Gawat! Anak Muda Sekarang Makin Gak Percaya Politisi

by | Jun 20, 2023

Pemilu | Pemilu 2024 | Pilpres 2024 | Politik

FOMOMEDIA – Tingkat partisipasi politik yang rendah bukanlah hal baik. Akan tetapi, ketika kita gak percaya politisi, masa iya kita mesti nyoblos juga?

Kalian percaya gak sama politisi? Tenang saja, kalian gak sendirian. Malah, kalian termasuk dalam kelompok mayoritas.

April 2022 lalu, Indikator Politik Indonesia (selanjutnya ditulis Indikator, red.) merilis hasil survei yang mereka lakukan medio Februari 2022. Hasilnya, cuma 54,2% responden yang mengaku percaya pada partai politik. Selain itu, lembaga negara yang berisikan politisi—MPR, DPD, DPR—juga masuk peringkat empat terbawah soal kepercayaan publik ini.

Temuan Indikator ini senapas dengan temuan sebelumnya yang dirilis pada 2021. Waktu itu, Indikator secara khusus mensurvei anak muda (17-21 tahun) untuk mencari tahu penilaian mereka terhadap politisi. Hasilnya, cuma ada 25,7% anak muda yang mengaku puas dengan kinerja para politisi. Sementara, 64,7% menganggap para politisi selama ini tidak mendengarkan aspirasi masyarakat.

Menariknya, berkaca dari temuan Indikator tahun 2022, masyarakat Indonesia masih percaya dengan presiden (85,1%) sebagai lembaga negara. Maka, gak heran kalau pada Pemilu 2019 lalu tingkat golput (golongan putih) pada pemilihan presiden lebih rendah (19,24%) dibandingkan pemilihan legislatif (29,68%).

Di antara mereka yang golput pada Pemilu 2019 lalu, diperkirakan 40%-nya berasal dari generasi milenial atau mereka yang lahir antara 1981 dan 1996. Angka ini boleh jadi akan semakin bertambah karena, di Pemilu 2024 mendatang, jumlah pemilih terbesar akan berasal dari generasi milenial dan Gen Z.

Potensi akan besarnya angka golput ini jelas mengkhawatirkan karena, secara hukum, hasil pemilihan umum gak akan sah kalau angka golput ada di atas 50%. Nah, kalau sudah begini, imbasnya bisa bermacam-macam. Pemilu ulang harus digelar dan ini bakal menguras kas negara. Selain itu, stabilitas politik juga bakal terguncang dan ini berpotensi menjalar ke bidang-bidang lain, mulai dari ekonomi hingga keamanan.

So, kita mesti sepakat bahwa angka golput tinggi atau tingkat partisipasi politik yang rendah bukanlah hal baik. Akan tetapi, ketika kita gak punya rasa percaya terhadap siapa pun yang bakal mewakili dan memimpin kita, masa iya kita mesti nyoblos juga? Hmm, coba deh kita simak apa kata anak muda soal fenomena ini.

Kata Anak Muda soal Politisi dan Partisipasi Politik

Ilustrasi anak muda dan poltiik.

Anissa* (18 tahun)

Menurutku, politik sekarang cuma jadi ajang permainan politisi-politisi. Padahal, seharusnya politisi-politisi itu mendengarkan suara rakyat. Mereka gak perlu banyak omong, yang penting hasil kerjanya kelihatan. Kalau politisi mau dipercaya lagi sama rakyat, mereka harus menunjukkan kinerja nyata dari apa yang sudah mereka janjikan.

Al (23 tahun)

Menurut gue, gak ada politisi sekarang yang bisa dipercaya. Mereka mestinya benar-benar memberi perhatian terhadap rakyat dan memenuhi  janji-janjinya ke rakyat. Untuk perbaiki citra, mereka bisa mulai dari membenahi masalah yang masyarakat alami seperti kemiskinan. Misalnya, bansos atau bantuan lainnya harus tepat sasaran.

Dita (28 tahun)

Jujur, aku sudah bukan di taraf percaya atau gak percaya lagi sama politisi tapi sudah apatis. Betul, yang namanya politisi pasti ada dan harus punya kepentingan. Tapi, dengan latar belakang wartawan yang punya beberapa cerita off-the-record, aku cukup lelah karena tokoh-tokoh elite yang ada di media semuanya saling terkait. Kayaknya bakal lebih baik kalau generasi “boomer” ini dibabat habis dulu, baru aku pikirkan lagi apakah tertarik untuk kasih suara apa gak.

Menurutku, politisi-politisi kita itu harus lebih peka dan punya rasa empati. Mungkin itu kunci supaya mereka bisa bikin kebijakan yang berpihak ke rakyat. Kalau itu sudah terwujud, barulah rasa percayaku dan mungkin orang-orang lain bakal tumbuh lagi.

Maulana (29 tahun)

Saya sebetulnya percaya-percaya aja sama politisi tetapi tingkat kepercayaan itu saya setel di level yang paling rendah. Kenapa? Karena politisi tetaplah politisi. Mereka mendewakan kekuasaan, bukan kemaslahatan. Bagi saya, politisi yang baik itu adalah politisi yang tidak berpolitik. Semua politisi perlu meniru sosok Gus Dur yang enggak banyak fa-fi-fu tapi tahu cara yang tepat untuk melayani masyarakat. 

BACA JUGA:

Anggi* (35 tahun)

Terus terang, tambah ke sini aku tambah skeptis dengan politisi. Sebenarnya aku selalu berharap bakal ikutan milih. Misalnya, Pemilu 2024. Aku ngarep dengan ngeliat apa yang terjadi sejak periode 2019. Harapannya, sih, bakal nemu alasan untuk milih di 2024. Tapi, apa yang aku lihat selama periode ini justru bikin aku yakin buat balik golput lagi.

Politisi somehow menurutku adalah perpanjangan tangan rakyat. Dan sebagai rakyat, sebenarnya aku gak minta muluk-muluk. Sewajarnya aja: Ngerasa aman tinggal di Indonesia. Masalahnya, untuk hal mendasar gitu aja sulit banget diwujudin di sini. Ambil contoh dari periode 2019 sampai sekarang. Coba hitung lagi hal-hal apa aja yang bikin ngerasa gak aman, bahkan muak jadi orang Indonesia.

Penanganan pandemi yang acak adut sampai ada korupsi pas pandemi, kemerdekaan untuk bersuara, undang-undang yang terlambat. Misal, UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual, red) dan UU PDP (Perlindungan Data Pribadi, red). Kekerasan seksual sudah ada dari dulu, kenapa undang-undangnya baru ada? Teknologi dan data-data pribadi sudah ada dari dulu, kenapa baru sekarang ada perlindungannya? Itu pun best practice-nya masih jadi tanda tanya. Itu sebagian contohnya.

Sebagai politisi, gak cukup buat ngomong berangkat dari kepentingan rakyat doang pas kampanye. Lo harus walk your campaign-lah. Kalo ngomong doang, mah, semua orang juga bisa. Analogi sederhananya, sebagai politisi, lo jangan ngurusin brand image lo doang, product lo juga mesti bener.

Galih (38 tahun)

Menurutku, politisi yang bisa dipercaya itu tetap ada tapi mostly enggak. Soalnya, sistem yang sudah jalan turun temurun membuat mereka jadi gak bisa dipercaya. Kalaupun ada sosok yang dirasa mumpuni atau kredibel, dia harus masuk ke parpol. Jadi, mau gak mau, dia bakal membawa kepentingan parpol juga.

Supaya bisa lebih dipercaya masyarakat, coba politisi-politisi itu kurangi iklan wajah yang nampang di baliho atau nampang di event yang sedang happening. Lebih baik, mereka konsisten bergerak di bidang yang memang digeluti, walaupun itu hanya hobi. Coba modalnya disalurkan ke kegiatan yang bermanfaat. Misal, sewa baliho itu akan jauh lebih bermanfaat jika dikonversi jadi nasi bungkus buat konsumsi kegiatan.

Kata Politisi soal Rendahnya Kepercayaan Masyarakat

Sumber: Instagram (@kokokdirgantoro)

Rendahnya kepercayaan masyarakat—terutama generasi muda—terhadap politisi dan partai politik ini sampai juga ke telinga politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kokok Herdhianto Dirgantoro.

“Saya sadar sesadar-sadarnya [akan fenomena ini],” ucap Kokok secara eksklusif kepada FomoMedia. “Apatisme ini sebenarnya sudah teridentifikasi sejak lama dan menjadi faktor pendorong berdirinya PSI. Materi ini sering menjadi bahan diskusi di PSI.”

“Selama partai politik dan politisi masih “ramah” dengan perilaku korupsi, mempertontonkan gaya berpolitik tanpa substansi, arogan, dan produk hukum/produk politik yang dihasilkan sangat elitis dan tidak relate dengan generasi muda, tentu fenomena ini berpotensi akan kian memburuk,” sambung laki-laki 46 tahun tersebut.

Di PSI, seperti kata Kokok, sudah sering dilakukan diskusi mengenai rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politisi ini.

“Rendahnya kepercayaan publik kepada parpol dan DPR ini merupakan fenomena lama. Sejak era reformasi, sudah dilakukan berbagai perubahan dan koreksi di berbagai institusi negara seperti TNI dan kepresidenan. Tapi, belum ada koreksi serius di parpol dan DPR terkait politik berdasarkan substansi dan meritokrasi,” paparnya.

“Perlu ada otokritik, ya, dari parpol dan politisi. Harus ada upaya perbaikan yang serius. PSI sendiri hadir di tengah masyarakat sebagai upaya koreksi atas persepsi buruk terhadap parpol yang selama ini sudah ada di masyarakat, terutama generasi muda,” sambung CEO Opal Communications tersebut.

Kokok juga menemukan beragam keunikan mengenai pandangan generasi muda terhadap parpol dan politisi.

“Mereka merasa hiruk pikuk politik tidak bersentuhan dengan mereka. Artinya, politik ini arena permainan para elite. Mereka juga tidak mau diajak berbicara dengan bahasa orang yang lebih tua. Ibaratnya, kalau Anda ingin saya tertarik, ya, gunakan bahasa saya, gunakan gestur saya. Mereka ingin politisi berusaha lebih keras untuk menjangkau mereka,” papar Kokok.

“Kemudian, ada juga masalah isu. Anak-anak muda ini ‘kan sangat concern dengan isu soal kemudahan mencari kerja, kepastian karier di masa depan, kekerasan seksual, mental health, dan climate change. Rasanya, belum ada parpol yang secara paripurna memperjuangkan hal-hal tersebut,” lanjutnya.

BACA JUGA:

Namun, secara umum, menurut Kokok, penyebab utama dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan politisi adalah inkonsistensi.

“Sudah berapa yang bicara antikorupsi tapi malah tertangkap karena korupsi? Banyak juga yang menghakimi moral orang lain tapi tertangkap tangan melakukan tindakan amoral. Bayangkan, ada sebuah partai yang punya sikap anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak tapi anggota legislatifnya (bahkan juga anggota keluarganya) terlibat kekerasan fisik hingga kekerasan seksual. Yang lebih bikin kesal lagi, kerapkali mereka lolos dari jerat hukum atau hanya mendapat hukuman ringan,” kata Kokok.

Lalu, seperti apa, sih, politisi yang baik menurut pandangan Kokok?

“Politisi yang memiliki target strategis untuk diperjuangkan,” jawabnya.

“Target ini menjadi target pribadi yang diserap partai dan diperjuangkan bersama. Untuk kasus saya misalnya, saya dan PSI akan memperjuangkan cuti melahirkan yang lebih panjang untuk ibu melahirkan, cuti ayah yang lebih panjang, dan fasilitas daycare terjangkau bahkan gratis untuk keluarga menengah ke bawah. Ke mana-mana yang saya bawa adalah program ini dan tentu saya mempraktikkannya di sekitar saya.”

Sayangnya, kata Kokok, masih lebih banyak politisi yang tidak punya agenda perjuangan seperti itu. Mereka malah menjual hal-hal nirsubstansi yang, celakanya, justru lebih efektif diterapkan di Indonesia.

“[Mereka] sibuk “menjual” garis keturunan (keturunan darah biru/anak politisi senior), fisik (ganteng/cantik), kesukuan, dan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan problematika masyarakat. Masalahnya, gaya-gaya politik klasik tersebut efektif diterapkan di Indonesia dan selalu menjadi pilihan utama dalam melakukan kampanye,” keluh Kokok yang mencalonkan diri jadi anggota legislatif pada Pemilu 2019 silam.

“Berikutnya adalah gaya hidup. Politisi kerap jauh dari kesederhanaan. Banyak terlihat dari gaya ditampilkan yang senantiasa fancy. Bahkan seolah tak merasa bersalah di masa ekonomi yang menantang bahkan terancam. Mereka tetap menunjukkan lifestyle yang tinggi.”

Sejauh ini, Kokok istikamah dengan cara pandangnya soal kualitas politisi. Kendati tak terpilih sebagai anggota dewan pada 2019, sosok di balik media alternatif Voxpop ini konsisten memperjuangkan agenda-agenda strategisnya.

“Saya terus ikut upaya advokasi terhadap korban kekerasan, terutama perempuan dan anak. Saya juga aktif berdiskusi tentang pengalaman saya menjalankan kebijakan cuti melahirkan dan cuti ayah di kantor saya. Juga sering melakukan diskusi dengan beberapa teman yang bergerak di bidang pertanian,” papar Kokok.

Hal ini pun dilakukan oleh kader-kader PSI lainnya. Sigit Widodo, misalnya, secara aktif memperjuangkan infrastruktur teknologi informasi yang setara untuk seluruh warga Indonesia. Ada pula Dedek Prayudi yang, kata Kokok, terus mempelajari hal terkait demografi sebagai dasar pembuatan kebijakan.

Artinya, menurut Kokok, PSI sebagai sebuah parpol secara kolektif memperjuangkan agenda-agenda yang selama ini sudah mereka miliki meskipun dinyatakan gagal mendapatkan kursi di DPR-RI. Dari 2019, mereka terus menyusun program yang diprediksi bakal jadi isu penting di 2024.

Walau begitu, Kokok menegaskan bahwa apa yang dilakukan dia dan partainya ini belum cukup untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

“Secara ideal, yang seharusnya diperhatikan itu ‘kan substansi perjuangan dan pencapaian individual kandidat.  Namun, hal ini dalam praktiknya tidak mudah. Masyarakat seringkali hanya mengingat wajah, nama, dan pesan-pesan yang tidak berhubungan dengan substansi yang akan diperjuangkan. Misalnya kandidat adalah anak dari pesohor/darah biru politik/pengusaha, dan sejenisnya,” ujar eks wartawan Jawa Pos tersebut.

Menurut Kokok yang kembali mencalonkan diri jadi anggota legislatif tahun depan itu, masyarakat sendiri perlu berupaya secara aktif mencari tahu siapa-siapa yang nantinya akan memimpin dan/atau mewakili mereka.

“Ini perlu kerja keras bersama karena reading habit masyarakat yang relatif masih rendah. Lalu, apa yang harus dilakukan politisi? Menurut saya, idealnya adalah gabungan antara platform partai dan kebijakan yang akan diperjuangkan. Namun rasanya tentu tidak cukup. Perlu juga sentuhan gimik yang pas dengan memanfaatkan profil diri dan keluarga yang menunjang,” jelasnya.

Lantas, bagaimana prediksi Kokok soal partisipasi politik anak muda di 2024 nanti? Akankah lebih baik dari 2019 atau justru bakal ada penurunan lagi?

“Daripada memprediksi, saya lebih ingin berharap lebih baik. Dasarnya adalah teknologi digital dan literasi digital yang kian marak terjadi di Indonesia. Semoga hal ini meningkatkan keingintahuan masyarakat terhadap politik dan politisi,” jawab Kokok diplomatis.

“Data di PSI menyebutkan bahwa lebih dari 50% pemilih pada Pemilu 2024 adalah generasi milenial dan generasi z. Jika parpol termasuk PSI mampu membuahkan usulan kebijakan yang relate dengan pilihan bahasa yang tepat, saya yakin partisipasi anak muda dalam pemilu akan membaik,” tandasnya.

Bagaimana Kata Pengamat soal Ini?

Wasisto Raharjo Jati, staf peneliti Pusat Riset Politik BRIN, dalam wawancara eksklusif dengan FomoMedia mengatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepercayaan terhadap politisi dan/atau lembaga politik “adalah partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi yang tidak inklusif dan pembuatan kebijakan publik yang tidak akomodatif dengan kepentingan publik.”

Dari sini, bisa kita lihat adanya kesamaan dengan apa yang sebelumnya telah disampaikan oleh para responden anak muda serta Kokok Dirgantoro. Dengan kata lain, gap antara apa yang dilakukan para politisi dan apa yang diinginkan rakyat benar-benar lebar.

“Politisi harus terbuka dan transparan kepada publik terutama dalam proses penyerapan aspirasi dan pembuatan kebijakan publik. Hindari pula sikap antikritik,” papar Wasisto.

“Potensi gelombang golput bisa meninggi kalau tingkat kepercayaan cenderung rendah. Kalau kita lihat angka golput pada Pemilu 2019 itu ada tren kenaikan 6 persen dari 2014. Saya pikir kecenderungan naik itu ada. Ini bakal membuat kualitas demokrasi kita makin menurun,” tambah alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.

BACA JUGA:

Meski demikian, sama halnya dengan Kokok, Wasisto pun mengatakan bahwa pekerjaan rumah tidak cuma jadi milik para politisi, melainkan juga rakyat. Terkhusus untuk anak muda, kata Wasisto, yang bisa dilakukan adalah dengan mempelajari dinamika politik yang ada sekarang.

“Caranya bermacam-macam, salah satunya dengan ikut andil sebagai sukarelawan dalam lembaga pemantau pemilu. Ini perlu dilakukan supaya mereka bisa mengoreksi kekuasaan manakala estafet kekuasaan ada di tangan mereka kelak,” jelasnya.

***

Nah, jadi begitulah. Soal kepercayaan anak muda terhadap politisi ini sebenarnya cukup kompleks, ya. Artinya, memang benar bahwa porsi kesalahan lebih besar ada pada para politisi dan/atau lembaga politik. Seringkali, mereka tidak mendengarkan apa kata rakyat dan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat.

Akan tetapi, di situasi seperti itu, rakyat pun tidak boleh diam saja, khususnya para anak muda yang akan menerima tongkat estafet kekuasaan di masa depan. .Ada hal-hal yang bisa dan harus dilakukan. Mempelajari rekam jejak para calon sampai ikut terlibat memantau pemilu, misalnya.

Perlu diingat betul bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Maka dari itu, rakyat pun kudu bersikap proaktif. Jangan sampai rakyat cuma jadi pion yang pada akhirnya cuma digunakan untuk memuaskan birahi harta dan takhta para penguasa.

*) Bukan nama sebenarnya

Penulis: Yoga

Editor: Irwan

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] Gawat! Anak Muda Sekarang Makin Gak Percaya Politisi […]

[…] Simak selengkapnya di sini. […]