RUU DKJ: Jakarta Rasa Jogja, Gubernur-Wagub Ditunjuk Presiden

by | Dec 6, 2023

Jakarta | Pemilu | Politik | RUU DKJ

FOMOMEDIA – RUU DKJ berpotensi mengebiri hak demokrasi warga Jakarta karena, jika RUU itu disahkan, Pilgub bakal ditiadakan.

Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta selama ini kerap menjadi barometer perpolitikan nasional. Namun, kontestasi seperti itu bisa jadi tidak akan ada lagi.

Hal tersebut lantaran muncul wacana gubernur dan wakil gubernur (wagub) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan ditunjuk dan diberhentikan langsung oleh presiden. Wacana itu telah termuat dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang DKJ.

Perubahan status DKI (Daerah Khusus Ibu Kota) Jakarta menjadi DKJ sendiri tak bisa dipisahkan dari adanya rencana memindahkan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Kini, draf RUU tersebut telah disetujui oleh DPR RI sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna, Selasa (5/12/2023). Jika RUU itu disahkan, Pilgub DKI akan tinggal sejarah.

“Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD,” bunyi RUU DKJ pasal 10 ayat 2, dikutip dari CNN Indonesia.

Dalam RUU tersebut, dijelaskan juga bahwa gubernur dan wagub akan menjabat selama lima tahun sejak tanggal pelantikan. Sesudah menjabat, mereka bisa ditunjuk dan diangkat lagi dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Adanya ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wagub akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Sementara, jabatan wali kota atau bupati akan diangkat dan diberhentikan oleh gubernur.

Terdapat Penolakan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, dengan tegas mengkritik RUU DKJ tersebut.

Sahroni merasa tak habis pikir bahwa gubernur dan wagub Jakarta ditunjuk oleh presiden. Politikus NasDem tersebut berharap bahwa jabatan tersebut tetap dilakukan secara pemilu yang melibatkan rakyat.

“Semoga draf RUU khusus Jakarta tidak jadi dan tetap seperti semula,” ujar Sahroni, dikutip dari Kumparan.

Penolakan juga datang dari politisi PDIP, Masinton Pasaribu. Diwartakan CNN Indonesia, Masinton menyebut RUU DKJ “jelas-jelas menghilangkan hak demokrasi warga Jakarta yang tidak diberikan kesempatan memilih calon kepala daerah secara langsung seperti yang selama ini sudah diterapkan”.

Sikap Masinton itu menarik karena PDIP sendiri termasuk ke dalam fraksi-fraksi yang menyetujui RUU tersebut. Dari sembilan fraksi di DPR, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak RUU tersebut. Alasan PKS menolak RUU DKJ tersebut lantaran disusun dengan tergesa-gesa dan tidak ada partisipasi publik.

Penulis: Sunardi

Editor: Yoga

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments