Jokowi Dikritik karena Tawarkan Investasi Food Estate di COP28

by | Dec 4, 2023

Food Estate | Internasional | Joko Widodo | Lingkungan | Perubahan Iklim | Politik

FOMOMEDIA – Jokowi membawa program food estate ke forum COP28. Alih-alih berkomitmen tentang iklim, proyek tersebut justru merusak lingkungan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri forum Transforming Food Systems in the Face of Climate Change COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Sabtu (2/12/2023). Dalam acara tersebut, Jokowi menyinggung masalah food estate yang dianggap bisa menyuplai kebutuhan pangan dan energi global. 

Dalam pidato Jokowi, ia meminta adanya dukungan dana dan teknologi dari peserta COP28 untuk pengembangan food estate itu. Ia beralasan bahwa sektor pertanian dan perkebunan bisa memproduksi biofuel seperti biodiesel.

“Yang Mulia, kebutuhan produk pertanian dan perkebunan pasti akan meningkat sangat tajam, karena selain menghasilkan pangan juga menghasilkan biofuel berupa biodiesel, bioetanol, dan lain-lain,” kata Jokowi dalam pidatonya di COP28, dikutip dari transkrip yang dipublikasikan Greenpeace.

Jokowi menyebut bahwa tidak ada solusi untuk mewujudkan ketahanan pangan secara universal lantaran tiap negara memiliki kekuatan yang berbeda. Indonesia sendiri, kata Jokowi, memiliki keunggulan lahan yang banyak dan subur serta sumber daya manusia yang melimpah. 

“Potensi ini dapat dikembangkan untuk kesejahteraan pertanian skala kecil maupun food estate skala besar yang, jika didukung oleh pendanaan dan transfer teknologi tinggi, berpotensi menjadi food estate besar yang memenuhi kebutuhan global,” ucap Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengajak para pemimpin dunia untuk berkolaborasi dengan Indonesia. Food estate yang selama ini jadi salah satu program unggulan Jokowi pun ditawarkan kepada dunia internasional.

Menihilkan Kerusakan Lingkungan

COP28 yang berlangsung dari 30 November hingga 12 Desember 2023 memang jadi momen penting para pemimpin dunia untuk mengatasi perubahan iklim. Namun, alih-alih menyoroti hal itu, Jokowi dianggap justru menihilkan kerusakan lingkungan.

Setelah pidato Jokowi itu, aktivis Greenpeace, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah langsung melakukan tapak tilas ke area proyek food estate. Mereka meninjau proyek yang digarap oleh Kementerian Pertahanan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Dalam tapak tilas itu, masing-masing perwakilan lembaga itu pun langsung membuat parodi makan siang Jokowi dan tiga calon presiden di Pilpres 2024. Aksi tersebut ditujukan kepada para pemimpin dunia bahwa proyek food estate yang dijalankan oleh Jokowi bukanlah solusi ketahanan pangan.

Food estate sendiri telah ada sejak masa Soeharto. Namun, pada 2020, proyek ratusan ribu hingga satu juta hektare tanah di Kalimantan Tengah itu akhirnya dilanjutkan.

“Kondisi food estate Gunung Mas hari ini tak jauh berbeda, meski sudah berselang satu tahun sejak kami memotret kegagalan proyek ini pada November 2022. Tidak ada kebun singkong yang dijanjikan. Padahal sudah sekitar 760 hektare hutan alam dibabat untuk proyek strategis nasional ini, hutan yang sebenarnya menyediakan sumber kehidupan untuk flora fauna di dalamnya, untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat, dan menjadi benteng pertahanan kita untuk menahan laju krisis iklim,” kata Belgis Habiba, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, dikutip dari Greenpeace.

Solusi Palsu

Dalam forum COP28, Jokowi menganggap bahwa fokus pada sistem pertanian dan perkebunan bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, degradasi kerusakan lingkungan juga dianggap bisa berkurang.

Namun, pernyataan Jokowi itu dianggap hanya solusi palsu. Dalam siaran pers Greenpeace Indonesia, Jokowi yang mempromosikan pengembangan biofuel justru tidak menunjukkan keseriusan komitmen iklim.

Pengembangan biofuel justru akan memicu terjadinya ekspansi perkebunan monokultur. Penanaman satu jenis tanaman dalam suatu urutan musim pada tanah yang sama akan memperparah kerusakan hutan dan gambut. 

“Selain di Gunung Mas, proyek food estate pemerintah juga merambah wilayah gambut di bekas lahan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau yang sebelumnya sudah gagal. Menurut pantauan kami, proyek ini justru memperparah kerusakan gambut hingga memicu kebakaran pada September sampai Oktober 2023,” kata Bayu Herinata, Direktur Walhi Kalimantan Tengah.

“Pemerintah harus menghentikan food estate karena sistem pangan monokultur skala besar seperti ini merupakan solusi palsu untuk cita-cita ketahanan pangan. Pemerintah harus melakukan evaluasi pelaksanaan proyek food estate secara menyeluruh karena ada potensi kerugian negara dari penggunaan APBN dalam menjalankan proyek ini. Yang paling penting, dalam waktu cepat pemerintah juga harus memulihkan hutan dan lahan gambut yang rusak di area tersebut,” lanjutnya.

Tidak Libatkan Masyarakat Setempat

Proyek food estate yang dijalankan Jokowi, selain dianggap menimbulkan mudarat, selama ini dianggap tidak melibatkan peran masyarakat setempat. Seperti yang terjadi di food estate singkong di Gunung Mas maupun food estate padi di Kapuas dan Pulang Pisau.

Proyek tersebut justru melibatkan tentara dan pekerja dari luar daerah. Konsep pertanian ala masyarakat pun dipinggirkan.

Menurut Direktur LBH Palangkaraya, Aryo Nugroho, menyebut bahwa proyek food estate tidak sejalan dengan upaya pemenuhan hak atas pangan dan hak atas lingkungan yang sehat. Bahkan, proyek itu dianggap mengabaikan hak-hak generasi mendatang.

Alih-alih memberikan warisan yang baik untuk generasi mendatang, proyek food estate hanyalah kegagalan yang hingga kini masih dipoles pemerintah. Jokowi pun dianggap tak serius dalam menjaga komitmen iklim selama masa dua periode pemerintahannya.

Penulis: Sunardi

Editor: Yoga

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] awalnya, proyek lumbung pangan diserahkan kepada Kementerian Pertanian (Kementan). Pada 2020, setidaknya ada 600 ribu hektare di […]