Mengapa Angka Penyiksaan Polri Paling Tinggi?

by | Jun 27, 2023

Angka Penyiksaan Polri | Kekerasan | Komnas HAM | Kriminal | Penyiksaan | Polri | Sosial

FOMOMEDIA – Menurut laporan Komnas HAM, angka penyiksaan Polri paling tinggi dan paling sering diadukan. Mengapa hal itu bisa terjadi?

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat adanya peningkatan angka pengaduan kasus penyiksaan di tahun 2021-2022. Selama dua tahun tersebut, terdapat 1.700 aduan penyiksaan yang mayoritas terkait dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Data pengaduan kasus penyiksaan tersebut disampaikan oleh Komnas HAM pada acara peringatan Hari Anti-Penyiksaan Internasional, Senin (26/6/2023) kemarin.

Komnas HAM yang tergabung dalam Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP) mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Protokol Opsional dari Konvensi Menentang Penyiksaan, Penghukuman, dan Perlakuan Kejam atau Tidak Manusiawi Lainnya.

“Komnas HAM melihat ini penting untuk pencegahan penyiksaan, karena memang laporan terkait ruang di mana tahanan atau serupa tahanan itu cukup tinggi terkait pelanggaran-pelanggarannya hak asasi,” kata Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Putu Elvina, dikutip dari detik.com.

1.700 Aduan ke Komnas HAM

Menurut catatan Komnas HAM, dari total 1.700 aduan itu, 808 di antaranya terjadi pada 2021, sementara 966 aduan berasal dari tahun 2022. Dalam dua tahun terakhir, terlihat aduan terkait dengan penyiksaan mengalami peningkatan. Salah satu aduan penyiksaan yang tercatat tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat negara lainnya. 

“[Tahun] 2021 misalnya, Komnas HAM mencatat ada 808 aduan dan meningkat di 2022 menjadi 966 aduan, jadi total sekitar 1.700 aduan yang terkait erat dengan penyiksaan, baik itu dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun kemudian aparat negara lainnya,” kata Putu.

“Laporan tertinggi memang masih didominasi oleh laporan terkait aparat penegak hukum dari Polri, dan tentu saja ini menjadi perhatian kami semua di sini sebagaimana upaya dialog tadi bisa kita bangun,” lanjutnya.

Mengapa Angka Penyiksaan Polri Tinggi?

Menurut Putu, salah satu alasan mengapa angka penyiksaan Polri paling tinggi lantaran adanya penanganan yang tidak profesional. Ketidakprofesionalan itulah yang menjadi sebab utama tingginya angka penyiksaan Polri.

“Kalau kita bicara tentang Polri masih banyak terkait penanganan-penanganan tidak sesuai dengan prosedur atau tidak profesionalis sehingga ini menimbulkan rentan penyiksaan dan perlakuan kejam tidak manusiawi lainnya,” kata Putu.

Perempuan kelahiran Kepulauan Riau, 13 April 1972, tersebut mengatakan bahwa KUPP yang di dalamnya ada Komnas HAM, LPSK, KPAI, Ombudsman RI, dan Komnas Disabilitas mendesak agar Protokol Opsional segera diratifikasi.

“Berbagai pengaduan langsung, temuan penelitian KUPP, dan temuan Tim Pemantauan KUPP saat visitasi serta pemberitaan luas media massa menunjukkan bahwa praktik perbuatan kejam semena-mena, termasuk penyiksaan dan kekerasan seksual banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum atau yang berkaitan dengannya,” ujar Putu.

Sebelum acara peringatan tersebut, KUPP sebelumnya juga sudah lama mendorong pemerintah untuk meratifikasi Protokol Opsional tersebut dengan menemui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, hingga ke DPR. Namun, upaya yang sudah dilakukan KUPP itu dinilai hanya berjalan di tempat.

Penulis: Sunardi

Editor: Yoga

Ilustrator: Salsa

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] itu minimnya pengawasan dan sanksi yang membuat jera atas pelaku penyiksaan. Hal tersebut yang menjadi penyebab penyiksaan terus berulang,” kata Rivanlee, dikutip dari […]

[…] dari Ahmad di atas seakan menihilkan laporan dari Komnas HAM terkait angka penyiksaan Polri yang masih tinggi. Komnas HAM mencatat adanya peningkatan angka pengaduan kasus penyiksaan di tahun […]

[…] terjadi saat polisi menghentikan Nahel yang diduga melanggar lalu lintas di Paris pada Selasa (26/6/2023). Polisi […]