MUI Tegaskan Golput pada Pemilu 2024 Hukumnya Haram

by | Dec 18, 2023

Golput | Pemilu 2024 | Politik

FOMOMEDIAMUI selalu mengharamkan golput ketika pemilu tiba. Pengharaman tersebut bertentangan dengan hak warga negara.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis, menegaskan bahwa menggunakan hak pilih golongan putih (golput) dalam pemilu hukumnya haram. Menurutnya, fatwa tersebut telah dikeluarkan pada Ijtima Ulama seluruh Indonesia sejak 2009 lalu.

“Dalam fatwa yang dikeluarkan pada Ijtima Ulama II se-Indonesia pada 2009 menegaskan memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah (kepemimpinan) dan imarah (pemerintahan) dalam kehidupan bersama,” kata Cholil, dikutip dari Tirto.

Dalam fatwa tersebut, MUI mengingatkan bahwa golput diharamkan lantaran bisa berdampak pada masalah keagamaan. MUI pun, melalui fatwa tersebut, telah menyiarkan bahaya golput

Sementara itu, pernyataan dari Cholil tersebut disampaikan Cholil sebagai respons terhadap MUI Sumatra Utara yang telah menyatakan golput di Pemilu 2024 hukumnya haram. Kata Cholil, fatwa tersebut menjelaskan bahwa hukum menggunakan hak pilih itu wajib. Jika hal itu dilakukan akan mendapatkan pahala dan berdosa jika ditinggalkan.

Dari hal itulah, kata Cholil, untuk menyambut Pemilu 2024, MUI menyatakan akan tetap berpegangan pada fatwa yang sudah ada.

“Kalau memang sudah ada yang ideal, kemudian dia tidak memilih memang hukumnya haram. Artinya, kalau ini sudah ada calon yang secara hukum sah, secara presentasi diri itu juga cukup. Maka, berarti tidak memilih hukumnya haram,” ujar Cholil, dikutip dari CNN Indonesia.

Baca juga:

Sejarah Golput

Golput bukan barang baru di Indonesia. Jika dilihat dari segi historis, golput sudah ada sejak menjelang pemilu yang digelar pada 5 Juli 1971.

Pemilu 1971 tersebut menjadi pemilu pertama pada masa pemerintahan Soeharto. Adapun pemilu sebelumnya digelar pada 1955.

Di bawah pemerintah Soeharto, kontestan partai politik jauh lebih sedikit. Pasalnya, hal itu merujuk pada banyaknya pembubaran parpol. Mulai dari Partai Komunis Indonesia (PKI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Pada peristiwa Pemilu 1971 menjadi titik awal munculnya gerakan golput. Majalah Ekspres sebagai sebagaimana dinukil Tirto, menyebut bahwa golput merupakan gerakan datang ke tempat pemungutan suara dan memilih kertas putih di sekitar gambar.

Dengan adanya pilihan semacam itu, maka suara pun menjadi tidak sah. Tidak ada calon yang dipilih.

Banyak anak muda kala itu, terutama di kalangan mahasiswa, yang mengorganisasikan gerakan golput. Masifnya gerakan golput pun dinilai lantaran banyak masyarakat yang tidak sependapat dengan aturan penyelenggaraan Pemilu 1971.

Gara-gara munculnya gerakan golput, pemerintahan Soeharto pun tak tinggal diam. Bahkan, sempat ada kejadian penangkapan oleh aparat terhadap massa yang mengampanyekan golput. Massa tersebut ditahan oleh aparat lantaran dianggap menyebarkankan pamflet ajakan golput.

Pernah Dikecam Komnas HAM

Semenjak lengsernya Soeharto, demokrasi di Indonesia dianggap mendapat angin segar. Salah satunya yakni hak-hak sipil semakin dihargai, seperti hak memberikan suara dan memilih.

Termasuk dalam hal golput. Tindakan tersebut dianggap sah-sah saja lantaran menjadi kebebasan dan hak warga negara yang tidak boleh dibatasi dan diintervensi oleh siapa pun.

Gerakan menentang golput oleh fatwa MUI pada 2009 silam mendapat reaksi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurut Komnas HAM, sebagaimana dikutip dari Hukumonline, bahwa mereka mengecam MUI tentang golput.

Menurut Komnas HAM, tindakan mengharamkan golput tersebut adalah upaya membatasi hak warga negara untuk memberikan suara dalam pemilu. Apalagi, kebebasan untuk memberikan suara atau memilih dari setiap warga negara telah diatur dalam dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

Dalam laporan itu, dijelaskan bahwa masyarakat atau negara tidak dapat membatasi hak golput dengan melarang, mengkriminalisasi, atau menjatuhkan sanksi moral terhadap orang yang tidak menggunakan hak pilihnya ketika pemilu.

Dengan demikian, maka MUI pun dinilai kebablasan. Urusan kewarganegaraan tidak seharusnya dicampur adukkan dengan agama.

Namun, dilihat dari laporan beberapa media, setelah Pemilu 2009 hingga pemilu dewasa ini, MUI selalu mengulang dan menggunakan isu yang sama: golput adalah haram.

Penulis: Sunardi

Editor: Safar

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) bakal bertransformasi sebagai tempat yang tak hanya melayani umat Islam. Menurut pria yang dikenal sebagai Gus Yaqut itu, KUA juga akan dijadikan sebagai tempat pencatatan pernikahan bagi semua agama. […]