Pita Limjaroenrat Lagi-lagi “Digagalkan” Jadi PM Thailand

by | Jul 20, 2023

Internasional | Pita Limjaroenrat | Politik | Thailand

FOMOMEDIA – Pita Limjaroenrat gagal dalam pemungutan suara kedua calon PM Thailand. Selain masalah peran militer yang kuat, Pita dijerat masalah kepemilikan saham media.

Upaya pemimpin partai anak muda progresif Move Forward, Pita Limjaroenrat, menjadi Perdana Menteri (PM) Thailand akhirnya gagal. Pria berusia 42 tahun itu diskors dari keanggotaannya di parlemen oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Skorsing Pita oleh MK tersebut terjadi pada Rabu (19/7), tepat saat proses pemungutan suara kedua. Sebelumnya, dalam pemungutan suara pertama, Kamis (13/7), Pita hanya mendapatkan 323 dari total target 375 suara untuk bisa jadi PM Thailand.

Dengan raihan suara tersebut, akhirnya Move Forward bersama partai koalisi mengusung Pita untuk pemungutan suara yang kedua. Namun, di tengah pemungutan suara kemarin itu, Pita mendapat jegalan yang lebih kuat di mana dia mendapat skorsing.

MK mengumumkan bahwa penangguhan Pita dari parlemen dilakukan setelah ada laporan yang menuduh dia tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan sebagai PM Thailand. Salah satu masalah yang menjerat Pita adalah tuduhan kepemilikan saham media. Para politisi di Thailand dilarang oleh undang-undang (UU) untuk memiliki perusahaan media.

Hormati Putusan MK

Pita pun menghormati perintah MK dan mendesak supaya anggota parlemen lainnya melayani publik dengan baik. Ia memiliki waktu 15 hari untuk menanggapi dan membuktikan tuduhan yang disematkan kepadanya. 

“Saya ingin mengucapkan selamat tinggal, sampai kita bertemu lagi,” kata Pita, dikutip dari The Guardian.

“Saya pikir Thailand telah berubah dan tidak akan pernah sama seperti sebelum 14 Mei [2023]. Orang-orang telah memenangi setengah dari perjalanan ini dan masih ada setengah lagi yang harus dilalui,” lanjut Pita.

Sementara itu, sejak gagalnya Pita Limjaroenrat pada pemungutan kedua, banyak masyarakat Thailand yang kecewa dengan penangguhan tersebut. Menurut The Guardian, para pendukung Pita berkumpul di Monumen Demokrasi di Bangkok dengan menuliskan kata-kata berbau protes. 

Aksi protes tersebut seperti kekecewaan bahwa PM haruslah berasal dari suara mayoritas rakyat. Massa yang memakai pakaian warna oranye itu juga memprotes para anggota komisi pemilu, senator, dan anggota parlemen lain yang membenci sistem pemilu Thailand untuk mengikuti demokrasi.

Pengaruh Militer di Tubuh Senat

Sejak kudeta 2014, pemerintah Thailand dikuasai kalangan militer. Peran militer di dalam pemerintah Thailand bahkan sampai dewasa ini masih sangat kuat.

Pada pemungutan suara pekan lalu, Pita hanya berhasil mendapatkan 13 suara dari total 250 senator. Dari total anggota senat tersebut, mayoritas diisi oleh pejabat dari militer. 

Pita gagal mendapatkan suara dari senat lantaran janjinya yang ingin mengubah UU lese-majesty Thailand, yakni UU yang mengkritik monarki dapat dihukum hingga 15 tahun penjara.

Selain itu, ketidaksukaan senat terhadap pimpinan Move Forward juga disebabkan partai progresif itu ingin menghilangkan peran militer. Move Forward ingin mengembalikan militer ke barak dan tidak ikut campur urusan politik Thailand.

Pita yang sudah ditangguhkan keanggotaannya dari parlemen tersebut berharap PM Thailand, Prayut Chan-o-cha, bisa berpihak kepada dirinya. Pita dalam cuitannya di Twitter, berharap supaya Prayut bisa membantu Thailand keluar dari krisis politik dan mengikuti suara rakyat.

“Situasi di beberapa kota saat ini mungkin disebut ‘berdebu-suram. Saya tidak tahu arah mana yang akan dituju dalam situasi seperti ini. Bagaimana Anda [Prayut] akan membuat keputusan yang tepat dan memimpin bangsa keluar dari krisis?” tulis Pita.

“Di masa kelam ini, di mana kita tidak tahu apa yang bisa kita pegang, ada dua hal yang selalu aman, tetap berpegang pada prinsip kita, dan pada suara rakyat,” pungkas Pita.

Alternatif Ketiga

Setelah Pita dua kali gagal dalam pemungutan suara, partai Pheu Thai yang menjadi koalisi Move Forward akan mengusulkan Srettha Thavisin sebagai calon PM Thailand. Taipan di bidang properti itu akan maju dalam pemungutan suara mendatang.

Namun, dengan usulan tersebut, status Pheu Thai pun dipertanyakan. Apakah partai yang mendapatkan suara mayoritas Thailand kedua itu akan tetap bersekutu dengan Move Forward, atau justru koalisi mereka bisa bubar? 

Sejak kegagalan pemungutan suara kedua, isu Pheu Thai yang bisa membentuk aliansi baru pun berembus kuat. Partai tersebut bisa saja merangkul partai-partai lain yang keluar dari koalisi Move Forward dan membentuk poros baru di Thailand.

Penulis: Sunardi

Editor: Yoga

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] Seorang taipan bernama Srettha Thavisin akhirnya menjadi Perdana Menteri (PM) Thailand yang baru. Kemenangan Srettha tidak bisa dilepaskan dari dukungan raja Thailand dan parlemen yang banyak ditempati kubu militer. […]