ICW: Jabatan KPK yang Diperpanjang Jokowi Tidak Bisa Diterima Nalar

by | Dec 21, 2023

Indonesia Corruption Watch | KPK | Politik

FOMEMEDIAJokowi memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK selama 5 tahun. Hal tersebut dianggap tidak bisa diterima nalar.

Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya berakhir pada hari ini, 20 Desember 2023. Para pimpinan KPK telah bertugas selama 4 tahun sejak pertama kali dilantik pada 20 Desember 2019.

Namun, peraturan masa jabatan pimpinan KPK 4 tahun tersebut sudah tidak berlaku. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 112/PUU-XX/2022 secara resmi memperpanjang masa tugas pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun.

Putusan MK tersebut kemudian dijadikan Keputusan Presiden (Keppres) perihal penyesuaian masa tugas pimpinan KPK.

“Untuk menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tanggal 25 Mei 2023, Presiden telah menerbitkan Keppres 112/P Tahun 2023 tentang Penyesuaian Masa Jabatan Pimpinan KPK. Keppres tersebut dikeluarkan 24 November 2023,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dikutip dari Kumparan.

Selain itu, pada tanggal yang sama, Jokowi juga menetapkan Keppres Nomor 113/P tentang Penyesuaian Masa Jabatan Dewan Pengawas KPK. 

Menurut Ari, dengan dikeluarkannya dua Keppres itu, masa jabatan pimpinan KPK dan dewan pengawas KPK yang awalnya berakhir pada 20 Desember 2023 akan diperpanjang hingga tanggal 20 Desember 2024.

Skema 5 Tahun

Perpanjangan masa tugas pimpinan KPK menjadi 5 tahun telah tercantum dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022. Putusan terkait itu juga tercantum dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 68/PUU-XXI/2023 yang dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang berlangsung di Ruang Sidang Pleno MK, Selasa (15/8/2023).

Baca juga:

Menurut laman resmi MK, pertimbangan putusan itu memberikan simulasi atas skema masa jabatan pimpinan KPK saat ini. Tujuannya agar tidak menyebabkan dalam satu kali periode masa periode jabatan presiden dan DPR, kemudian melakukan seleksi pimpinan KPK sebanyak dua kali.

Dengan menggunakan skema 5 tahun, maka pimpinan KPK akan dilantik oleh presiden yang sama satu kali. Begitupun dalam periode berikutnya.

“Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan yang dimaksudkan oleh Putusan MK tersebut, yaitu masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun, yang berlaku juga bagi pimpinan KPK saat ini. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 47 UU MK yang menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum,” kata Suhartoyo selaku Hakim Konstitusi, dikutip dari laman resmi MK.

“Dengan kata lain, pemberlakuan masa jabatan lima tahun juga bagi pimpinan KPK saat ini, sehingga masa jabatan tersebut akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2024. Artinya, hal tersebut tidak bertentangan dengan asas non-retroaktif,” lanjutnya.

Tidak Bisa Diterima Nalar

Masa tugas pimpinan KPK yang sah menjadi 5 tahun tersebut dinilai tidak bisa diterima nalar. Hal tersebut disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui siaran pers sejak Mei 2023 lalu.

Menurut ICW, dikabulkannya gugatan yang dilakukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron itu dianggap semakin menghancurkan lembaga antirasuah. Skema masa tugas pimpinan KPK selama 5 tahun akan menimbulkan kesan terburu-buru ketika proses seleksi pencarian pimpinan yang baru.

Jika pimpinan KPK akan dilantik pada Desember 2024, maka presiden yang baru hanya memiliki waktu 3 bulan untuk mempersiapkan proses seleksi. Sementara, masa jabatan Jokowi dan DPR akan berakhir pada Oktober 2024.

Penulis: Sunardi

Editor: Safar

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Polri. Laporan […]

[…] Republika mengomentari pembacaan kalangan aktivis di Jayapura yang menganggap insiden di Sentani merupakan ungkapan kemarahan karena tokoh besar mereka meninggal. Kabarnya, banyak orang di Papua percaya Lukas dibunuh oleh KPK. […]

[…] Firli Bahuri ditetap sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Rabu (22/11/2023). Namun, meski sudah dijadikan sebagai tersangka, jabatannya sebagai ketua KPK diperpanjang oleh Jokowi. […]