Pita Limjaroenrat Gagal Jadi PM Thailand

by | Jul 14, 2023

Internasional | Move Forward Party | Pita Limjaroenrat | Politik | Thailand

FOMOMEDIA – PM Thailand yang baru gagal dipilih. Dominasi kaum konservatif dari kalangan militer masih menghantui parlemen.

Pemimpin partai anak muda progresif Move Forward, Pita Limjaroenrat, dinyatakan gagal menjadi Perdana Menteri (PM) Thailand dalam pemungutan suara di parlemen, Kamis (13/7). Pria yang berusia 42 tahun tersebut hanya berhasil mengantongi 323 suara.

Untuk membentuk pemerintahan, Pita butuh 375 suara dari total 749 anggota legislatif Thailand. Koalisi Move Forward yang berjumlah delapan partai sebelumnya diharapkan bisa mengumpulkan 312 kursi. Namun, setelah hasil pemungutan, target suara belum bisa tercapai. 182 suara legislator menentang Pita, sementara 192 lainnya abstain.

Hasil pemungutan suara tersebut tidak akan membuat Move Forward menyerah. Mereka akan tetap mencari lebih banyak dukungan dari para anggota parlemen.

“Terima kasih atas 13 suara [dari senator] yang berani mencerminkan suara rakyat,” kata Pita, dikutip dari The Guardian.

“Saya mengerti ada banyak tekanan pada mereka, serta beberapa insentif yang tidak memungkinkan mereka untuk memilih sesuai dengan kehendak rakyat. Tapi saya tidak menyerah, saya akan mengatur strategi sekali lagi,” lanjutnya.

Koalisi Move Forward pun akan memutuskan apakah akan mendukung Pita lagi atau tidak dalam pemungutan suara yang dijadwalkan pada 19 Juli mendatang. Atau, koalisi tersebut justru akan mengajukan kandidat lain. Koalisi akan mempertimbangkan elektabilitas kandidat lain.

Adanya pemungutan suara pada Kamis kemarin itu menjadi momen penting bagi Negeri Gajah Putih. Move Forward yang berhasil memenangi pemilihan umum pada 14 Mei 2023 digadang-gadang bisa mengubah wajah demokrasi Thailand jadi lebih baik.

Kemenangan dalam pemilu dua bulan lalu itu juga berdampak pada ketidakstabilan politik di Thailand. Ada rasa khawatir dari kaum konservatif yang telah berkuasa sejak kudeta militer 2014.

Kekhawatiran kaum konservatif Thailand yakni terkait agenda Move Forward yang ingin mengubah hukum lese-majesty, yakni undang-undang yang melarang penghinaan terhadap monarki. Partai yang didirikan sejak 1 Mei 2014 itu juga ingin menghilangkan peran militer dalam ranah politik Thailand.

Dominasi Kelompok Konservatif?

Sejak kekalahan dalam pemungutan suara parlemen pada Kamis kemarin, wajah demokrasi Thailand terlihat masih didominasi kelompok konservatif. Kelompok tersebut berhasil menggagalkan Pita untuk jadi PM baru.

Kampanye dengan janji besar Move Forward yang ingin mereformasi demokrasi di Thailand tersandung ketidakpercayaan anggota parlemen dan senat. Menurut laporan The Guardian, beberapa anggota parlemen dan senator tidak memilih Pita lantaran dianggap berisiko melemahkan keluarga kerajaan.

Selain itu, sebelum pemungutan suara, Pita juga dihadapkan dengan beberapa kasus hukum di Mahkamah Konstitusi Thailand. Ia dituduh telah melanggar pemilu dengan memiliki saham di media. Seorang politisi di Thailand dilarang oleh undang-undang untuk memiliki perusahaan media.

Dengan tuduhan itu, Pita bersama Move Forward pun dihantam oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand. Beberapa jam sebelum pemungutan suara, KPU merekomendasikan supaya Pita didiskualifikasi dari parlemen.

Namun, tuduhan tersebut tidak terbukti. Salah satu alasan Pita bisa membantah tuduhan terhadapnya itu lantara perusahan media yang disebut merupakan warisan dari ayahnya.

Tak hanya satu tuduhan, Pita juga menghadapi tuduhan lain sebelum pemungutan suara. Mahkamah Konstitusi Thailand menyetujui adanya peninjauan Move Forward terkait rencana mengubah hukum lese-majesty.

Terkait rencana mengubah hukum tersebut, Pita menghilangkan kekhawatiran atas sikapnya terhadap keluarga kerajaan. Ia pun masih percaya bahwa monarki di Thailand akan tetap berlanjut.

Berbagai tuduhan yang dilayangkan ke Pita dan Move Forward pun adalah upaya pencekalan. Menurut Pita, ia merasa prihatin bahwa lembaga dan hukum lese-majesty digunakan sebagai alat untuk serangan politik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Move Forward, Chaitawat Tulathon, mengatakan bahwa partainya akan berdiskusi dengan Pheu Thai. Salah satu yang akan dibahas yakni mengubah piagam untuk menghilangkan kekuasaan senat untuk memilih PM.

Dalam sebuah konferensi pers setelah pemungutan suara, seperti dikutip dari Thai Enquirer, Chaitawat menegaskan bahwa partainya akan tetap berkomitmen untuk mendorong amandemen undang-undang lese-majesty. Menurutnya, meski akan menjadi perhatian utama para senator, hal tersebut merupakan salah satu janji kepada para pemilih mereka.

Chaitawat pun berpendapat bahwa mengubah undang-undang tersebut akan membantu mengurangi konflik sosial dan politik, meskipun para senator yakin hal itu bisa menimbulkan perselisihan lebih lanjut.

Strategi Kedua

Kekalahan Pita pada pemilihan PM Thailand akhirnya membuat Move Forward dan koalisi akan membentuk strategi lain. Salah satu opsi yang berhembus yakni Pheu Thai, anggota koalisi Move Forward, akan mengajukan kandidat lain di pemungutan kedua atau ketiga.

Jika kandidat dari Pheu Thai menjadi perdana menteri, Prayuth Chan-ocha bisa segera digulingkan. Sosok Prayuth sendiri memang sudah berkuasa sejak kudeta 2014. Pada tahun 2019, dia juga berhasil memenangi pemungutan suara parlemen.

Kini, Move Forward bersama koalisi akan terus mencari dukungan dan membuat beberapa strategi supaya bisa dapatkan target suara di parlemen. Para anggota parlemen dan senat yang masih dihantui kaum konservatif pun masih diupayakan untuk mendapatkan keyakinan Move Forward.

Partai anak muda progresif itu pun tak ingin mengecewakan mayoritas suara rakyat Thailand yang sudah memberikan dukungan.

Penulis: Sunardi

Editor: Yoga

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] oleh MK tersebut terjadi pada Rabu (19/7), tepat saat proses pemungutan suara kedua. Sebelumnya, dalam pemungutan suara pertama, Kamis (13/7), Pita hanya mendapatkan 323 dari total target 375 suara untuk bisa jadi PM […]