Data KPU Bocor Lagi, Ancam Pesta Demokrasi

by | Dec 1, 2023

Pilpres 2024 | Politik | Teknologi

FOMOMEDIA – Terkait data KPU yang bocor, capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo meminta aparat penegak hukum segera bertindak.

Isu kemanan siber masih sangat urgen di negeri ini. Lembaga pemerintah yang mewajibkan warga menyetor data, berkali-kali kebobolan sehingga data warga tersebar begitu saja.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang banyak menyimpan data penting warga untuk kebutuhan pemilu. Namun, Senin (27/11/2023) lalu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di KPU bocor.

Data KPU yang bocor itu meliputi NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status pernikahan, alamat lengkap RT/RW beserta kode kelurahan, kecamatan dan kabupaten, serta TPS.

Kebocoran data ini mengancam semua pihak. Sebab, tak hanya warga yang jadi korban. Data pribadi pejabat pemerintahan, hingga capres dan cawapres, pun ikut diretas. Data itu rentan disalahgunakan dan dapat mengancam proses pelaksanaan Pemilu 2024.

Diambil Seluruhnya

Peretas dengan nama samaran “Jimbo” mengklaim telah mencuri data pemilih dari situs kpu.go.id. Sebagai bukti, ia membagikan tangkapan layar situs https://cekdptonline.kpu.go.id.

Untuk lebih meyakinkan pubkik, Jimbo bahkan membagikan 500.000 data pemilih dari total 204.807.203 data yang diakuinya ia miliki. Jumlah total itu sesuai dengan jumlah DPT di KPU. Jika pengakuannya benar, artinya ia mendapatkan seluruh data penting pemilih se-Indonesia.

Lembaga Keamanan Siber Communication and Information System Security Research (CISSReC) telah melakukan verifikasi terhadap data sampel yang tersebar.

“Data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sampel yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS di mana pemilih terdaftar,” kata Pratama Persadha, ketua CISSReC, dikutip BBC News Indonesia.

Di situs BreachForums yang kerap diapakai untuk jual beli hasil peretasan, seluruh data itu dijual seharga $74.000, setara 1,1 miliar rupiah.

Sudah Kali Ketiga

Kebocoran data di KPU bukan sekali ini saja terjadi. Pada 2019, akun anonim “Underthebreach” membocorkan 2,3 juta data penduduk Indonesia di forum peretas. Pada 2022, akun “Bjorka” mengaku punya 105 juta data penduduk, hasil meretas situs KPU. Ia menjual data itu sekira 77 juta rupiah di BreachForums.

Ini kali ketiga KPU kebobolan peretas. Dan semakin kemari, data yang bocor semakin besar. Kebocoran kali ini bukan hanya lebih parah secara jumlah, tapi juga potensi ancamannya.

Menurut Tim CISSReC, Jimbo kemungkinan besar masuk ke dalam situs KPU dengan menggunakan role Admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id.

Jika peretas sungguh-sungguh membobol sebagai admin, Pemilu bisa terancam. “Bisa saja akun dengan role admin tersebut dipergunakan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara,” ujar Pratama.

Peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Annisa N. Hayati, menyebut, “Kebocoran data pemilu dapat mengakibatkan hak seseorang dalam mengungkapkan ekspresi serta pilihan politiknya terlanggar.”

Sebagai contoh, Annisa menyebut praktik pencatutan pada 2022 lalu. “Bawaslu menemukan 494 NIK yang dicatut oleh partai politik ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk pendaftaran peserta pemilu,” terangnya.

Menkominfo, Budi Arie Setiadi, agaknya mencoba menenangkan situasi dengan menyebut bahwa motif peretasan ini hanyalah ekonomi, bukan politik.

“Kalau motif kita berani jamin itu kepentingan komersial. Mau diperjualbelikan data itu,” kata Budi, dikutip Viva.

Kendati demikian, Budi juga mengakui bahwa itu hanyalah kesimpulan sementara. Sebab, pelaku masih belum teridentifikasi, apalagi tertangkap untuk dimintai keterangan.

Tanggapan Para Capres

Capres 2024, Ganjar Pranowo, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menangani kasus data KPU yang bocor tersebut.

“Sekarang sedang ditangani, mudah-mudahan APH langsung terlibat dalam menyelesaikan kasus ini. Kami harap APH segera bertindak,” ucap Ganjar, usai menghadiri Munes PGPI di Gereja Mawar Saron Jakarta, dikutuip Okezone (30/11).

“Tim IT kami juga kami minta [untuk] terus memantau. Kami ingin tahu apa kekurangan yang ada di sana (KPU) atas kasus ini.”

“Sistemnya tidak boleh rentan karena ini yang nanti membikin publik punya anasir-anasir negatif,” tambah mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Kebocoran data dari situs KPU rawan menurunkan tingkat kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu. Jika dibiarkan, legitimasi pemilu akan melemah.

“Segera KPU perbaiki, segera proteksi dan cari orang yang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa sistemnya itu beres,” pungkas Ganjar.

Sampai tulisan ini dimuat, baru caper nomor 3 yang memberi tanggapan. Capres nomor 2, Prabowo Subianto, masih belum buka suara. Sementara itu, capres nomor 1, Anies Baswedan, sengaja menunda untuk komentar.

“Saya belum mau komentar sampai mendengar penjelasan dari KPU-nya,” kata Anies saat ditemui di Convention Hall Smesco, Jakarta Selatan, dikutip Kompas.com (29/11)

Kendati begitu, Anies menyinggung bahwa jaminan keamanan data tak hanya terletak pada aspek sistemnya, tapi juga integritas operator yang melaksanakannya.

Penulis: Ageng

Editor: Yoga

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments