Karut-marut Hukum Penodaan Agama di Alam Demokrasi Indonesia

by | Aug 29, 2023

Agama | Demokrasi | Hukum | Indonesia | Toleransi

FOMOMEDIA – Ada lonjakan signifikan kasus penodaan agama dalam dua rezim pemerintahan terakhir. Ada apa dengan Indonesia?

Penetapan tersangka kepada pendiri pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, menambah deretan panjang pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dan pelanggaran kebebasan berekspresi di Indonesia. 

SETARA Institute menemukan 187 kasus penodaan agama di Indonesia dari tahun 1955 hingga akhir tahun 2022. Dari jumlah tersebut, lonjakan kasus tertinggi terjadi selama periode pemerintahan Jokowi. Sementara yang terendah ada di era Abdurrahman Wahid, tidak ditemukan kasus penodaan agama sama sekali pada saat itu. 

Rinciannya sebagai berikut: 1) Empat kasus pada rentang 1955-1966; 2) Empat kasus antara 1967-1998; 3) Nol kasus sepanjang 1999-2001; 4) Tiga kasus pada 2002-2003; 5) 54 kasus sepanjang 2004-2013; dan 6) 122 kasus pada rentang 2014-2022.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berulang kali meminta negara anggotanya menghapus hukum penodaan agama dari hukum nasional, dan Indonesia adalah salah satunya. Hal itu menjadi salah satu prasyarat negara demokrasi. 

Tunduk pada Kekuatan Konservatif

Akan tetapi, menurut SETARA Institute, “Hingga kini pemerintahan Jokowi selalu tunduk pada pandangan keagamaan MUI dan kelompok keagamaan konservatif.”

Jokowi menemui massa aksi 212 di Monas. (Foto: Sekretariat Presiden)

Sikap Jokowi tersebut bisa terlihat di beberapa kasus. Misalnya, yang menyita mata publik yakni kasus Basuki Tjahaja Purnama yang menyinggung Surah Al Maidah ayah 51 di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Atas kasus ini, sampai-sampai jutaan orang berkumpul di Monas, yang mereka sebut sebagai Aksi 212, hanya untuk menuntut Basuki agar segera dihukum. 

Aksi yang dipelopori Front Pembela Islam (FPI) tersebut tidak hanya diikuti oleh massa Islam dan tokoh agama, tetapi juga banyak pejabat tinggi negeri ini, bahkan Presiden Joko Widodo sendiri. 

Kasus Basuki menjadi pusat perhatian publik setidaknya karena tiga faktor. Pertama, Basuki adalah Gubernur DKI saat itu. Kedua, momentum menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Ketiga, karena Basuki melakukan itu di Jakarta. Dari sini juga, polemik frasa politik identitas berkonotasi buruk kemudian populer di obrolan politik Tanah Air.

Dilakukan Pemeluk Semua Agama

Kasus pelaporan penodaan agama ini tidak hanya terjadi di agama Islam, tetapi beberapa agama lainnya. Seperti saat umat Buddha melaporkan Roy Suryo yang mengubah salah satu stupa di Candi Borobudur dengan wajah Presiden Joko Widodo untuk dijadikan meme kemudian disebar ke media sosial. 

Lonjakan kasus penodaan agama di dua pemerintahan terakhir, SBY dan Jokowi, memunculkan banyak spekulasi. Apakah itu semua terjadi karena pengaruh media sosial, politik identitas, polarisasi politik, atau adakah faktor lainnya?

Dalam akun Twitter pribadinya, Ariel Heryanto—sosiolog Indonesia yang mengajar di Universitas Monash Australia—mengungkapkan, “Beberapa rekan mencurigai media sosial sebagai penyebab. Pasti hal itu ada benarnya. Tetapi, seandainya media sosial menjadi penyebab utama, seharusnya situasi yang sama terjadi di banyak negara lain yang gemar media sosial. Kok, tidak?”

Berangkat dari pernyataan Ariel tadi, bisa jadi lonjakan penodaan agama terjadi karena negara salah menyikapi pelaporan yang ada. Negara tidak menjadi penengah yang menganjurkan dialog untuk kedua bela pihak. Sebaliknya, solusi dari negara selalu menjebloskan terduga pelaku ke penjara. Inilah yang kemudian memunculkan kebiasaan buruk dalam masyarakat.

Berbeda Pendapat Bukan Berarti Harus Dipenjara

Jika melihat kemajemukan Indonesia, perbedaan pendapat mestinya jadi hal biasa. Selama ini, Indonesia dikenal dengan penduduk yang beragam, dari etnik hingga kepercayaan hidup tumbuh subur. Bahkan, semboyan negara ini pun bhinneka tunggal ika yang berarti walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu.

Ditambah lagi, dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945, disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Maka dari itu, tidak ada alasan seseorang atau kelompok tertentu dipersekusi ataupun dikriminalisasi oleh kelompok lain, hanya karena perbedaan pandangan soal beragama. 

Soal Panji Gumilang, kasusnya mulai viral ketika dia memiliki pendapat berbeda dengan pandangan umat Islam umum di Indonesia. Yakni pengucapan salam “havenu shalom aleichem” yang ia kerap lantunkan di acara-acara pesantrennya. Padahal, pandangan Panji telah dilindungi oleh negara pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kasus seperti ini pernah terjadi di masa kejayaan Islam. Dalam bukunya Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan, Ahmet T. Kuru menelusuri hukum penodaan agama di dunia muslim. Hasilnya, ini sangat berkaitan relasi antara ulama dan negara. 

Galileo Galilei, pernah dipenjara karena berbeda pandangan dengan gereja. (Foto: Wikimedia Commons)

Kebiasaan Kuno

Di zaman keemasan Islam di Timur Tengah dan Andalusia (sekarang Spanyol), tak sedikit ulama yang berbeda pendapat dengan penguasa ketika itu berakhir di penjara. Begitu juga ketika Eropa masih dikuasai oleh gereja, ilmuwan yang tidak selaras dengan gereja bisa mendapat hukuman penjara, bahkan mati. Seperti kisah Galileo Galilei misalnya.

Namun, Eropa sekarang sudah maju dan menjadi kiblat banyak negara. Kebebasan berekspresi dilindungi oleh negara. Peran gereja tidak lagi dominan. Akan tetapi, terkadang kebebasan mereka juga kebablasan. Contohnya terjadi pada kejadian pembakaran Al-Quran yang baru-baru ini di Denmark dan Swedia. Kabar baiknya, Denmark saat ini sudah menetapkan bahwa membakar Al-Quran sebagai perbuatan melanggar hukum.

Aksi tersebut menjadi salah satu pemicu demonstrasi umat Islam, hingga tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok radikal di beberapa negara. Sebab, negara tempat pembakaran kitab suci itu membiarkan pelaku dengan dalih kebebasan berekspresi. 

Walaupun begitu, Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mengajarkan teror dan kekerasan dengan siapa pun yang berbeda pendapat dengannya, bahkan diejek atau dihina sekali pun. 

Menurut Kuru, “Kriminalisasi atas penistaan yang kini banyak terjadi, juga tidak berlandaskan pada teks suci Islam, Al-Quran. Sebaliknya, kitab suci tersebut terdiri dari 100 ayat yang mendorong perdamaian, kebebasan hati nurani, dan toleransi beragama.”

Lalu, apa landasan kita untuk menghakimi Panji Gumilang atau siapa pun atas dasar penodaan agama hanya karena berbeda pendapat dengan kita?

Penulis: Safar

Editor: Irwan

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] Karut-marut Hukum Penodaan Agama di Alam Demokrasi Indonesia […]

[…] juga menyebut bahwa pelarangan ini merupakan “gejala dari penolakan obsesif pemerintah terhadap umat […]