Jokowi dan DPR Akan Revisi Batas Usia Hakim MK. Benarkah?

by | Nov 27, 2023

Joko Widodo | Mahkamah Konstitusi | Politik

FOMOMEDIADenny Indrayana menilai bahwa Jokowi dan DPR akan mengubah syarat batas usia hakim MK. Ada apa sebenarnya?

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akan merevisi Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pengubahan itu, lembaga eksekutif dan legislatif dianggap akan menyetujui umur baru hakim MK menjadi 60 tahun.

Menurut Denny, pengubahan syarat hakim konstitusi tersebut dianggap syarat kepentingan politik. Apalagi, revisi tersebut menjelang Pilpres 2024.

Dalam laporan Tempo, Denny menyebut bahwa komposisi hakim MK yang berjumlah sembilan orang supaya bisa dikuasai. “Agar komposisi hakim MK yang sembilan orang dapat dikuasai dan digenggam satu perahu untuk strategi pemenangan Pilpres 2024.”

Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya, Denny menyebut syarat hakim MK tersebut juga berkaitan dengan majunya Gibran Rakabuming Raka. Jokowi dianggap akan mendepak para hakim yang tidak sejalan dengan strategi pemenangan Pilpres 2024.

“Siapa pelakunya? Saya menduga, yang menginisiasi dan memanipulasi adalah kekuatan yang sama dengan yang memanfaatkan instrumen hukum untuk memperpanjang dinasti kekuasaannya yang koruptif, manipulatif, dan nepotis,” tulis Denny melalui akun X miliknya.

Umur Jadi Mainan Politik

Dalam cuitan selanjutnya, pakar Hukum Tata Negara tersebut juga menyinggung masalah syarat umur yang dijadikan strategi politik. Sejak era Jokowi berkuasa, ada tiga hal terkait syarat umur yang disinggung Denny.

Pertama, masalah syarat umur pimpinan KPK yang diubah oleh MK menjadi minimal 50 tahun. Kedua, syarat umur calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang saat ini telah diubah menjadi 40 tahun atau pernah dan sedang menjadi kepala daerah.

Syarat umur capres dan cawapres tersebut dituding banyak pihak lantaran untuk meloloskan Gibran. Apalagi, Anwar Usman yang notabene sebagai ipar Jokowi, telah mengetok dan mengesahkan peraturan syarat usia itu.

Dari putusan kontroversial tersebut, Anwar dianggap melanggar kode etik hakim konstitusi. Akhirnya, melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ia diberhentikan sebagai Ketua MK.

Sementara, ketiga, kata Denny, yakni syarat usia hakim MK akan kembali diubah. “Syarat umur hakim MK yang kembali diubah, setelah sebelumnya naik dari 40 ke 47, lalu naik lagi ke 55, sekarang akan diubah lagi ke 60 tahun.”

Baca juga:

Mengapa Naik Lagi?

Menaikkan umur para hakim konstitusi bukan tanpa sebab. Menurut Denny, hal tersebut adalah bagian dari strategi politik Jokowi.

Dari total sembilan hakim MK, setidaknya harus ada lima orang hakim konstitusi yang memiliki satu suara. Sebab, kata Denny, saat ini kontelasi penguasaan atas lima hakim tersebut telah berubah.

Anwar Usman yang dianggap membela kepentingan Jokowi sudah tidak menjadi bagian sembilan hakim konstitusi. Maka, suara yang mendukung Jokowi telah berkurang.

Kata Denny,  Manahan Sitompul yang menjadi hakim konstitusi akan pensiun di Desember 2023 dan digantikan oleh Ridwan Mansyur. Sedangkan, Wahiddudin Adams akan pensiun pada Januari 2024 mendatang. Nama terakhir tersebut akan digantikan Arsul Sani yang saat ini menjadi anggota DPR Komisi III dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Tidak mengherankan, ada upaya serius untuk mendepak hakim yang tidak sejalan dengan strategi pemenangan, dan salah satunya dengan mengubah UU MK, terutama syarat umur atau masa jabatan hakim,” tulis Denny.

“Proses perubahan UU MK soal syarat minimal umur ataupun masa jabatan hakim konstitusi ini sebaiknya tidak dilakukan di masa-masa menjelang pilpres, agar tidak menjadi alat intervensi kekuasaan atas independensi MK, yang sudah dirusak parah oleh Skandal Mahkamah Keluarga Jokowi,” lanjutnya.

Sementara itu, Arsul Sani mengatakan bahwa apa yang ditudingkan Denny tidak perlu ditanggapi. Sebab, menurutnya, pendapat Denny sering tidak akurat.

“Dia kan biasa bikin isu yang ternyata tidak terbukti, kemudian ‘ngeles’ atau klaim berkat teriakan dia maka putusan MK berubah seperti tentang sistem pemilu yang dia yakini akan diputus tertutup,” kata Arsul dikutip dari Tempo.

Penulis: Surnardi

Editor: Safar

Ilustrator: Salsa

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] Jokowi dan DPR Akan Revisi Batas Usia Hakim MK. Benarkah? […]