Melihat Skema Tapera, Sewa Rumah Bukanlah Sebuah Dosa bagi Anak Muda

by | Jun 7, 2024

Ekonomi | Kebijakan | Tabungan Perumahan Rakyat
tapera

FOMOMEDIANegara ingin mengatur warganya supaya punya rumah di hari tua melalui Tapera. Sayangnya, sosialisasi yang minim dan mendadak bikin banyak orang menolak program ini.

Punya rumah sendiri jadi impian banyak orang. Apalagi, jika rumah tersebut bisa dimiliki dengan mudah dan didukung oleh negara. Namun, apakah kita harus benar-benar bergantung pada negara untuk bisa mendapatkan rumah?

Pertanyaan tersebut mengemuka usai pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan aturan yang mewajibkan warganya untuk ikut iuran membeli rumah. Pemerintah mengeluarkan aturan baru itu bernama Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera dianggap semakin memberatkan rakyat. Sayangnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru meneken aturan tersebut pada akhir Mei 2024. Para pekerja pun wajib potong gaji atau iuran 3 persen dan berlaku untuk pekerja swasta maupun negeri.

Iuran 3 persen itu ditujukan kepada pekerja lepas tanpa terikat dengan perusahaan tertentu. Sedangkan, bagi pekerja yang memiliki kontrak dengan perusahaan, maka perlu membayar 2,5 persen gaji, lalu 0,5 persen dibayarkan oleh pihak pemberi kerja.

Untuk persyaratannya, bagi seseorang yang sudah berusia 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib ikut Tapera. Lalu, kapan kita bakal benar-benar wajib mengikuti skema baru yang diterapkan pemerintah ini?

Berdasarkan Pasal 68, pemberi kerja bakal mendaftarkan para pekerjanya kepada Badan Pengelola (BP) Tapera paling lambat tujuh tahun sejak tanggal berlakunya PP. Adapun penandatanganan PP Nomor 25 Tahun 2020 telah dilakukan Jokowi pada 20 Mei 2020. 

Dengan penghitungan mulai dari situ, maka pemberi kerja harus mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Tapera paling lambat pada 20 Mei 2027. Batas waktu pendaftaran tersebut berlaku juga kepada para pekerja mandiri. Mereka harus mendaftarkan diri sendiri untuk bisa menjadi peserta Tapera.

Sejarah Tapera

Eksistensi Tapera sebetulnya bukan mencuat belakangan ini. Ditilik dari segi historis, Tapera adalah pengalihan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Bapertarum-PNS.

Bapertarum dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 14 Tahun 1993. Waktu itu, Presiden Soeharto menetapkannya pada 15 Februari 1993. Sejak saat itu, negara menyiapkan skema perumahan bagi para PNS.

Dengan adanya Bapertarum, sebetulnya negara ingin memberikan peningkatan kesejahteraan para PNS. Para PNS sejak saat itu diwajibkan melakukan pemotongan gaji untuk mengelola tabungan perumahan masa depan.

Para PNS yang mengalami pemotongan gaji dibedakan sesuai dengan golongannya. Mulai dari potongan Rp3 ribu untuk Golongan I, Rp5 ribu untuk Golongan II, hingga Rp10 ribu untuk Golongan IV. 

Ketika memasuki masa pensiun, para PNS bakal mendapat pengembalian dari akumulasi pokok iuran Taperum-PNS untuk hasil pengembangan. Dari hasil pengembangan ini ditujukan untuk memberikan bantuan atau subsidi kepada PNS lainnya dan operasional Bapertarum-PNS.

Pada 2016 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Tapera. Tujuan awal pembentukan aturan ini adalah untuk menyediakan dana murah untuk pembiayaan rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kemudian, dengan adanya skema baru itu, Bapertarum-PNS akhirnya dibubarkan pada 2018 dan berganti menjadi BP Tapera. Selain PNS, kini pekerja swasta, mandiri, hingga mereka yang bergerak di bidang informal.

BACA JUGA:

Rumus Menghitung Tapera

Sejak isu Tapera menjadi perbincangan dalam sepekan terakhir, banyak di antara kita mencari rumus menghitung skema ini. Pasalnya, tiap bulan iuran Tapera harus dibayarkan berdasarkan persentase dari gaji.

Seperti yang sudah dijelaskan di awal, persentase iuran Tapera adalah 3 persen dari gaji bulanan. Dari total tersebut, 2,5 persen dibayar oleh pekerja dan 0,5 persen dibayarkan oleh si pemberi kerja. Skema ini dilakukan bagi para pekerja di sektor formal.

Misalkan, seorang pekerja memiliki gaji bulanan Rp5 juta, maka iuran Tapera adalah 3 persen dari total gaji itu, yakni ketemu Rp150 ribu. Dari Rp150 ribu ini, sebanyak Rp125 ribu atau 2,5 persen dibayarkan oleh pekerja, sedangkan si pemberi kerja membayarkan Rp25 ribu atau 0,5 persen.

Itu jika mereka yang memiliki gaji Rp5 juta. Lalu, bagaimana dengan jumlah gaji lainnya? Jawabannya tetap menggunakan rumus yang sama.

Misalnya lagi, seorang pekerja memiliki gaji bulanan Rp3 juta. Maka, jika statusnya adalah pekerja informal, maka perlu membayarkan 3 persen dari gaji, yakni Rp90 ribu. Sedangkan, jika statusnya adalah pekerja formal, maka pekerja perlu membayarkan 2,5 persen atau Rp75 ribu dan 0,5 persen atau Rp15 ribu dibayarkan si pemberi kerja.

Kurangnya Sosialisasi Tapera

Salah satu menjadi masalah Tapera adalah kurangnya sosialisasi. Banyak di antara kita yang mengira bahwa program dari pemerintah ini bakal otomatis pasti akan dijadikan kredit pemilikan rumah (KPR). Padahal, terdapat opsi lain dari program Tapera ini.

Perencana Keuangan, Safir Senduk, mengatakan bahwa Tapera menjadi program di mana kita bisa menyisihkan uang dan nanti ujungnya bisa dijadikan KPR. Namun, pria 50 tahun ini tak memungkiri bahwa banyak orang salah mengira hasil akhir dari iuran Tapera adalah untuk KPR.

“Jawabannya setahu saya tabungan Tapera ini kita punya hak untuk tidak kita jadikan KPR. Tapi, ya, jadi tabungan biasa saja. Jadi, tabungan investasi saja,” kata Safir, saat dihubungi via panggilan WhatsApp, Senin (3/6/2024).

“Nanti [dana Tapera] akan dikelola dan sebagainya. Nah, nanti kita punya hak untuk tidak dijadikan KPR, tapi kita punya hak untuk mengambil lagi saja. Kita juga punya hak dijadikan sebuah KPR yang kalau tidak salah ya bentuknya subsidi. Tapera itu bentuknya subsidi,” lanjutnya.

Selain itu, pria pemilik Certified Financial Planner ini menjelaskan ada beberapa permasalahan lain dari Tapera. Menurutnya, selama ini tingkat kepercayaan masyarakat pada negara cukup rendah terkait penitipan uang. Apalagi, beberapa kasus korupsi pernah menggerogoti dana Taspen dan sebagainya.

Kemudian, Safir juga menyayangkan adanya Tapera ini, karena kebijakan ini tidak didasari oleh survei kesediaan terhadap masyarakat. Tanpa tedeng aling-aling, pemerintah langsung mewajibkan kebijakan ini. Kebingungan akan dana yang disimpan pun membuat menjadi perbincangan di masyarakat.

“Tapera ini bisa diambil rekeningnya, dan tidak dijadikan KPR itu juga kurang sosialisasi. Tapi sebagai program, ini adalah program tabungan biasa. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang kekurangan,” ujar Safir.

Cerita Tapera dari Seorang Pekerja Ibu Kota

Kebingungan terkait Tapera pun dirasakan oleh Fitriana. Perempuan yang bekerja di Jakarta ini mengaku bahwa Tapera memang benar-benar mendadak. Saking mendadaknya, ia bahkan tak mengetahui skema seperti apa yang ditawarkan Tapera.

Namun, ia juga tahu bahwa awalnya program Tapera ini hanya diperuntukkan untuk PNS. Menurutnya, Tapera pernah ditujukan untuk PNS, uang hasil iuran bisa diambil dalam bentuk rumah saja.

“Jadi, sebenarnya ini kayak program yang tidak jelas juga skemanya bagaimana. Kemudian nanti orang kalau sudah punya rumah [harus] ngapain. Dari satu pejabat ke pejabat lain kalau ditanya juga jawabannya beda-beda. Ada yang bilang ini program subsidi, ada yang bilang subsidi silang, ada yang bilang ini jaminan masa tua, jadi mana yang betul?” tanya perempuan 28 tahun itu ketika dihubungi via WhatsApp, Selasa (4/6/2024).

Gara-gara itu, Fitriana pun gak setuju adanya Tapera. Ia menganggap bahwa Tapera terkesan mendadak dan tidak disosialisasikan terlebih dahulu.

“Bayangkan tiap orang kan punya pendapatan yang berbeda-beda, kemudian mereka juga ada yang mungkin udah punya rumah, ada yang mau beli rumah tapi tidak pakai [bantuan] dari pemerintah, maksudnya mereka udah nabung, udah punya DP, ada yang lagi nyicil. Jadi kayak aku nggak setuju sih,” ujar Fitriana.

Menolak karena Memberatkan Pekerja

Fitriana menolak bukan tanpa sebab. Ia mengetahui adanya pemotongan gaji 2,5 persen tiap bulan merasa keberatan. Menurutnya, meski dengan penghasilan gaji upah minimum regional Jakarta, angka 2,5 persen tetap saja itu besar.

“Tetap aja kayak ada orang yang Rp180 ribu itu bisa buat nambah-nambahin biaya gojek atau biaya transportasi ke kantor. Atau, uang segitu bisa buat hal lain yang lebih mereka nikmati. Maksudnya orang hidup bekerja itu kan capek, ya, jadi kalau mereka mau menghibur diri dengan seperti beli rokok, beli burger, atau apa pun yang mereka suka itu, ya, uang itu diambil,” cerita Fitriana.

“Aku keberatan kalau uangku harus dipotong lagi, karena kita udah banyak banget potongan, kayak potongan pajak, pph 21, pajak penghasilan, terus ada potongan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Ya, potongan BPJS Ketenagakerjaan [dan BPJS] Kesehatan aku ikhlas karena itu jelas dan sangat bermanfaat. Lah, tapi tiba-tiba ada program yang nggak jelas, terus gaji kita mau dipotong lagi gitu, ya, aku nggak suka, aku keberatan,” pungkasnya.

Bagaimana Kalau Sudah Punya Rumah?

Salah satu pertanyaan yang menarik adalah bagaimana kalau kita punya rumah, apakah bakal tetap diwajibkan ikut Tapera? Jawabannya adalah iya.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho. Menurutnya, Tapera adalah penyempurnaan dari aturan sebelumnya. Tapera ini bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan rumah atau dikembalikan dalam bentuk simpanan.

“Perlu ada grand design yang melibatkan peran serta masyarakat untuk bareng-bareng pemerintah. Konsepnya bukan iuran tapi nabung. Yang sudah punya rumah dari hasil pemupukan sebagian dipakai untuk subsidi biaya KPR untuk yang belum punya rumah supaya bunganya tetap terjaga lebih rendah di bunga komersial saat ini 5 persen,” kata Heru, dikutip dari DW

Jadi, bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah harus tetap mengikuti Tapera. Skema yang diterapkan negara kepada masyarakatnya adalah model subsidi silang. Masyarakat yang sudah memiliki rumah, kata Heru, bisa membantu dan turut gotong royong untuk mereka yang belum ada rumah.

“Kalau itu dikonstruksikan, UU Tapera ini sangat mulia sebenarnya, maka kemampuan gotong royong tadi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendeliver output perumahan dalam rangka mengejar kesenjangan kepemilikan rumah tadi akan semakin bisa terkejar,” ujarnya.

Negara memang sedang berusaha melakukan subsidi silang. Sayangnya, dalam proses sosialisasinya, masyarakat tidak dilibatkan dan langsung diwajibkan begitu saja.

Berbeda dengan Heru, Safir justru menekankan adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengambilan kebijakan ini. Menurutnya, program Tapera jangan diwajibkan secara langsung. “Tekankan lagi sosialisasi bahwa Tapera ini tidak otomatis di KPR-kan kalau kita enggak mau. Kita bisa punya hak untuk ambil dan ini seperti tabungan biasa aja,” ujarnya.

Dengan perspektifnya sebagai perencana keuangan, Safir menilai daripada ditabung di Tapera, lebih baik ditaruh di reksadana. Nah, sayangnya, untuk saat ini kebanyakan masyarakat Indonesia tidak sejago itu dalam hal investasi keuangan.

Kepercayaan Rakyat terhadap Pemerintah

Safir bukan menolak Tapera. Namun, jika program ini mau digarap secara serius oleh negara, maka perlu sosialisasi masif. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah harus ditingkatkan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan.

“Mereka selama ini kan tingkat kepercayaannya rendah. Coba pemerintah yang sama yang mengerjakan, tapi Singapura yang melakukan, oh pasti rakyat Indonesia percaya,” ucap Safir.

Kini, dikarenakan sosialisasi yang kurang dan tidak melibatkan masyarakat, Tapera dikabarkan sedang diupayakan untuk ditunda. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono. Kamis (7/6/2024) kemarin, Basuki melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk dapat menunda implementasi Tapera.

Menurut Basuki, sebagaimana dilansir oleh Bisnis, pemerintah tidak perlu tergesa-gesa melakukan program Tapera jika memang belum siap. Maka, ia juga tidak ingin dan tidak harus tergesa-gesa.

Sewa Rumah Lebih Efisien

Dalam proses wawancara bersama Safir, salah satu argumennya yang menarik adalah dewasa ini sewa rumah dianggap jauh lebih efisien. Ia menyatakan bahwa sewa rumah ternyata lebih murah.

“Saya juga gitu kalau ditanya, mana lebih efisien keluarin uang sewa saja atau beli rumah? Kalau mau lebih efisien sewa. Sewa tidak harus membuat kamu keluar dua atau tiga miliar untuk beli rumah. Sewa cukup membuat kamu keluar uang 5 persen dari harga rumah maksimal per tahunnya. Itu jauh lebih murah, sisanya bisa kamu investasi di tempat lain,” ujarnya.

Menurut Safir, selama ini banyak orang membeli rumah, tapi lupa bahwa orang itu dinamis. Alhasil, tak sedikit ditemui kasus baru membeli rumah beberapa tahun tapi sudah ditinggal pergi lagi.

Sementara, apa yang dilakukan oleh negara dengan menerapkan Tapera juga tidak salah. Negara, kata Safir, ingin warganya loyal karena ketika sudah pensiun tidak memikirkan rumah lagi. “Nah, kalau kaitannya dengan beli rumah, Tapera ini bantu orang buat dapet subsidi. Itu aja.”

Alasan Psikologis Enggak Bisa Dilawan

Meski Safir menyarankan untuk menyewa rumah, bukan berarti dia antibeli rumah. Menurutnya, ada beberapa alasan orang harus membeli rumah. Salah satu yang enggak bisa dilawan adalah faktor psikologis. Pertimbangan psikologis, kata Safir, jauh lebih kuat daripada pertimbangan keuangan.

“Psikologis tuh contohnya apa? Contohnya saya merasa lebih nyaman, merasa lebih aman, mertua gak akan bales, dan segala macam. Nah, itu namanya alasan psikologis. Dan alasan psikologis itu gak bisa dilawan dengan alasan keuangan. Yang saya kasih di awal tadi adalah alasan keuangan,” ucap Safir.

Ia menyarankan kepada anak muda untuk lebih baik menyewa rumah aja dulu. Namun, jika mau membeli rumah, maka alasan psikologislah yang dipakai.

“Buat anak muda yang sewa rumah dan bukan beli, maka ketahuilah itu bukan dosa. Kalau ada mertua kita bilang bahwa ‘oh umur segitu belum beli rumah dan segala macam’, itu bukan dosa secara keuangan. Tenang saja, sewa saja. It’s oke enggak apa-apa,” pungkasnya.

Penulis: Sunardi

Editor: Safar

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments