Kubu Anies-Muhaimin Sertakan Bukti Politisasi Bansos dalam Sengketa Pilpres

by | Mar 26, 2024

Mahkamah Konstitusi | Pilpres 2024 | Politik

FOMOMEDIATHN AMIN membawa bukti bahwa bansos memiliki kaitan dengan kenaikan suara Prabowo-Gibran. Apakah gugatan sengketa Pilpres 2024 ke MK ini berhasil?

Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) telah menyertakan bukti adanya politisasi bantuan sosial (bansos). Bukti tersebut disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan sengketa Pilpres 2024.

Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir mengatakan bahwa pihaknya memiliki banyak bukti terkait korelasi kenaikan suara salah satu calon presiden dengan pembagian bansos.

“Banyak sekali bukti-bukti di lapangan yang kami terima, bahwa ada korelasi antara kenaikan suara dengan pembagian bansos,” kata Ari, dikutip dari Tempo.

Lebih lanjut, Ari menyebut pembagian bansos dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tidak langsung berkaitan dengan kampanye salah satu capres-cawapres. Dalam hal ini, kampanye tidak langsung mengarah pada usaha pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pembagian bansos tersebut, kata Ari, bukan berasal dari uang pribadi, melainkan memakai uang negara. 

“Nah, kenapa kita masukkan walaupun beliau (Jokowi) tidak masuk sebagai termohon? Karena akibat yang dilakukannya itu menimbulkan kenaikan suara yang signifikan terhadap 02,” ujar Ari.

Dari sinilah kemudian THN AMIN menyebut telah terjadi politisasi hukum yang melanggar konstitusi. Kubu ini pun membawa sengketa Pilpres ini dengan tema “Pengkhianatan Konstitusi”.

Keterlibatan Menteri

Dalam keterangannya ke Tempo, Ari menyebut bakal membuktikan bahwa bansos berelasi dengan kenaikan signifikan terhadap suara pasangan Prabowo-Gibran. Bahkan, menurutnya, beberapa menteri seperti Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto juga turut terlibat dalam pembagian bansos ini. Apalagi, keduanya merupakan anggota kabinet yang turut mendukung kubu 02.

Adapun Kubu AMIN sendiri melaporkan sengketa hasil Pilpres 2024 ini ke MK pada Kamis (21/3/2023) pekan lalu. Dalam laporan tersebut, THN AMIN ingin supaya pemilu diulang tanpa keikutsertaan Gibran. 

BACA JUGA:

“Seandainya nanti diterima oleh MK, kami mengharapkan diadakan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden nomor 02 (Gibran Rakabuming Raka) saat ini,” ucap Ari.

Kini, selain kubu AMIN, kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD turut melaporkan sengketa Pilpres 2024 ke MK, Sabtu (23/3/2024). Keduanya bakal melawan adanya dugaan kecurangan selama pilpres berlangsung.

Respons Tim Hukum Prabowo-Gibran

Tim Hukum Prabowo-Gibran pun merespons adanya gugatan sengketa hasil pilpres yang dilayangkan oleh kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid, menyebut bahwa persoalan yang dibawa ke MK tersebut terbilang standar.

“Jadi sejauh yang kami identifikasi, tidak ada yang sangat istimewa dalam permohonan ini,” kata Fahri dalam konferensi pers di Gedung MK, dikutip dari Tempo.

“Kami hargai saja apa yang mereka ajukan hari ini sebagai bagian dari hak konstitusional mereka, walaupun dalam konteks tertentu kami pandang sebagai sesuatu yang tidak lazim dalam mekanisme hukum acara dalam pembuktian di Mahkamah Konstitusi,” lanjutnya.

Senada dengan Fahri, Hotman Paris Hutapea selaku anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran, turut memberikan kritik terhadap gugatan itu. “Itu permohonan yang super-super cengeng,” kata Hotman.

Dalam gugatan yang dilayangkan kedua kubu itu, salah satunya mengkritisi legitimasi Gibran yang dianggap tidak layak untuk maju sebagai cawapres. Sedangkan, menurut Hotman, perilaku dari pasangan calon nomor urut 01 dan 03 sendiri telah mengakui keabsahan pencalonan Gibran.

“Yaitu waktu pemberian nomor urut, mereka benar-benar ceria, kan? Dan, ada Gibran di situ, sama sekali tidak dikatakan tidak sah,” ujar Hotman.

Penulis: Sunardi

Editor: Safar

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar turut merespons rencana revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang tengah berlangsung di […]