Megawati Sebut Kecurangan Pemilu Sudah Terlihat

by | Nov 13, 2023

Joko Widodo | Megawati Soekarnoputri | Pemilu 2024 | Pilpres 2024 | Politik

FOMOMEDIA – Megawati menyebut adanya dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Namun, kata TKN Prabowo-Gibran, tudingan itu harus dibuktikan.

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyebut bahwa kecurangan pemilu akan terjadi lagi. Pernyataan tersebut adalah responsnya terhadap dinamika politik nasional, Minggu (12/11/2023).

Dalam pidatonya tersebut, Megawati menyampaikan bahwa kedaulatan rakyat harus dijunjung tinggi. Selain itu, perempuan 76 tahun tersebut juga menyoroti pemilu yang harus demokratis, jujur, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

“Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi,” kata Megawati, dikutip dari Kompas TV.

Megawati menyebut bahwa pada Pemilu 2024 mendatang tidak boleh terjadi rekayasa hukum lagi. Ia pun menegaskan bahwa hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran.

Hukum, kata Megawati, harus menjadi alat untuk mewujudkan keadilan dan mampu mengayomi seluruh bangsa Indonesia. Dengan begitu, Megawati menilai kemakmuran akan bisa diwujudkan.

“Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi,” ujar Presiden kelima Indonesia itu.

“Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah Yang Maha Kuasa meridai perjuangan kita,” pungkasnya.

Megawati-Jokowi Makin Retak

Hubungan politik antara Megawati dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai makin retak. Padahal, keberhasilan Jokowi menjadi wali kota, gubernur, sampai presiden tidak bisa dilepaskan dari peran PDIP dan Megawati.

Retaknya hubungan Megawati dengan Jokowi tersebut tampak sejak masa pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pilpres 2024. Gibran Rakabuming Raka secara resmi dinyatakan lolos mendampingi Prabowo Subianto.

Dari situlah muncul penilaian bahwa Jokowi dan anak-anaknya dianggap sedang membelot dari PDIP. Apalagi, sebelumnya, Kaesang Pangarep lebih dulu didapuk untuk memimpin Partai Solidaritas Indonesia yang menyatakan dukungan ke Prabowo.

Kini, meski belum menyatakan dukungan secara resmi, gelagat Jokowi terlihat semakin meninggalkan Megawati. 

Sementara itu, PDIP pun bukan tanpa respons. Terbaru, Deddy Sitorus, politikus PDIP, menyebut pihaknya siap untuk menarik menteri dari Kabinet Indonesia Maju jika sudah tidak dibutuhkan oleh Jokowi. Bahkan, kata Deddy, sejumlah menteri kader PDIP telah mendatangi Megawati untuk meminta izin mengundurkan diri. 

“Ketika beberapa menteri datang ke Bu Mega dan menyatakan ingin mundur, Ibu bilang bahwa menjadi menteri itu adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada bangsa, kepada rakyat. Sepanjang mereka masih dibutuhkan Presiden, silakan,” kata Deddy, dikutip dari Kompas TV.

“Tapi kalau Presiden memandang menteri-menteri dari PDIP tidak dibutuhkan lagi karena berbeda dengan hasrat beliau, silakan saja ditarik tidak apa-apa. Tapi kami tidak akan menarik, karena mereka menjadi menteri itu adalah perjuangan penugasan,” lanjutnya.

Respons TKN Prabowo-Gibran

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran merespons pidato Megawati terkait kecurangan pemilu dan manipulasi hukum. Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menyebut bahwa tida ada yang bisa membuktikan letak kecurangan yang dimaksud.

“Pertandingan belum dimulai dan belum selesai. Kita tidak bisa mengatakan di mana letak ada penyelewengan. Kampanye saja belum dimulai, kok, sudah katakan ada penyelewengan?” kata Nusron, dikutip dari akun X Narasi Newsroom.

“Secara de facto, hari ini ‘kan belum ada rumus tentang aturan kampanye. Aturan kampanye ‘kan baru berlaku tanggal 28 November [2023]. Kalau dikatakan sudah ada bentuk penyelewengan, ya, silakan dibuktikan. Jangan membuat insinuasi dan kabar burung,” lanjutnya.

Menurut Nusron, tudingan yang dilontarkan Megawati perlu dibuktikan. Terkait manipulasi hukum, Nusron menyebut, bahwa di dalam Pasal 46 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK), keputusan sidang-sidang lembaga tersebut telah diputuskan secara kolegial. 

Dalam konferensi pers yang dilakukan di Kantor TKN Prabowo-Gibran pada Minggu (12/11/2023) kemarin, Nusron juga menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman yang waktu itu memimpin sidang gugatan batas usia capres-cawapres dianggap tidak bisa memengaruhi keputusan hakim-hakim lainnya.

“Anwar Usman sendiri pun meskipun kepala [Ketua MK], mempunyai hak yang sama, dan kebetulan posisinya 5-4. Kemudian dari 6 orang yang diadukan ke MKMK, semua dinyatakan dengan bobotnya masing-masing. Kalau Pak Anwar Usman mendapatkan bobot [sanksi] paling besar, ya, wajar, beliau adalah kepala atau ketuanya,” pungkas Nusron.

Penulis: Sunardi

Editor: Yoga

Ilustrator: Salsa

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] dan Ukhuwah, Cholil Nafis, menegaskan bahwa menggunakan hak pilih golongan putih (golput) dalam pemilu hukumnya haram. Menurutnya, fatwa tersebut telah dikeluarkan pada Ijtima Ulama seluruh Indonesia sejak 2009 […]

[…] hal itu, Agus pun merasa bahwa polisi telah melakukan intimidasi. Apalagi, selama 40 tahun berkecimpung dalam pertunjukan seni, baru kali ini pihak kepolisian […]

[…] Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Menurut Megawati, Indonesia saat ini sedang […]