Mahfud MD: Pemerintah Jangan Tergila-gila Investasi

by | Dec 28, 2023

Joko Widodo | Mahfud MD | Politik

FOMOMEDIAJokowi adalah presiden yang getol mencari investasi. Mahfud MD ingatkan agar tidak tergila-gila investasi jika ujungnya rakyat jadi korban.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta supaya pemerintah tidak tergila-gila terhadap investasi asing. Pernyataan tersebut muncul usai peristiwa ledakan tungku smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel di Morowali, Sulawesi Tengah, Minggu (24/12/2023).

Dalam kejadian itu, dikabarkan terdapat 19 orang meninggal dunia. Dari situlah calon wakil presiden nomor urut 3 ini merasa prihatin.

“Pemerintah harus tegas, jangan tergila-gila pada investasi tapi warganya sendiri menjadi korban. Karena setiap investasi dan pembangunan tuh ya untuk warga negara,” kata Mahfud, dikutip dari CNN Indonesia.

Menurut Mahfud, keselamatan warga negara Indonesia adalah prioritas utama. Bahkan, jika hal itu disandingkan dengan adanya investasi masuk secara besar-besaran.

Mahfud menegaskan bahwa meski terdapat investasi besar, tetapi keselamatan warga tidak dilindungi, maka investasi itu tidak boleh terjadi. Pria asal Madura itu meminta ketegasan pemerintah dalam mengatur operasional perusahaan.

“Pemerintah harus tegas bahwa yang beroperasi di negara Republik Indonesia ini harus sesuai dengan aturan-aturan dan harus menjamin keamanan. Kan, ini sudah beberapa kali terjadi, kalau kita mau masuk, penuh dengan alasan ini aturan ini itu dan sebagainya,” ujar Mahfud.

Sementara, menanggapi ledakan smelter nikel, Mahfud menyebut bahwa pihak perusahaan menghentikan sementara operasional. “Sekarang yang saya dengar, pejabat yang punya otoritas untuk itu sudah mengatakan itu berhenti operasional sementara. Itu sudah dibekukan dan memang nampaknya selama ini agak tertutup,” lanjut Mahfud.

BACA JUGA:

Kritisi Jokowi

Dua pekan sebelum kejadian ledakan smelter nikel tersebut, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Adanya perpres tersebut digadang-gadang bakal memuluskan jalan investasi di Indonesia.

Dalam Perpres Nomor 78/2023 itu tidak hanya mengatur tentang proyek strategis nasional. Lebih dari itu, perampasan tanah atas dasar pembangunan pun dianggap semakin dimudahkan.

Dengan adanya peraturan itu dianggap akan semakin memudahkan investasi asing yang masuk di Indonesia. Kasus pembebasan lahan di Pulau Rempang, misalnya, warga yang tidak memiliki sertifikat pun dengan mudah disuruh angkat kaki dari rumahnya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pun mendesak supaya perpres yang tidak ramah terhadap masyarakat adat itu segera dicabut. Jika masih terus dijalankan, bukan tidak mungkin aparatur negara semakin mudah untuk merebut paksa tanah masyarakat.

Pernyataan Mahfud MD di atas juga semakin menegaskan bahwa jangan sampai ada investasi yang justru mengorbankan masyarakat.

Penulis: Sunardi

Editor: Safar

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments