Jokowi Pegang Data Arah Parpol, Demokrasi Indonesia Terancam?

by | Sep 18, 2023

Demokrasi | Joko Widodo | Politik

FOMOMEDIA – Data intelijen yang dipegang Jokowi dianggap disalahgunakan untuk kepentingan politik alih-alih pembuatan kebijakan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dirinya mengetahui semua isi di dalam partai politik. Presiden ke-7 Indonesia tersebut mengaku telah memegang data arah partai yang didapatkan dari intelijen.

Pengakuan Jokowi tersebut disampaikan ketika ia membuka acara rapat kerja nasional relawan Sekretariat Nasional Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat. Dalam acara yang digelar pada Sabtu (16/9/2023) lalu, Jokowi mengatakan bahwa dirinya juga mengetahui partai akan mengarah ke mana.

“Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti,” kata Jokowi, dikutip dari DetikNews.

Jokowi mengaku bahwa data partai politik yang ia terima sangat lengkap. Presiden yang menjabat dua periode itu pun mendapatkan informasi perihal partai dari laporan lembaga intelijen negara.

“Informasi yang saya terima komplet dari intelijen saya. Ada BIN [Badan Intelijen Negara], dari intelijen di Polri ada, dari intelijen TNI saya punya BAIS [Badan Intelijen Strategis] dan informasi-informasi di luar itu, angka data, survei semuanya ada. Saya pegang semua dan itu hanya miliknya presiden karena langsung, langsung ke saya,” lanjut Jokowi.

Hal Wajar?

Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menganggap hal itu wajar. Menurutnya, Jokowi memiliki informasi lengkap terkait situasi dan arah dari partai politik lantaran intelijen setiap saat rutin melapor.

“Ini Presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar. Siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang, itu punya Presiden,” kata Mahfud, dinukil dari CNN Indonesia.

Ia pun membantah adanya tudingan dari koalisi masyarakat sipil yang menilai Jokowi telah menyalahgunakan data intelijen untuk tujuan politik. Mahfud juga menilai tak ada peraturan yang dilanggar dalam pernyataan Jokowi itu.

Menurut Mahfud, BIN sebagai lembaga memiliki tanggung jawab kepada presiden. Lembaga itu pun, kata Mahfud, memang wajib melakukan laporan berkala kepada presiden.

Penyalahgunaan Data

Tanggapan Mahfud MD sebelumnya itu dilandaskan pada pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menilai Jokowi telah melakukan penyalahgunaan data.

Koalisi yang terdiri dari Imparsial, PBHi, Amnesty International, YLBHI, Kontras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat, dan Setara Institute menilai Jokowi memanfaatkan data intelijen itu untuk tujuan politik.

“Kami memandang, pernyataan presiden tersebut mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politiknya,” tulis pernyataan koalisi tersebut, dikutip dari CNN Indonesia.

Menurut koalisi itu, tindakan presiden tidak bisa dibenarkan dan bisa menjadi ancaman bagi kehidupan demokrasi serta hak asasi manusia di Indonesia. Seharusnya, kata koalisi tersebut, data intelijen digunakan untuk pengambilan kebijakan dan bukan untuk memata-matai partai politik.

“Dalam negara demokrasi, partai politik bukanlah ancaman keamanan nasional sehingga sulit untuk memahami apa alasan intelijen dikerahkan untuk mencari informasi terkait data, arah perkembangan partai politik,” ujar koalisi masyarakat sipil tersebut.

Kelompok tersebut juga menilai terdapat indikasi sebuah pelanggaran terhadap hukum dan undang-undang. Jokowi yang memegang data partai itu pun dianggap sebagai skandal politik dan jadi masalah serius dalam demokrasi Indonesia.

Penulis: Sunardi

Editor: Yoga

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments