Luhut: Negara Barat Gak Usah Ngajarin Indonesia soal Perubahan Iklim

by | Sep 27, 2023

Krisis Iklim | Lingkungan | Luhut Pandjaitan

FOMOMEDIA – Luhut Pandjaitan merasa negara Barat tidak menghargai upaya Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim. Kata Luhut, kita sudah di trek yang benar.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan menyentil negara-negara Barat yang dianggap terlalu mengajari Indonesia ihwal perubahan iklim. Menurutnya, Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang tepat dalam menangani permasalahan itu.

Pria kelahiran Kabupaten Toba, Sumatra Utara, 28 September 1947, tersebut menganggap bahwa perubahan iklim merupakan tanggung jawab pemerintah bagi generasi muda. Luhut pun menyebut bahwa Indonesia merupakan negara kaya dan punya daya tawar kuat terkait penanganan perubahan iklim.

“Kalau kita bicara climate change (perubahan iklim), orang-orang Barat ini kan suka merasa dia yang paling tahu semua. Saya selalu bilang, nggak perlu ajari kami. Kami tahu, kok, dan mengerti soal itu. Kami ‘kan punya tanggung jawab juga kepada generasi Indonesia,” kata Luhut, dikutip dari CNBC Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut dalam acara Dialog FMB 9 ‘Road to Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023, Atasi Permasalahan Kelautan Global’, Senin (25/9/2023). Luhut pun mengatakan bahwa pemerintah saat ini tidak akan membuat kebijakan yang merugikan generasi berikutnya.

“Kami nggak akan buat policy yang merugikan anak cucu kami. Kami tidak akan lakukan itu,” ujar Luhut.

Indonesia Sudah Serius, Kata Luhut

Dalam kesempatan itu, kata Luhut, Indonesia saat ini telah membuktikan keseriusan dalam mengatasi perubahan iklim. Menurutnya, selama empat tahun terakhir Indonesia telah berhasil menurunkan sampah yang mengalir ke laut.

Menkomarves, Luhut B. Pandjaitan. (Foto: JawaPos)

Selain masalah itu, Luhut juga menyatakan bahwa saat ini tingkat deforestasi di Indonesia sudah paling rendah. Data tersebut disampaikan Luhut yang diambil dari United Nations PBB.

“Kita punya semua. Kita punya bargaining position yang sangat kuat. Tapi kadang-kadang kita sendiri nggak tahu kalau kita itu kuat. Karena kita lihat ‘wah ini kurang’. Ya kurang ya pasti lah, nggak mungkin sempurna. Tapi we are heading to the right direction,” tegasnya.

Jual Karbon ke Negara Lain

Sehari setelah menghadiri Dialog FMB 9, Luhut menghadiri acara peluncuran bursa karbon di Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Selasa (26/9/2023) kemarin. Dalam kesempatan itu, Luhut menyebut bahwa nantinya bursa karbon tak hanya diperdagangkan domestik saja, tapi lintas negara.

“Dimulai pasar dalam negeri dan akan dikembangkan ke perdagangan pasar karbon luar negeri serta sebagai karbon market regional,” kata Luhut, dikutip dari CNBC Indonesia.

Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan bursa karbon? Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023, bursa karbon dipahami sebagai sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon.

Perdagangan karbon tersebut merupakan bentuk mekanisme pasar yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui jual beli unit karbon. Dalam bursa karbon yang dijualan adalah kredit atas pengeluaran karbon dioksida atau gas rumah kaca.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka acara peluncuran tersebut, mengatakan bahwa adanya bursa karbon berperan untuk melawan krisis iklim.

Presiden RI Joko Widodo. (Foto: Setkab)

“Hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan khususnya melalui pengurangan emisi karbon,” kata Jokowi, dikutip dari CNN Indonesia.

Kata Jokowi, Indonesia punya potensi kredit karbon sebesar 1 gigaton karbon dioksida yang bisa ditangkap. Dari jumlah tersebut, jika dikalkulasi, maka bursa karbon Indonesia bisa mencapai Rp3 ribu triliun.

Untungkan Perusahaan Penghasil Emisi

Meski terlihat menjanjikan, tapi perdagangan karbon juga mengalami kritik. Salah satunya adalah aktivitas tersebut dianggap hanya akan menguntungkan perusahaan penghasil emisi.

Dalam laporan Greenpeace 2021 lalu, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, mengatakan bahwa aktivitas perdagangan karbon hanya akan membiarkan korporasi pelaku pencemar tetap menjalankan bisnis seperti biasanya.

“Negara-negara dan komunitas global seharusnya tidak lagi berkutat pada mekanisme pasar, tetapi harus serius membicarakan mekanisme dukungan yang berbeda terhadap berbagai inisiatif dan praktek Masyarakat Adat dalam menjaga, melindungi, dan mengelola wilayah adat dan sumberdaya yang telah berkontribusi langsung pada penurunan emisi dan peningkatan stok karbon,” kata Rukka, dikutip dari Greenpeace.

Dalam laporan yang sama, Mufti Barri, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia, mengatakan bahwa negeri ini masih memiliki PR yang banyak untuk menekan emisi karbon. Meski deforestasi, seperti kata Luhut, sudah menurun, Mufti menilai hal itu karena bukan hanya upaya pemerintah saja, melainkan jumlah hutan yang sudah habis.

Penulis: Sunardi

Editor: Yoga

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments