Jaksa Agung Perintahkan Tunda Periksa Korupsi Peserta Pemilu

by | Nov 17, 2023

Hukum | Kejaksaan Agung | Pemilu 2024 | Politik

FOMOMEDIA – Sesuai perintah Jaksa Agung, laporan dugaan pidana korupsi akan ditunda hingga pemilu 2024 berakhir. Dengan begitu, para politisi dianggap akan makin rawan korupsi.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut telah memerintahkan jajarannya untuk menunda pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi para peserta Pemilu 2024.

Pernyataan tersebut, disampaikan Burhanuddin ketika rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Menurut Burhanuddin, perintah tersebut tertuang dalam instruksi Jaksa Agung Nomor 6 tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

“Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan, memorandum Jaksa Agung Nomor 127 tentang Upaya Meminimalisir Dampak Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Pemilu 2024 dan Memorandum Jaksa Agung 128 tentang Optimalisasi Peran Intelijen dalam Pelaksanaan Pemilu 2024,” kata ST Burhanuddin, dikutip dari Kompas TV.

Kata ST Burhanuddin, dirinya secara tegas dalam menginstruksikan kepada jajaran kejaksaan untuk melakukan langkah sesuai fungsi tugas dan kewenangan masing-masing. Ia menyebut bahwa langkah itu supaya bisa mendukung dan menyukseskan Pemilu 2024.

“Dengan memetakan potensi ancaman gangguan hambatan tantangan yang berpotensi menimbulkan tindakan pidana pemilu sebagai bentuk deteksi dini pencegahan dini serta menemukan langkah mitigasi dalam penyelesaiannya,” ujar ST Burhanuddin.

Baca juga:

Antisipasi Kampanye Hitam

Sebelum rapat kemarin, sudah sejak 20 Agustus 2023 lalu, ST Burhanuddin memberikan memorandum yang dirilis oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung I Ketut Sumedana.

Dalam surat peringatan tersebut, ST Burhanuddin meminta supaya penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan peserta pemilu perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati. 

Hal tersebut dilakukan bukan tanpa sebab. Salah satunya adalah mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat black campaign. Kampanye hitam tersebut dianggap bisa menjadi hambatan bagi pelaksanaan pemilu yang sesuai perundang-undangan. 

“Hal itu dilakukan guna mengantisipasi dipergunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu,” kata ST Burhanuddin, dikutip dari Tempo.

Jaksa Agung pun meminta jajarannya segera melaporkan pelaksanaannya pada kesempatan pertama. Selain itu, lembaga tersebut juga meminta peran intelijen untuk memetakan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam proses menuju pemilu.

Politikus Rawan Korupsi

Langkah yang dilakukan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menunda pemeriksaan terhadap laporan dugaan korupsi para peserta pemilu dianggap rawan. Apalagi, langkah tersebut juga dinilai akan memuluskan jalan politikus untuk berpeluang besar melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Dandhy Laksono, ketika proses pemeriksaan perkara korupsi para peserta pemilu ditunda, hasil korupsinya bisa dipakai untuk modal pemilu. Ketika pemilu berakhir dan sudah berkuasa, para politisi yang korup akan memiliki akses untuk menentukan jaksa dan jajaran pimpinan kepolisian.

Aktivis cum filmmaker tersebut, melalui akun X miliknya, Dandhy menyebut bahwa ketika penanganan kasus tersebut ditunda, maka kasusnya tak akan pernah diproses lagi.

Penulis: Sunardi

Editor: Safar

Ilustrator: Salsa

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] penguntitan yang dilakukan personel Datasemen Khusus Antiteror atau Densus 88 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjadi perbincangan hangat. Peristiwa yang ramai sejak Jumat […]

[…] penguntitan yang dilakukan personel Datasemen Khusus Antiteror atau Densus 88 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjadi perbincangan hangat. Peristiwa yang ramai sejak Jumat […]