Jokowi Akan Evaluasi Penempatan Perwira TNI di Jabatan Sipil

by | Aug 1, 2023

Joko Widodo | Komisi Pemberantasan Korupsi | Militer | Politik | TNI

FOMOMEDIA – Jokowi akan mengevaluasi penempatan perwira TNI di jabatan sipil. Ini adalah buntut dari kisruh antara KPK dan TNI dalam kasus korupsi Basarnas.

Presiden Joko Widodo tidak ingin ada praktik-praktik korupsi di tempat-tempat penting. Ia pun berencana melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk penempatan perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif di sejumlah jabatan sipil.

Rencana evaluasi tersebut menyul usai terungkapnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya (Marsdya), Henri Alfiandi.

”Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah (perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil) itu. Semuanya (akan dievaluasi), karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi,” kata Presiden Joko Widodo, dikutip dari Kompas.id.

Pada Rabu (26/7) lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Henri sebagai tersangka. Ia diduga telah menerima suap sebesar Rp88,3 miliar dari beberapa proyek pengadaan barang di Basarnas dari tahun 2021-2023.

Selain sosok Henri, ada juga perwira TNI aktif yakni Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Sementara, beberapa tersangka dari kalangan sipil seperti Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati, Marilya; dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil.

Kasus tersebut terungkap setelah dari penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (25/7) di Cilangkap dan Jatisampurna, Bekasi.

Salah Koordinasi

Penangkapan terhadap beberapa pimpinan Basarnas tersebut justru dianggap salah koordinasi. Pada Jumat (28/7), Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengakui anak buahnya melakukan kesalahan dan kekhilafan dalam menetapkan anggota TNI sebagai tersangka.

Pernyataan dari Johanis tersebut diungkapkan setelah rombongan yang dipimpin Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Widjojono didampingi Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsekal Pertama Agung Handoko mendatangi gedung KPK.

Polemik antara KPK dan TNI pun terjadi. Menurut Jokowi, hal tersebut memang masalah koordinasi.

”Ya, itu masalah, menurut saya, masalah koordinasi. Masalah koordinasi yang harus dilakukan semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan. Udah, kalau (koordinasi) itu dilakukan, rampung,” ujar Jokowi.

Diproses Sesuai Prosedur

Setelah Wakil Ketua KPK melakukan pernyataan bahwa anak buahnya telah melakukan kesalahan dan kekhilafan, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa penyelidikan hingga penetapan pelaku dalam dugaan korupsi di Basarnas telah sesuai prosedur hukum.

Firli mengaku saat kegiatan OTT di Basarnas KPK telah melibatkan Polisi Militer (POM) TNI. Ia pun menyampaikan keterangan tertulis, sebagaimana dinukil dari Kompas.id, bahwa setelah OTT di Basarnas, harus ada ketetapan soal peristiwa tindak pidana korupsi dan status hukum pihak terkait dalam waktu satu kali 24 jam.

”Memahami bahwa para pihak tersebut di antaranya terdapat oknum TNI yang juga memiliki mekanisme peradilan militer, maka dalam proses gelar perkara pada kegiatan tangkap tangan di Basarnas ini, KPK telah melibatkan POM TNI sejak awal untuk mengikuti gelar perkara sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait,” kata Firli.

Lebih lanjut, Firli juga mengatakan bahwa penanganan perkara yang melibatkan pihak swasta akan dilanjutkan. Sedangkan, penanganan dari pihak militer akan diserahkan kepada TNI untuk dikoordinasikan lebih lanjut.

Posisi TNI di Ranah Sipil

Sejak Reformasi 1998, peran TNI di ranah sipil memang dibatasi. Hanya beberapa lembaga kementerian terkait saja yang bisa diduduki oleh TNI.

Peran TNI di ranah sipil bisa dilihat dari Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam Pasal 47 ayat (1) UU tersebut telah diatur bahwa jabatan sipil hanya bisa diduduki oleh prajurit yang sudah pensiun atau mundur.

Namun, pada ayat (2), UU TNI itu juga mengatur ada beberapa jabatan sipil yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif. Jabatan sipil tersebut seperti kementerian dan lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue nasional (Basarnas), badan narkotika nasional (BNN), dan Mahkamah Agung.

Terdapat sepuluh jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit aktif TNI. Sementara, di dalam Pasal 47 ayat (3) dijelaskan bahwa prajurit TNI yang duduk di beberapa lembaga, termasuk Basarnas, harus tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan itu.

Sementara itu, di dalam Pasal 65 ayat (2) UU TNI, ditegaskan bahwa prajurit hanya tunduk kepada peradilan militer.

Adapun dalam beberapa bulan terakhir, Markas Besar TNI tengah membahas revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu. Salah satu pembahasannya yakni prajurit aktif bisa lebih banyak menduduki jabatan di kementerian atau lembaga sipil.

Lalu, melihat polemik yang sempat terjadi antara KPK dan TNI, akankah wacana penempatan TNI di ranah sipil akan tetap dilaksanakan? Atau, Jokowi akan menempatkan jabatan-jabatan strategis itu kepada sipil sepenuhnya?

Penulis: Sunardi

Editor: Yoga

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments