“Petisi 100” Desak DPR dan MPR Makzulkan Jokowi

by | Dec 8, 2023

Joko Widodo | KPK | Mahkamah Konstitusi | Politik

FOMOMEDIAPetisi 100 mendesak DPR dan MPR untuk segera makzulkan Jokowi lantaran dugaan pelanggaran konstitusional, seperti polemik MK dan intervensi KPK.

Beberapa tokoh nasional, daerah, ulama, aktivis hingga purnawirawan TNI tergabung dalam “Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat” mendesak DPR dan MPR Republik Indonesia segera memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemakzulan berkaitan dengan dugaan pelanggaran konstitusional yang dilakukan presiden ke-7 Indonesia itu.

Dalam tuntutannya, Petisi 100 menduga Jokowi telah melakukan nepotisme. Ia dianggap telah memengaruhi Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemakzulan semakin relevan setelah adanya pelanggaran-pelanggaran konstitusional baru yang dilakukan Jokowi,” tulis siaran pers Petisi 100, dikutip dari Tempo.

Syafril Sjofyan selaku juru bicara Petisi 100 mengatakan telah dilakukan diskusi kebangsaan dan sudah disampaikan dasar hukum dari desakan pemakzulan itu kepada DPR dan MPR.

“Ajakan kepada rakyat secara konstitusional untuk memulihkan kedaulatan rakyat adalah Tap MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur tentang pemakzulan presiden. Petisi 100 bersikap bahwa Presiden Jokowi sudah sangat mendesak untuk mundur atau dimakzulkan,” kata Syafril, dikutip dari Kumparan.

10 Alasan Jokowi Layak Dimakzulkan

Menurut Syafril, dalam Petisi 100 terdapat 10 alasan mengapa Jokowi layak dimakzulkan. Dari total tersebut, salah satu alasannya yakni adanya pelanggaran konstitusional, seperti polemik dipecatnya Anwar Usman dari Ketua MK. Anwar dipecat usai mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden.

Dari 10 alasan pemakzulan tersebut sebelumnya telah disampaikan di Gedung MPR, Jakarta, 20 Juli 2023 lalu. Kini, pemakzulan semakin dianggap relevan lantaran Jokowi diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang baru.

Baca juga:

“Di antaranya Jokowi jelas terlibat dalam intervensi dengan nepotisme kepada adik iparnya Anwar Usman selaku Ketua MK. Melalui Sidang Majelis Kehormatan MK memutuskan terjadinya pelanggaran etika berat oleh Anwar Usman,” ujar Syafril.

Anwar Usman dianggap telah melakukan rekayasa terhadap Putusan MK No.90/2023 untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka yang notabene adalah keponakannya sendiri. Menurut Syafril, Anwar dipecat dari jabatannya itu lantaran adanya rekayasa meloloskan Gibran. 

Dengan demikian, kata Syafril, tindakan tersebut telah melanggar Pasal 22 UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Soroti Intervensi KPK

Selain masalah polemik di tubuh MK, Petisi 100 juga menyoroti masalah dugaan intervensi Jokowi terhadap KPK. Apalagi, belum lama ini Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku ke publik bahwa dirinya sempat diintervensi Jokowi.

“Dari pengakuan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo, secara terang benderang jelas adanya keterlibatan Presiden Jokowi melakukan intervensi terhadap keputusan KPK, sehingga kemudian merevisi UU KPK untuk memperlemah KPK dengan diadakannya SP3 dan menjadikan lembaga rasuah berada di bawah presiden, pegawainya menjadi ASN,” ucap Syafril.

“Kelakuan Jokowi jelas sangat mencederai semangat untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian tanpa malu melakukan kembali intervensi melalui nepotisme kepada adik iparnya di MK, sangat merusak martabat lembaga MK,” lanjutnya.

Dari beberapa permasalahan itulah Petisi 100 mendesak Jokowi segera dimakzulkan sebagai presiden.

Penulis: Sunardi

Editor: Safar

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] manusia (HAM) mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Rapor buruk pun harus diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa pemerintahannya di periode kedua […]