Jokowi Terbitkan Perpres Perampasan Tanah yang Makin Rugikan Rakyat

by | Dec 28, 2023

Agraria | Joko Widodo | Peraturan Presiden

FOMOMEDIA – Jokowi menerbitkan perpres terkait perampasan tanah. Masyarakat pun dianggap akan semakin dilemahkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) getol melancarkan segala bentuk investasi di Indonesia. Kali ini, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

Perpres yang diterbitkan pada 8 Desember 2023 lalu itu merupakan bentuk revisi dari Perpres Nomor 62 Tahun 2018 yang bermula dari Perpres Nomor 56 Tahun 2017. Di dalam perubahan terbaru, salah satu yang diatur dalam Perpres itu adalah wewenang pemerintah mengambil tanah untuk proyek strategis nasional (PSN). 

Dalam laporan Koran Tempo, dalam Perpres Nomor 78/2023 itu terdapat revisi enam pasal lama dan tambahan dua pasal baru. Secara garis besar, Jokowi mengatur adanya ketentuan ganti rugi bagi masyarakat yang tanahnya terkena dampak pembangunan.

Namun, ganti rugi yang dimaksud hanyalah bagi mereka yang telah menduduki tanahnya minimal 10 tahun. Tak hanya itu, penentuan jangka waktu penguasaan tanah masyarakat ini akan ditentukan oleh gubernur masing-masing provinsi.

Aparatur Negara Makin Leluasa Rampas Tanah

Adanya ketentuan baru yang diatur dalam Perpres Nomor 78/2023 itu dianggap akan semakin memberi kuasa kepada aparatur negara untuk merampas tanah masyarakat. Untuk setiap perampasan tanah yang berkaitan dengan setiap PSN, perpres tersebut menjadi dalih pemerintah.

Masyarakat hanya akan mendapatkan ganti rugi atas tanah yang dirampas negara dengan melampirkan bukti sertifikat. Masyarakat yang tidak memiliki sertifikat, harus membuktikan bahwa mereka sudah meninggali tanah itu selama sepuluh tahun. Jika tidak bisa membuktikan keduanya, negara akan sah mengambil tanah tanpa memberikan ganti rugi.

Adanya ketentuan tanpa sertifikat dan jangka waktu tertentu itu dianggap akan menyasar masyarakat adat. Seperti yang terjadi di Pulau Rempang sebelumnya. Masyarakat adat yang tinggal di pulau itu pun digusur lantaran yang memiliki sertifikat.

Lebih jauh lagi, keberadaan sertifikat ini bakal menjadi ancaman bagi masyarakat adat lainnya. Per Maret 2022, Badan Registrasi Wilayah Adat mencatat sebanyak 1.091 peta wilayah adat yang mencapai 17,6 juta hektar dan tersebar di 29 provinsi.

Namun, dari total peta itu, pemerintah baru mengakui masyarakat adat ada 667 peta saja. Artinya, masih terdapat ratusan peta wilayah masyarakat adat yang belum diakui.

Dengan begitu, jika merujuk pada Perpres Nomor 78/2023, sisa wilayah yang belum diakui pemerintah merupakan tanah milik negara.

Tak Hanya PSN

Perpres terbaru ini dianggap semakin memperluas ruang lingkup proyek yang termasuk dalam kategori Pembangunan Nasional. Jika Perpres Nomor 56/2017 spesifik ditujukan untuk PSN, dalam Perpres Nomor 78/2023 justru diperluas untuk kepentingan proyek lain selain PSN.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat terdapat beberapa masalah fundamental terkait peraturan tersebut. Salah satunya yakni Jokowi dianggap gagal memahami makna dari Hak Menguasai Negara (MHN).

Dalam Perpres Nomor 78/2023, menurut Walhi, Presiden membuat penyesuaian dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan menambah hak baru pada tanah negara yaitu, tanah dalam pengelolaan pemerintah.

Pasal 3 ayat (2) menunjukkan kesesatan ini dengan menganggap Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah memiliki tanah. Hal ini jauh dari pengertian HMN dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/ 2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010),” tulis Walhi dalam siaran pers, Kamis (21/12/2023).

Lebih lanjut, Walhi pun menjelaskan isi dari putusan MK itu. “Negara tidak dalam posisi memiliki sumber daya alam termasuk tanah, melainkan hadir untuk merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudendaad).

Selain itu, dengan terbitnya Perpres 78/2023 itu Jokowi dianggap kontradiktif dengan kebijakannya dalam menyelesaikan masalah agraria di Indonesia. Jika perpres tersebut masih berlaku, program Reforma Agraria masa Jokowi akan dihambat dengan peraturannya itu.

Walhi pun mendesak supaya Jokowi mencabut Perpres Nomor 78/2023 itu. Jika tidak, konflik agraria di Tanah Air akan semakin meluas.

Penulis: Sunardi

Editor: Yoga

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Tree Mail

Hello my loved one I want to say that this post is amazing great written and include almost all significant infos I would like to look extra posts like this