MA Larang Hakim Kabulkan Permohonan Nikah Beda Agama

by | Jul 20, 2023

Agama | Mahkamah Agung | Pernikahan | Politik | Sosial

FOMOMEDIA – Permohonan nikah beda agama yang dilarang MA tak hanya dianggap sebagai kemunduran, tapi juga melanggar HAM.

Nikah beda agama akhirnya dilarang oleh Mahkamah Agung (MA). Pelarangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.

SEMA yang ditandatangani oleh Ketua MA, Muhammad Syarifuddin, pada Selasa (18/7), tersebut berisi tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan,” bunyi SEMA.

Dalam SEMA tersebut terdapat dua poin ketentuan. Pertama, terkait dengan status perkawinan yang sah yakni menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara, poin ketentuan kedua menyebutkan bahwa para hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama.

“Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan,” tulis poin kedua.

Kemunduran MA?

Adanya SEMA tersebut dinilai menjadi salah satu kemunduran yang luar biasa bagi MA. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Program Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP), Ahmad Nurcholis.

Menurut Nurcholis, yang sekaligus menjadi konselor pasangan beda agama, mengatakan bahwa terbitnya putusan MA nomor 1400/K/Pdt/1986 adalah langkah progresif. Adanya keputusan pada tahun tersebut menyatakan bahwa perkawinan beda agama sah di Indonesia dengan jalan penetapan di pengadilan.

“Jadi sebetulnya putusan MA tahun 1986 itu memberikan jalan keluar. Karena itu saya kecewa dan terkejut kenapa Mahkamah Agung justru ikut-ikutan Mahkamah Konstitusi yang kurang bersahabat terhadap pasangan beda agama,” kata Nurcholis, dikutip dari BBC News Indonesia.

Nurcholis pun khawatir keluarnya SEMA tersebut menjadikan para hakim terpengaruh secara psikologis untuk menolak gugatan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Peluang beda agama pun jadi tertutup.

“Keluarnya SEMA bisa jadi hakim di pengadilan negeri lebih berhati-hati atau bahkan bisa tiarap tidak mengabulkan terlebih dahulu,” ujar Nurcholis.

Masih dikutip dari BBC News Indonesia, Nurcholis sejak 2005 telah mencatat sudah membantu dan mengadvokasi 1.655 pasangan beda agama. Bahkan, jumlah pasangan yang menikah beda agama pun selalu meningkat 12 sampai 15 pasangan tiap tahunnya.

Ada Intervensi Politik?

Keluarnya SEMA selain dinilai sebagai kemunduran MA, juga diduga ada unsur intervensi politik. Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menyebut bahwa surat edaran itu tak bisa dilepaskan dari kunjungan Wakil Ketua MPR Yandri Susanto ke MA.

Pertemuan yang terjadi sepekan sebelum SEMA keluar tersebut, sebagaimana dikutip dari BBC News Indonesia yang menukil Antara, Yandri meminta MA untuk batalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) soal nikah beda agama.

“Dan ternyata benar keluar SEMA. Ini kuat mengindikasikan ada intervensi politik,” kata Bivitri.

Adapun pasangan beda agama yang telah dikabulkan permohonannya oleh PN Jakpus yakni JEA dan SW. Pada 5 April 2023 pasangan tersebut melakukan permohonan ke PN Jakpus lantaran terkendala saat hendak mendaftarkan pernikahan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

JEA dan SW pun tidak bisa mendaftarkan ke Dukcapil lataran tidak ada penetapan dari pengadilan tentang izin untuk mendaftarkan perkawinannya. Akhirnya, sejak permohonan tersebut dikabulkan, JEA dan SW bisa menikah.

Ilustrasi pasangan yang sedang menikah. (Freepik.com/freepic.diller)

Lalu, setelah adanya SEMA keluar, masih menurut Bivitri, peluang untuk melegalkan pernikahan beda agama pun jadi tertutup.

“Aturan ini menimbulkan masalah baru, membuat orang mengonversi agama demi melegalkan pernikahan atau kawin di luar negeri,” kata Bivitri.

Langgar HAM

Adanya SEMA yang melarang pernikahan beda agama ini justru melanggar hak asasi manusia (HAM). Dalam Pasal 16 Ayat 1 Deklarasi Universal HAM menyebutkan, “Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga.”

Senada dengan pasal tersebut, menurut Pasal 23 Ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyebut, “Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.”

Penulis: Sunardi

Editor: Yoga

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments