Muhammadiyah dan NU Kompak Menentang Pembangunan Rempang Eco-City

by | Sep 15, 2023

Agraria | Ekonomi | Muhammadiyah | Nahdlatul Ulama | Rempang | Sosial

FOMOMEDIA – Penolakan Muhammadiyah dan NU atas pembangunan Rempang Eco-City sangat penting bagi masyarakat terdampak. Akankah dievaluasi?

Proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Rempang masih terus berlanjut. Padahal, berbagai gelombang penolakan terus digaungkan dari berbagai elemen masyarakat. Termasuk apa yang dilakukan oleh dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Pernyataan sikap dari ormas Islam tersebut sangat penting untuk membantu warga Rempang mempertahankan kehidupannya. Dukungan untuk segera menghentikan PSN itu pun dibutuhkan oleh masyarakat.

Apalagi, proyek seluas lebih dari 7 hektare tersebut kini mengharuskan warga untuk segera direlokasi. Pemerintah pun menyatakan telah menyiapkan tempat tinggal baru bagi warga yang terdampak.

Setidaknya terdapat 16 lokasi Kampung Tua di Pulau Rempang yang akan terdampak pembangunan Rempang Eco-City. Dari total tersebut, setidaknya terdapat  7.500 warga yang terdampak pembangunan PSN.

Ribuan warga tersebut dipaksa hengkang dari tempat tinggalnya oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam. Rencana relokasi kini pun dianggap telah rampung hampir 50 persen.

Namun, meski beberapa warga dianggap telah menyetujui relokasi, tak sedikit warga memilih bertahan dan menolak penggusuran. Kini, berbagai dukungan pun mengalir terhadap perlawanan warga tersebut. 

Muhammadiyah Mengecam

Mengetahui konflik pembebasan lahan di Rempang, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pun langsung memberikan sikap mengecam kebijakan pemerintah itu. Muhammadiyah menyatakan sikapnya melalui siaran pers Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) & Majelis Hukum dan HAM (MHH).

Ormas Islam yang berdiri sejak 1912 tersebut menilai bahwa dalam pelaksanaan kebijakan PSN di Rempang terlihat memalukan dan brutal. LHKP dan MHH PP Muhammadiyah menilai bahwa langkah pendekatan kepada masyarakat yang menggunakan kekuatan kepolisian dan TNI jelas berlebihan.

“Proyek ini tidak pernah dikonsultasikan secara bermakna kepada masyarakat Rempang yang akan terdampak. Hampir dalam setiap Pembangunan PSN di Indonesia, pemerintah selalu melakukan mobilisasi aparat secara berlebihan yang berhadap dengan masyarakat.” tulis keterangan dalam siaran pers tersebut.

“Atas dasar itu, LHKP dan Majelis Hukum & HAM PP Muhammadiyah mengecam kebijakan publik pemerintah untuk menggusur masyarakat Pulau Rempang,” lanjut isi pernyataan sikap itu.

Selain itu, LHKP dan MHH PP Muhammadiyah juga menilai pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD terkait tanah di Pulau Rempang yang belum pernah digarap adalah keliru. Pasalnya, di pulau tersebut sudah ditempati masyarakat sejak tahun 1834.

LHKP dan MHH PP Muhammadiyah pun secara tegas meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City.

PBNU Ikut Memprotes

Tak hanya Muhammadiyah yang secara tegas menolak pembangunan Rempang Eco-City, Nahdlatul Ulama pun ikut menyuarakan penghentikan proyek tersebut. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrurrozi meminta PSN di Rempang untuk dihentikan sementara.

Fahrurrozi pun meminta dihentikannya proyek tersebut lantaran telah memicu adanya konflik antara warga dengan aparat berseragam. Menurutnya, pembangunan PSN itu pun harus ditinjau ulang.

“Kita sudah mengeluarkan statement agar dihentikan sementara untuk ditinjau ulang, kedepankan musyawarah dan negosiasi,” kata Fahrurrozi, dikutip dari CNN Indonesia.

Pria yang akrab disapa Gus Fahrur itu pun mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara berbagai proses pengukuran lahan. Ia pun meminta adanya evaluasi supaya masyarakat tetap mendapatkan kemakmuran.

Akses Pendidikan dan Kesehatan Dihentikan

Pembangunan PSN 2023 itu memang dirasa sangat cepat dan terburu-buru. Kini, masyarakat selain dipaksa untuk menyetujui relokasi juga kehilangan akses kesehatan dan pendidikan.

Per Agustus 2023, layanan kesehatan telah dihentikan. Sementara, sekolah-sekolah negeri di Pulau Rempang pun juga mulai dipindahkan. Adanya penghentikan tersebut pun dianggap sebagai bentuk penindasan.

“Sungguh negara Indonesia sedang melakukan pemaksaan dan penindasan terhadap warga Rempang. Bahkan secara tidak langsung negara telah membunuh kehidupan dan masa depan warga Rempang,” kata Azlaini Agus, tokoh masyarakat Riau dan Kepulauan Riau, dikutip dari Media Indonesia.

Lalu, dengan adanya dukungan dari berbagai ormas Islam dan elemen masyarakat lainnya, apakah PSN 2023 akan benar-benar dihentikan dan dievaluasi? Kita lihat saja nanti.

Penulis: Sunardi

Editor: Yoga

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] Muhammadiyah dan NU Kompak Menentang Pembangunan Rempang Eco-City […]