggota dewan yang izin sebanyak 197 orang.

Semua Setuju kecuali Demokrat & PKS

Dari anggota dewan yang hadir mengesahkan RUU Kesehatan tersebut mayoritas berasal dari PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan PAN. Sementara, yang menyatakan penolakan RUU Kesehatan tersebut hanya dua partai, Demokrat dan PKS.

Sikap penolakan yang dilakukan oleh Demokrat disampaikan saat pembacaan pendapat akhir rapat. Dede Yusuf mengatakan bahwa partainya menolak RUU Kesehatan itu menjadi UU.

“Mengucapkan Bismillah dan mengharap ridho Allah subhanahu wa ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, serta keberpihakan kepada rakyat Indonesia maka dengan ini Partai Demokrat menolak Rancangan Undang-undang Kesehatan untuk disahkan menjadi Undang-undang kepada pembicaraan tingkat II,” kata Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu, dikutip dari tempo.co.

Menurut Dede, sikap penolakan dari Demokrat berdasarkan beberapa catatan. Salah satunya terkait mandatory spending kesehatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dihapus pemerintah. Menurut Dede, Demokrat berupaya perjuangkan peningkatan anggaran kesehatan itu.

“Hal tersebut semakin menunjukkan komitmen politik negara dalam menyiapkan kesehatan yang layak merata di seluruh negeri dan peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Dede.

Catatan lainnya dari Demokrat adalah perihal adanya indikasi liberalisasi tenaga kesehatan dan tenaga medis asing. Partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono itu menilai liberalisasi tersebut terlalu berlebihan.

Gelombang Penolakan

Selain Demokrat dan PKS yang menyatakan menolak, sebelumnya juga terdapat gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat dan tenaga kesehatan. 

Mulai dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), serta Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) telah melakukan penolakan sejak RUU tersebut dalam bentuk draf.

Pembahasan RUU Kesehatan awalnya dimulai saat Badan Legislasi (Baleg) DPR mengirimkan draf kepada pemerintah. Baleg meminta supaya draf RUU tersebut dibahas bersama sebagai inisiatif DPR pada sidang paripurna yang digelar 14 Februari 2023 lalu.

Kemudian, pada 3 April 2023, Badan Musyawarah DPR menugaskan Komisi IX untuk mulai melakukan pembahasan. Dua hari berselang, pemerintah menyerahkan daftar inventaris masalah kepada Komisi IX.

Terhitung sejak 15 April 2023, DPR mulai bekerja hingga persetujuan yang diadakan Selasa kemarin. Dalam UU Kesehatan yang dinilai terkesan terburu-buru itu pun akhirnya berisi 20 bab dan 458 pasal.

Sementara, saat proses rapat di dalam gedung DPR berlangsung, para tenaga kesehatan berkumpul di luar gerbang untuk sampaikan aspirasi penolakan mereka terhadap UU Kesehatan. Mulai dari ikatan dokter, perawat, dan apoteker melakukan demonstrasi.

Ketua Umum IDI, Dr Mohammad Adib Khumaidi, menyebut bahwa unjuk rasa itu adalah salah satu upaya mereka dalam mendesak dicabutnya UU Kesehatan itu.

“Koalisi masyarakat sipil pun sudah semakin menyuarakan terhadap permasalahan-permasalahan dari UU Kesehatan ini. Sehingga dukungan yang semakin besar ini dari guru-guru besar. Undang-undang kesehatan ini masih sangat bermasalah,” kata Adib, dikutip dari BBC News Indonesia.

Sama seperti yang diungkapkan oleh Dede Yusuf, salah satu yang disoroti oleh Adib yakni mandatory spending. Dengan dihapusnya mandatory spending berupa anggaran minimal 5 persen, beban pembiayaan kesehatan yang ditanggung masyarakat akan makin besar.

“Kesehatan bukan masalah program, kesehatan itu adalah komitmen negara yang harus tertuang ke dalam suatu undang-undang. Karena harus ada suatu kepastian hukum untuk memenuhi asas keadilan kesehatan rakyat,” ujar Adib.

Upaya Pencabutan UU Kesehatan

Sejak UU Kesehatan terbaru disahkan, para tenaga kesehatan berupaya untuk mencabut peraturan itu. Salah satu upaya tersebut melalui jalur hukum. IDI akan mengupayakan jalur hukum dengan meminta judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) supaya UU Kesehatan dicabut. 

“Jadi unprocedural proses, dan ini akan memberikan sebuah konsekuensi hukum dan bukan tidak mungkin menjadi sebuah perhatian terhadap kaitannya dengan judicial review,” kata Adib.

Selain mengupayakan via jalur hukum, para tenaga kesehatan juga menyiapkan aksi mogok kerja bersama. Menurut Adib, aksi mogok kerja itu pun dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan kesehatan masyarakat.

Pasal Kontroversial UU Kesehatan

Selain masalah mandatory spending yang dihapuskan, organisasi profesi dan elemen masyarakat sipil yang menilai ada beberapa pasal kontroversial lainnya dalam UU Kesehatan itu. Salah satunya adalah terkait zat adiktif.

Dikutip dari BBC News Indonesia, dalam Pasal 154 ayat 3 UU Kesehatan berbunyi: “Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa narkotika; psikotropika; minuman beralkohol; hasil tembakau; dan hasil pengolahan zat adiktif lainnya.”

Pasal tersebut dianggap kontroversial lantaran memasukkan tembakau ke dalam kelompok zat adiktif bersama dengan narkotika dan psikotropika. Hal ini tentu akan menimbulkan polemik tersendiri.

Selain masalah itu, ada juga hal kontroversial lainnya, yakni terkait akses dokter asing yang beroperasi di dalam negeri. Dalam UU Kesehatan permasalahan tersebut diatur dalam Pasal 233-241.

Pasal tersebut dianggap memiliki risiko terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Beberapa pihak menilai tenaga kesehatan dalam negeri pun tidak diutamakan.

Selain beberapa masalah di atas, masih ada pasal-pasal lain yang dianggap kontroversial. Mulai dari izin praktik para tenaga kesehatan, jumlah organisasi profesi, dan terkait “kriminalisasi dokter” apabila terdapat kelalaian.

Penulis: Sunardi

Editor: Yoga

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyiaran menjadi sorotan beberapa hari terakhir. Dalam RUU tersebut dianggap bakal membungkam kebebasan pers. […]

[…] Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyiaran menjadi sorotan beberapa hari terakhir. Dalam RUU tersebut dianggap bakal membungkam kebebasan pers. […]