Kelompok HAM Amerika Gugat Joe Biden karena Gagal Cegah Genosida di Gaza

by | Nov 14, 2023

Amerika Serikat | Internasional | Israel | Palestina | Politik
Joe Biden

FOMOMEDIAJoe Biden digugat supaya bisa menghentikan genosida yang dilakukan Israel di Gaza, tetapi sepertinya langkah tersebut cukup susah.

Kelompok pembela hak asasi manusia yang tergabung dalam The Center for Constitutional Rights (CCR) menggugat Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden atas kegagalannya mencegah Israel melakukan genosida di Gaza. Kelompok tersebut bersama beberapa individu Palestina telah menuduh tindakan Israel sebagai “pembunuhan massal”.

CCR menyebut bahwa konvensi internasional menentang genosida sejak 1948. Mereka pun mengharuskan supaya AS dan negara-negara lain untuk menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka dalam menghentikan pembunuhan.

“Sebagai sekutu terdekat dan pendukung terkuat Israel, sebagai pemberi bantuan militer terbesar dengan selisih yang besar, dan dengan Israel menjadi penerima bantuan luar negeri AS secara kumulatif terbesar sejak Perang Dunia II,” kata CCR, dikutip dari The Guardian.

“Amerika Serikat memiliki sarana yang tersedia untuk memberikan efek jera terhadap Israel. Para pejabat Israel sekarang melakukan tindakan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza,” lanjut isi gugatan tersebut.

Setop Dukung Israel

Dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan federal di California tersebut, CCR meminta supaya AS tidak memberikan senjata, uang, dan dukungan diplomatik kepada Israel. Lembaga bantuan hukum nirlaba progresif yang berbasis di New York tersebut meminta supaya tindakan yang mendukung Israel dihentikan.

Selain itu, dalam gugatan yang diajukan juga mengupayakan deklarasi bahwa presiden, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin, diharuskan mengambil sikap. Upaya tersebut yakni mengambil semua tindakan sesuai kewenangan mereka untuk mencegah tindakan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza.

Baca juga:

CCR pun menekan supaya AS mampu menekan Israel supaya mengakhiri pemboman di Gaza. Pengepungan yang dilakukan di wilayah tersebut juga harus dihentikan dan mencegah pengusiran paksa warga Palestina dari tanahnya.

Menurut CCR, tidak ada pembenaran bagi Israel ketika melakukan serangan bertubi-tubi yang menewaskan lebih dari 11 ribu warga sipil Palestina. Apalagi, serangan balasan selama sebulan lebih itu telah membuat 1,5 juta orang mengungsi.

Sulit Dibuktikan

Dalam riwayatnya menangani kasus HAM, CCR pernah memenangkan kasus penting di Mahkamah Agung AS pada 2004. Waktu itu, mereka berhasil memenangkan kasus terkait hak-hak tahanan yang ditahan oleh militer AS di kamp penjara Teluk Guantanamo.

Namun, berbeda dari kasus tersebut yang melibatkan AS secara langsung, dalam kasus konflik Israel dan Hamas, posisi AS menjadi pihak kedua yang mendukung. Hal tersebut pun jadi sulit dibuktikan.

Termasuk dalam hal genosida yang dilakukan Israel, para pakar hukum mengatakan bahwa genosida adalah kejahatan yang lebih sulit untuk dibuktikan. Selain itu, mempertanyakan apakah presiden dapat dipaksa untuk mengetahui bahwa Israel melakukan genosida atau mengambil tindakan saja sudah cukup sulit.

“Berdasarkan hukum internasional, Amerika Serikat mempunyai kewajiban untuk mengambil semua tindakan yang tersedia untuk mencegah genosida,” kata CCR.

“Namun, para terdakwa berulang kali menolak untuk menggunakan pengaruh mereka yang nyata dan besar untuk menetapkan kondisi atau membatasi pemboman besar-besaran Israel dan pengepungan total terhadap Gaza,” lanjut gugatan tersebut.

Baca juga:

Kini, jika serangan balasan yang dilakukan oleh Israel tidak segera dihentikan, maka bukan tidak mungkin Gaza akan rata dengan tanah. Apalagi, dampak lainnya sepeti kehancuran fisik dan trauma akan rentan dialami oleh warga Palestina, terutama anak-anak.

Penulis: Sunardi

Editor: Safar

Ilustrator: Salsa

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] senjata antara Hamas dan Israel akhirnya dilakukan selama empat hari. Kesepakatan tersebut dimulai pada Jumat (24/11/2023) pagi […]