Ganjar Pranowo Beri Nilai 5 untuk Penegakan Hukum Era Jokowi

FOMOMEDIA – Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum Indonesia jeblok. Namun, pernyataan Ganjar dibantah cawapresnya, Mahfud MD.

Calon presiden Ganjar Pranowo memberi nilai 5 alias jeblok untuk penegakan hukum Indonesia di era Presiden Joko Widodo.

Ganjar memberi nilai tersebut ketika ditanya oleh pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, dalam acara Diskusi Interaktif Capres 2024 yang digelar Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM) di Hotel Four Points, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023) kemarin.

Zainal meminta Ganjar memberi penilaian atas kondisi penegakan hukum yang sedang terjadi di Indonesia. Calon presiden nomor tiga tersebut dengan tegas memberi angka lima dari skala sepuluh.

“Ya, jeblok. [Poin] 5,” jawab Ganjar.

Sebelumnya, Zainal meminta pandangan Ganjar perihal kondisi penegakan hukum di Indonesia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat batas usia capres dan cawapres dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, terseret kasus dugaan pemerasaan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Dengan kondisi begini, membuat arus baliknya bagaimana? Misalkan kalau kita melihat KPK berantakan betul, MK, orang bilang Mahkamah Keluarga, membuat arus baliknya, kira-kira Mas Ganjar membayangkan sebagai seorang presiden, mau membalikan ke arus yang baik itu bagaimana?” tanya Zainal.

Menurut Ganjar, kalau kegelisahan dari berbagai pihak sudah muncul, mestinya hal tersebut diakomodasi.

“Kedua adalah kolaborasinya dengan kondisi sosiologis yang terjadi di masyarakat, agamawan, ilmuwan, budayawan, media. Ketika kegelisahaan itu semuanya muncul, rasanya ini yang mesti diakomodasi, untuk kemudian membalikkan situasi itu. Dan ketika regulasinya tidak mencukupi, ya, diubah regulasinya,” jawab Ganjar seperti dikutip dari kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored.

BACA JUGA:

Mahfud MD Bantah Penegakan Hukum Jeblok

Mendengar penilaian dari Ganjar Pranowo tersebut, Mahfud MD mengatakan kalau penilaian tersebut setelah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

“Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis [Kehormatan] Mahkamah Konstitusi, ‘kan,” kata Mahfud di Taman Ismail Marzuki (TIM), Minggu (19/11/2023) kemarin.

Mahfud meminta untuk lebih objektif. Menurutnya, penegakan hukum selama dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam semakin baik.

“Kalau mau objektif, Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menkopolhukam-nya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka aja, survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas,” terangnya.

Kepuasan terhadap Penegakan Hukum

Apakah klaim Ketua MK ke-2 RI tersebut benar adanya?

Survei terbaru yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada periode 27 Juli-7 Agustus 2023, menyebutkan kepuasan rakyat Indonesia terhadap politik dan keamanan sebesar 79,3 persen, sementara untuk penegakan hukum adalah 61,9 persen.

Litbang Kompas menyebutkan tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian kurang lebih 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Artinya, pernyataan Mahfud memang sedikit meleset tetapi tidak bisa dibilang salah. Survei membuktikan bahwa Mahfud berhasil melaksanakan tugas sebagai Menkopolhukam dengan baik.

Penulis: Safar

Editor: Yoga

Ilustrator: Vito