Depolitisasi K-Pop: Ketika K-Popers Mengganyang Manuver Politisi

by | Dec 19, 2023

K-Pop | Pemilu 2024 | Pilpres 2024 | Politik

FOMOMEDIA – K-popers vs politisi? Kira-kira siapa yang bakal keluar sebagai pemenang? Di sini kami kasih bocorannya sedikit.

“Mas Gibran tadi bilang pengen bikin konser K-Pop di Solo. Tapi masih bingung mau undang siapa. Kamu punya ide?”

20 Juli 2023, Ganjar Pranowo menuliskan kata-kata seperti di atas di akun X-nya. Tak lupa, Ganjar juga me-mention username milik Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, serta mengunggah foto yang menunjukkan mereka berdua tengah bercengkerama.

Ya, K-Pop, Bung dan Nona sekalian. Kita sudah sampai pada era di mana suporter sepak bola bukan lagi “komoditi” massa paling seksi di mata politisi. Sekarang, penggemar K-Pop atau K-Popers-lah yang menjadi target market utama para politisi. Asal ada K-Pop, engagement media sosial dianggap bisa naik. Ketika engagement sudah naik, elektabilitas pun diharapkan ikutan terkerek.

Dan ini bukan kali pertama, juga bukan kali terakhir, Ganjar memanfaatkan popularitas K-Pop untuk mendongkrak citranya. Kurang lebih setahun sebelumnya, Ganjar juga pernah menulis begini di X-nya: “… banyak banget warga Jateng penggemar K-Pop. Kalau misalnya ada kesempatan ngundang artis K-Pop, menurutmu siapa yg harus diundang? Blackpink, BTS, Suju atau Twice? 🤔”

Pertengahan September 2023 lalu Ganjar pun kembali mendekatkan diri pada K-Pop dengan menghadiri Music Forall Fest di Bogor, Jawa Barat. Acara itu sendiri dimeriahkan sejumlah artis K-Pop seperti Apink, The Rose, Secret Number, dan Taeyang.

Obsesi Ganjar pada K-pop

Harus diakui, Ganjar memang sedikit “terobsesi” dengan hal-hal berbau budaya populer Korea. Berulang kali dia menyatakan kekaguman pada cara Korea Selatan (Korsel) membentuk industri populer mereka. Tak cuma melalui K-Pop tetapi juga produk-produk lain semisal K-drama. Ganjar secara blak-blakan mengakui ingin menerapkan apa yang dilakukan Korsel di Indonesia.

“Korea, untuk mempersiapkan itu (industri hiburan, red.), butuh 20 tahun. Padahal dulu tidak diperhitungkan dan lebih dulu Jepang. Selain itu, Korea Selatan berdiri hanya beda dua hari dari Indonesia. Artinya apa? Kita pasti juga bisa,” kata Ganjar dalam acara bertajuk Gercep bareng Kreator yang diselenggarakan akhir Juli 2023 di Bogor, seperti diwartakan Republika.

Mendekatkan diri dengan budaya populer memang jadi salah satu senjata Ganjar dalam menaikkan citranya di depan publik. Bahkan, hal ini telah dia lakukan sebelum didapuk oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai calon presiden di Pemilu 2024.

Selama ini, Ganjar tampak akrab dengan musisi-musisi. Mulai dari Once Mekel—yang memang salah satu caleg PDIP itu, Adi Adrian (personel KLa Project yang kini memimpin gerakan Extravaganjar), hingga musisi-musisi daerah seperti Ndarboy Genk dan NDX AKA yang sama-sama sudah menelurkan single berisi dukungan untuk mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Tidak Mau Dipolitisasi

Akan tetapi, tidak semua insan musik menerima Ganjar. K-Popers rupanya tidak terlalu menyukai manuver politisi alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut mengkooptasi musik kesukaan mereka. Bukti nyatanya bisa dilihat di X, tak lama setelah Ganjar mengunggah cuitan bersama Gibran tadi.

BACA JUGA:

Pengguna X dengan handle @tetehcarat, misalnya, sampai membuat utas yang isinya secara khusus menentang pemanfaatan K-Pop dalam kampanye. Pemilik akun @tetehcarat itu memang tak secara spesifik menyebut sosok Ganjar dalam utasnya. Namun, menilik kapan utas itu diunggah, bisa dipastikan itu merupakan respons atas cuitan Ganjar tadi.

Sekedar reminder aja buat tmn2 kpopers, kalo ada tokoh politik ngode / ngomongin soal Kpop di masa2 menjelang pmilu gini, most likely apa yg mereka omongin itu cuma votebait aja. Di korea sendiri Kpop idols tutup mulut soal politik, ga ikut2an. Jangan sampe disini-,” tulisnya.

“temen2 malah “mengajukan” grup yg kalian stan buat “diundang” ke apapun itu yg keliatan agenda politiknya. Jgn sampe grup kalian cuma dijadikan umpan biar pihak tertentu seolah banyak masanya😅 paham, kalian pasti excited. Tapi lebih baik jangan disambung2in ya 😅🙏🏻.”

“Kemudian juga ada baiknya jangan dulu mengedit foto kpop idol / grup kalian dengan embel2 poster partaî / kampanÿe. Jangan banget, selama masih masa2 sekarang 😅 jangan sampe Kpop kesayangan kita ditunggangi org2 politik yg mostly peduli cm pas masa2 pmilu🙏🏻🙆‍♀️,” tandas @tetehcarat.

Nah, rupanya, opini @tetehcarat itu tadi diamini banyak pihak. Cuitan tersebut di-repost hingga lebih dari 16 ribu kali dan disukai lebih dari 41 ribu kali. Artinya, ada semacam konsensus kecil di kalangan K-Popers bahwa mereka tidak mau musik kesukaannya dipolitisasi.

BACA JUGA:

Melek Politik

Ada beberapa stereotipe yang melekat pada K-Popers, khususnya yang aktif di dunia maya. Mereka acap dituding sebagai kelompok yang agresif, irasional, dan mudah ditipu. Meski begitu, bukan berarti stereotipe tersebut bisa digunakan untuk melabeli semua penggemar K-Pop.

Pasalnya, ada banyak sekali K-Popers juga yang cerdas, kritis, dan melek politik. Ini tidak cuma bisa ditemukan di Indonesia, melainkan juga di seluruh dunia. Dan seringkali, para K-Popers ini memiliki haluan politik yang sangat liberal. Mereka mendukung gerakan Black Lives Matter, menentang Donald Trump, melawan neo-fasisme di Polandia, dan mengawal protes #ReformasiDikorupsi di Indonesia.

Dalam aksi-aksi politis tersebut, para K-Popers menggunakan senjata yang selama ini telah mereka gunakan untuk mendukung para idols: militansi media sosial. Sudah tak bisa lagi dihitung dengan jari berapa kali K-Popers mampu membuat nama idols trending di media sosial melalui militansi mereka dalam memposting konten. Rupanya, cara serupa mereka gunakan untuk aktif berpolitik.

Seperti halnya para suporter sepak bola yang juga tegas menolak politisasi, K-Popers pun melakukan hal serupa. K-popers enggan idols atau grup favorit mereka menjadi alat bagi politisi untuk mendulang suara. Lagi pula, kata seorang K-poper bernama Zahra (25), “Para idol di Korsel sendiri dilarang agensi buat ikut-ikutan hal-hal yang berbau politik. Masa di negara lain mereka dijadiin bahan buat berpolitik atau kampanye?”

Dilarang oleh Agensi

Ya, secara spesifik, memang ada larangan dari para agensi yang menaungi idol groups di Korea Selatan untuk ikut serta dalam acara-acara berbau politik. “Grup K-pop sendiri berada dibawah naungan agensi yang menyortir segala kegiatan sebuah grup yang bisa didatangi atau tidak. Dan kemungkinan, agensi akan melarang apabila sebuah event berkaitan dengan acara politik,” timpal K-poper lain, Sekar (25).

“Aku keberatan kalau idols K-pop jadi bahan politisasi di Indonesia karena di Korea Selatan sendiri pun mereka bersih dari politik. Tapi aku sadar juga pasar K-pop banyak pemilih-pemilih muda dan baru, dan itu (pemanfaatan K-pop, red.) jadi salah satu strategi politik untuk menarik pemilih baru,” tambah Sekar.

Idols di Korea Selatan dilarang ikut hal-hal berbau politis. (Foto: Blibli)

Selain karena kebijakan agensi yang melarang para idols mengisi acara berbau politik, para K-popers ini pun sudah menyadari bahwa kualitas seorang kontestan pemilu tidak ditentukan oleh apakah mereka mampu mengundang grup K-Pop untuk tampil, melainkan hal-hal seperti integritas, kejujuran, dan kesungguhan dalam melayani rakyat.

Depolitisasi sebagai Langkah Politis

Bagi para K-Popers, depolitisasi K-Pop adalah sebuah langkah politis. Sebab, bagi mereka, politik mestinya merupakan meritokrasi, di mana calon yang terpilih semestinya memang yang paling kompeten. Maka, aksi depolitisasi ini menjadi penting karena, itu berarti, para K-Popers tengah berusaha menciptakan iklim kompetisi politik yang—meminjam istilah Rocky Gerung—berakal sehat.

“Menurut aku, dari banyaknya K-popers, mungkin tidak semuanya melek akan politik, tapi fanbasefanbase suka mengedukasi sebuah informasi yang lagi happening di media sosial, khususnya Twitter. Jadi menurutku, gerakan-gerakan sosio-politik cepat tergerak,” jelas Sekar.

“Dan [upaya depolitisasi K-pop] ini memang ada. Pernah, kok, mereka sampai nge-share di seluruh medsosnya (akun K-pop-nya) buat gak join hal-hal kayak gitu. Kadang suka saling ngingetin kalo ini, tuh, udah mau tahun pemilu, jangan sampai ada konser di awal tahun depan karena takut dijadiin bahan [kampanye] buat politisi, begitu,” tambah Zahra.

Namun, perjalanan untuk mendepolitisasi K-Pop ini bisa jadi akan semakin berat. Sebab, semakin ke sini, para politisi semakin sadar bahwa K-Pop, atau produk budaya populer Korea lainnya, adalah lumbung suara. Semakin banyaknya penggemar budaya populer Korea pun akan membuat diseminasi tentang bahaya politisasi makin sulit dilakukan.

Walau begitu, kalau ada pihak yang bisa diandalkan untuk secara konsisten melakukan diseminasi melawan upaya para politisi, itu adalah para K-Popers. Karena waktu sudah membuktikan ketangguhan mereka.

Penulis: Yoga

Editor: Elin

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] Depolitisasi K-Pop: Ketika K-Popers Mengganyang Manuver Politisi […]