Izin Ekspor Pasir Laut Jokowi Dinilai Merusak Lingkungan dan Sarat Kepentingan Politis

by | May 29, 2023

Ekonomi | Joko Widodo | Jokowi | Lingkungan

FOMOMEDIA – Ekspor pasir laut sempat dihentikan pada 2003 silam karena dianggap merusak lingkungan. Kini, ekspor pasir laut justru mendapatkan izin lagi dari Jokowi.

Belum lama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. PP itu secara efektif mengakhiri larangan ekspor pasir laut yang sudah berjalan sejak 2003.

Dalam PP yang ditetapkan pada 15 Mei 2023 itu, disebutkan bahwa pelaku usaha yang melakukan ekspor wajib memiliki izin pemanfaatan pasir laut. Dengan menggunakan izin tersebut, para pelaku usaha pertambangan baru bisa melakukan penjualan pasir laut.

Pasal 9 Bab IV butir 2 menyatakan, pemanfaatan pasir laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin pemanfaatan pasir laut juga bisa diperoleh dari gubernur sesuai kewenangan dan melalui kajian oleh tim pengkaji yang sudah memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan.

PP tersebut juga mengatur tentang adanya pembersihan hasil sedimentasi di laut dengan menjamin dan memperhatikan beberapa hal. Mulai dari keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi pembersihan, keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan akses masyarakat terhadap lokasi pembersihan.

Merusak Lingkungan

Jokowi yang sudah mengesahkan PP tersebut dianggap tidak peduli terhadap kerusakan lingkungan akibat ekspor pasir laut. Sebelumnya, aktivitas ini dilarang dalam Surat Keputusan (SK) Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Di dalam SK tersebut dijelaskan bahwa pelarangan ekspor adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Mulai dari tenggelamnya pulau kecil khususnya di daerah Riau dan batas wilayah Indonesia.

Menanggapi PP Nomor 26 Tahun 2023 itu, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, meminta supaya Jokowi membatalkan izin ekspor pasir laut. Perempuan kelahiran Pangandaran, 15 Januari 1965, tersebut juga menilai kebijakan tersebut akan merusak lingkungan,

Melalui akun Twitter-nya, Susi menyampaikan kritikannya itu. “Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan  jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut,” tulis @susipudjiastuti, Minggu (28/5/2023).

Ajang Cari Modal Pemilu

Selain dianggap akan merusak lingkungan, disahkan PP Nomor 26 Tahun 2023 sarat akan kepentingan politik. Salah satunya adalah dugaan motif duit politik untuk Pemilu 2024 mendatang.

Kejanggalan terkait PP tersebut pun mengundang berbagai dugaan. Apalagi, larangan sudah bertahan selama 20 tahun sebelum akhirnya dicabut.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, menanggapi langkah Jokowi tersebut. Menurut Abdul, PP tersebut tidak mempertimbangkan adanya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Kalau kita pahami, bahwa penambang pasir memang merusak lingkungan dan masyarakat sekitar, terutama berdampak kepada profesi masyarakat kecil seperti nelayan,” kata Abdul, seperti dikutip dari tempo.co, Senin (29/5/2023)

Tak hanya itu, Abdul juga menyentil momentum Pemilu 2024 mendatang. Ia beranggapan bahwa PP tersebut adalah cara memudahkan para politisi mendapatkan dana politik dari para investor tambang pasir laut.

“Pemilu biasanya para politisi baik legislatif dan eksekutif meloloskan sejumlah kebijakan yang memudahkan mereka untuk mendapatkan rente, yang nantinya bisa digunakan (sebagai) biaya politik di tahun politik yang tengah terjadi saat ini,” kata Abdul.

Penulis: Sunardi

Editor: Yoga

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] pasir laut. Namun, per 15 Mei 2023 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di […]