Dinasti Politik Gak Apa-apa, Asal …

by | Nov 9, 2023

Pilpres 2024 | Politik | Sosial

FOMOMEDIADi alam demokrasi, dinasti politik tak terhindarkan, sebab bisa dipilih dan memilih. Tetapi, harus berdasarkan kemampuan atau meritokrasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi di Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu mengubah arah politik Tanah Air. 

Pasal tersebut membahas tentang batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden; bahwa yang bisa mencalon presiden dan wakil presiden apabila berusia minimal 40 tahun. 

Sehingga, anak muda yang masih di bawah 40 tahun secara otomatis tidak bisa berkontestasi di pemilihan presiden. Dengan kata lain, anak muda hanya tetap menjadi penonton bagi orang tua atau sesepuh di perpolitikan Indonesia. 

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (Sumber: Fajar.co)

Akan tetapi, setelah hakim MK menerima permohonan uji materi dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa) Almas Tsaqibbirru, harapan anak muda untuk terlibat dalam pemilihan presiden pun terbuka. 

Mereka yang belum berusia 40 tahun, tetapi punya pengalaman dalam memimpin daerah, melalui keputusan MK tadi telah diperbolehkan menjadi capres atau cawapres Indonesia. 

Cawe-Cawe ala Jokowi

Sepintas, putusan MK soal usia capres cawapres tadi membawa angin segar bagi dunia politik Indonesia. Namun, mengapa putusan MK ini tidak diterima oleh banyak orang, wabil khusus dari aktivis demokrasi?

Jawabannya sederhana. Yakni, karena putusan tersebut didesain secara khusus untuk memberi jalan kepada anak muda bernama Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta yang juga anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sehari setelah putusan MK dibacakan, Jokowi menegaskan bahwa dia enggan berkomentar. Menurutnya, kalau berkomentar, nanti bisa disalahartikan dan seakan presiden mencampuri keputusan yudikatif. 

Sementara, soal anaknya yang (ketika itu) digadang-gadang akan berpasangan dengan Prabowo Subianto, tanggapan Jokowi pun sama. Menurutnya, pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 

“Jadi, silakan tanyakan saja kepada partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres,” ucap Jokowi dalam video pendeknya

Baca juga:

Akan tetapi, apakah masyarakat langsung percaya saja omongan presiden tersebut? Sebab, pada medio 2023, Jokowi telah beberapa kali mengatakan bahwa ia akan cawe-cawe dalam urusan pemilihan presiden. Ia tidak mau bangsa ini “jatuh pada orang yang salah”. 

Entah kenapa sekarang seolah Jokowi kembali ke setelan pabrik: “Bukan urusan saya, tanyakan ke orang yang berwenang”.

Dinasti Politik ala Jokowi

Presiden Jokowi bisa saja menyangkal, tetapi keputusan itu tetap mengarahkan ke jalan membangun dinasti politik. Sebab, melihat keluarga Jokowi sekarang, empat orang berada di posisi penting. 

Gibran sebagai Wali Kota Surakarta telah mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon wakil presiden Prabowo. Kaesang Pangarep kini berstatus sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sementara menantunya, Bobby Nasution, menjabat sebagai Wali Kota Medan. Dan yang terakhir Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga ipar dari Presiden Joko Widodo. 

Apabila Gibran melaju jadi calon wakil presiden, maka akan tercatat dalam sejarah politik Indonesia bahwa anak seorang dari presiden aktif ikut kontestasi pemilihan presiden. Dan ini belum pernah terjadi dalam sejarah politik Tanah Air sejak Republik Indonesia berdiri. 

Sekadar mengingatkan, salah satu alasan masyarakat menyukai figur Joko Widodo adalah karena anak-anaknya tidak terjun ke politik, tidak seperti beberapa mantan presiden sebelumnya. Pada masa periode pertama Presiden Jokowi, anak–anaknya masih jualan pisang dan martabak. 

Akan tetapi, di periode kedua, sang putra sulung terpilih sebagai Wali Kota Surakata dan sang menantu terpilih sebagai Wali Kota Medan. Di sinilah fondasi “dinasti politik ala Jokowi” dibangun.

Gibran Memotong Aturan Prosedural Partai

Hidup di alam demokrasi, siapa pun punya hak dipilih dan memilih, tak terkecuali seorang anak presiden. Sehingga, ketika Gibran memutuskan terjun ke dunia politik, masyarakat tidak menolaknya. Apalagi, memang tak ada aturan yang dilanggar. 

Akan tetapi, satu hal menarik soal Gibran kemudian terungkap dari mulut kader senior PDI Perjuangan, Panda Nababan. Panda menceritakan, sebelum Gibran jadi Wali Kota Surakarta, sebenarnya sudah ada nama yang diproses selama empat bulan dari ranting dan cabang, yaitu Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa. 

Akan tetapi, Joko Widodo menelepon Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, meminta agar Gibran dicalonkan oleh partai Banteng. Kata Panda, mungkin karena sayangnya Ibu Mega kepada Pak Jokowi, “Jadinya diiyain aja.” 

Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Sumber: Jawapos.com)

“Alangkah tragisnya sekarang dengan gampang mau ditinggal. Kalau Gibran keluar dari PDI Perjuangan, enggak terbayang etikanya, tata kramanya, budayanya. Enggak terbayang saya. Apakah iya Jokowi dan keluarganya mempunyai karakter seperti itu?” lanjut Panda Nababan.

“Pengkarbitan” itu tidak cuma dialami Gibran. Perlu diingat, Kaesang hanya butuh waktu dua hari untuk menjadi Ketua Umum PSI.

Sekali lagi, sah-sah saja anak atau keluarga pejabat publik mencalonkan diri di kontestasi politik. Namun, kebanyakan praktik politik dinasti tersebut nyatanya bermuara pada kolusi, korupsi, dan nepotisme. 

Dinasti politik di beberapa daerah, seperti dinasti Limpo di Sulawesi Selatan, dinasti Ratu Atut di Banten, dan dinasti Fuad Amin di Bangkalan berakhir dengan KKN. 

Meski begitu, tidak semua dinasti politik berakhir dengan intrik. Di Singapura, praktik politik dinasti justru menjadi kunci sukses negara tersebut.

Dinasti Meritokrasi

Singapura menjadi satu-satunya negara maju di Asia Tenggara dan keberhasilan negara tersebut tidak lepas dari peran keluarga Lee. Di sana, sosok ayah dan anak menjadi lokomotif kemajuan negeri.

Sang ayah bernama Lee Kuan Yew, yang merupakan pendiri dan perdana menteri pertama Singapura. Sementara itu, sang anak adalah Lee Hsien Loong, perdana menteri ketiga yang sedang menjabat perdana menteri sejak 2004. 

Dalam obrolannya di Total Politik, pengajar Nanyang Technological University, Singapura, Profesor Sulfikar Amir, menceritakan bagaimana ketika Lee Kuan Yew menjabat jadi perdana menteri, secara bersamaan juga ia menyiapkan Lee Hsien Loong untuk menggantikan posisinya. 

Namun, Lee Hsien Loong tidak “dikarbit” seperti Gibran dan Kaesang. Dia tak langsung memegang posisi penting dan harus memulai dari bawah. Lee Hsien Loong bergabung dengan Angkatan Bersenjata Singapura pada 1971. Lalu, saat terpilih sebagai anggota parlemen, ia memilih mundur dari militer dengan pangkat brigadir jenderal.

Perdana Menteri ke-3 Singapura Lee Hsien Loong, 23 Juni 2020 (Sumber: Koran Tempo)

Ketika Lee Kuan Yew hendak pensiun pada 1990, ia bahkan tidak langsung menyerahkan jabatan perdana menteri kepada anaknya, melainkan kepada Goh Chok Tong. Padahal, Lee Hsien Loong sudah punya pengalaman sebagai tentara, anggota parlemen, dan Komite Eksekutif Pusat Partai Aksi Rakyat. Pengalaman anaknya tersebut belum dianggap mampu memimpin negara Singapura. 

Saat Goh Chok Tong menjadi Perdana Menteri, Lee Hsien Loong diangkat menjadi Deputi Perdana Menteri, Ketua Otoritas Moneter, dan Menteri Keuangan. Sampai akhirnya, pada 2004, Lee Hsien Loong menjadi orang nomor satu di Singapura.

Apa yang dilakukan Dinasti Lee di Singapura itu layak untuk dicontoh karena yang ditekankan adalah rekam jejak, pengalaman, dan meritokrasi (kemampuan atau prestasi). Tidak ujug-ujug dua hari jadi kader partai, langsung diangkat jadi ketua umum. Atau baru tiga tahun jadi wali kota, langsung melompat menjadi calon wakil presiden.

Putusan MKMK

Politik dinasti yang dipraktikkan keluarga Jokowi membuat publik meradang. Laporan pada para hakim konstitusi pun dilayangkan sejumlah kelompok. Akhirnya, dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang diketuai Jimly Asshiddiqie.

Pada 7 November, MKMK memutuskan Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Akan tetapi, Anwar masih tetap menjadi bagian sembilan hakim MK. Satu dissenting opinion hadir dari Bintan Saragih yang menyatakan Anwar seharusnya diberhentikan secara tidak hormat. Namun, opini itu tak mengubah keputusan majelis.

Keputusan MKMK itu, seperti yang diutarakan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, berhasil mengembalikan kepercayaan publik kepada MK. Akan tetapi, hal itu tak mengubah peta kompetisi dalam Pilpres 2024 mendatang. Gibran, meski cacat proses, tetap bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo. Pasalnya, MKMK memang tak berwenang menganulir putusan MK.

Ini memang tampak sebagai sebuah kekalahan kecil. Akan tetapi, dari semua ini, kita bisa belajar bahwa rakyat Indonesia sudah tak lagi mudah dibohongi. Ada sebuah keinginan suci untuk bergerak keluar dari kedangkalan politik dinasti yang mencederai konstitusi. Dengan kata lain, harapan itu ada. Hanya saja, agar tak mati, ia harus senantiasa dirawat.

Penulis: Safar

Editor: Yoga

Ilustrator: Salsa

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] Wali Kota Medan Bobby Nasution mendapat sorotan banyak pihak. Ia diketahui mengaku bertanggung jawab atas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kota Medan jika ada yang bersikap tidak netral di Pilpres 2024. […]