BRIN: Soal Data Intelijen Parpol, Jokowi Salah Gunakan Kekuasaan

by | Sep 22, 2023

BRIN | Joko Widodo | Megawati Soekarnoputri | PDIP | Politik

FOMOMEDIA – Pernyataan Jokowi yang memegang data arah parpol dianggap penyalahgunaan kekuasaan oleh BRIN. Adakah kaitannya dengan relasi Jokowi-Megawati?

Pernyataan Presiden Joko Widodo telah membikin gaduh masyarakat Tanah Air. Jokowi menyatakan bahwa dirinya saat ini memegang data data arah partai politik (parpol) yang didapatkan dari intelijen.

Pernyataan itu pun langsung menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menilai hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.

Muhamad Haripin, Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN, menyebut dalam Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara disebutkan bahwa hakikat intelijen negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional.

“Pernyataan presiden itu tidak seyogianya dibiarkan begitu saja, memang harus ada tindak lanjutnya terutama dari para aktor pengawas intelijen,” kata Haripin, dikutip dari Tempo.

“Menurut pandangan kami bahwa apa yang diungkapkan presiden itu adalah suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau setidaknya ada indikasi terjadinya penyalahgunaan intelijen untuk kepentingan kekuasaan,” lanjutnya.

Haripin menyebut bahwa ada risiko terhadap apa yang diungkapkan Jokowi adalah bentuk praktik intelijen politik. Dalam UU No.17 Tahun 2011, kata Haripin, menjelaskan bahwa setiap intelijen memiliki kepentingan berbeda, tergantung tugas dan fungsinya.

“Undang-undang itu menjelaskan intelijen itu ada lima fungsi, ya, yang disebutkan presiden ada tiga, ketiganya ini punya tugas dan fungsi yang berbeda. BIN mengurusi dalam dan luar negeri, Bais tentang pertahanan atau militer, Baintelkam tentang kepolisian atau penegakan hukum bersama dengan intelijen kejaksaan,” ujar Haripin.

Pernyataan Jokowi yang menyebut mengetahui arah parpol akan ke mana, kata Haripin, seakan mengerdilkan tugas intelijen yang menjadi fokus pada partai saja. Padahal, lebih dari itu, tugas intelijen sangat luas sesuai bidang masing-masing.

Isi Pernyataan Jokowi

Adapun pernyataan Jokowi yang mengatakan dirinya telah memegang data arah parpol tersebut disampaikan ketika membuka acara rapat kerja nasional relawan Sekretariat Nasional Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat. Dalam acara yang digelar pada Sabtu (16/9/2023) lalu itu, Jokowi menyebut dirinya mengetahui isi di dalam partai.

“Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti,” kata Jokowi, dikutip dari DetikNews.

“Informasi yang saya terima komplet dari intelijen saya. Ada BIN [Badan Intelijen Negara], dari intelijen di Polri ada, dari intelijen TNI saya punya BAIS [Badan Intelijen Strategis] dan informasi-informasi di luar itu, angka data, survei semuanya ada. Saya pegang semua dan itu hanya miliknya presiden karena langsung, langsung ke saya,” lanjut Jokowi.

Pernyataan itulah yang kemudian menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Sebelum BRIN, ada juga dari Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi tersebut menilai Jokowi memanfaatkan data intelijen itu untuk tujuan politik.

Tindakan presiden tersebut dianggap tidak bisa dibenarkan. Koalisi tersebut pun menyebut bahwa pernyataan Jokowi menjadi ancaman bagi kehidupan demokrasi serta hak asasi manusia di Indonesia.

BRIN Desak DPR Bentuk Pansus

BRIN akhirnya mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menindaklanjuti pernyataan Jokowi. Lembaga tersebut pun menilai omongan Jokowi mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasan dan mengancam pelaksanaan pesta demokrasi 2024.

“Bola saat ini ada di tangan DPR, karena sebagai aktor pengawas intelijen yang sah,” kata Haripin. dikutip dari Tempo.

DPRI RI, kata Haripin, bisa membentuk panitia khusus (pansus) yang melibatkan Komisi I dan Komisi III untuk melakukan investigasi terhadap gerak badan intelijen. Haripin menuturkan bahwa salah satu tujuan investigasi itu lebih kepada arahan dan justifikasi dari presiden itu sendiri.

“DPR juga bisa meminta pandangan Ombudsman terkait dugaan laporan pelanggaran administrasi, atau juga Komnas HAM terkait dengan dugaan pelanggaran hak sipil politik, atau juga mengundang ahli/kelompok masyarakat lainnya untuk menyerap aspirasi terkait dengan penggunaan intelijen untuk mengumpulkan informasi soal partai politik,” lanjut Haripin.

Lebih lanjut, Haripin menyebut nanti dari hasil laporan investigasi pansus itu bisa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun, hingga saat artikel ini ditulis belum ada pembentukan tindak lanjut dari DPR.

Megawati vs Jokowi

BRIN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bergerak di bidang set dan teknologi. Sejak pertama kali dibentuk oleh Jokowi pada 2019, lembaga tersebut menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pembina.

Dengan dibentuknya BRIN, Jokowi berharap supaya bisa meningkatkan kualitas riset di Tanah Air. Namun, dalam beberapa kasus, BRIN memang sempat menuai hal-hal kontroversial. Salah satunya adalah adanya sosok Megawati yang merupakan Ketua Umum PDIP.

Perempuan Yogyakarta, 23 Januari 1947, tersebut sebelumnya disebut sempat bersitegang dengan Jokowi yang notabene adalah kadernya sendiri.

Salah satu momen hubungan Megawati dan Jokowi sempat memanas bisa dilihat saat acara Hari Ulang Tahun ke-50 PDIP, Selasa (10/1/2023).  Dalam acara tersebut, Megawati berpidato dan menyinggung Jokowi. Ia menyebut bahwa Jokowi tidak akan bisa seperti sekarang ini tanpa bantuan PDIP.

“Pak Jokowi itu kayak begitu lo, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau enggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah,” kata Megawati, dikutip dari Kompas.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menyebut bahwa Jokowi adalah “petugas partai”. Jokowi pun diberikan peringatan oleh Megawati supaya tidak mendikte dirinya ihwal keputusan-keputusan strategis partai, termasuk dalam pencalonan presiden.

Sejak saat itulah hubungan Megawati dan Jokowi dikabarkan memanas. Pernyataan BRIN seakan-akan menjadi “serangan balik” dari Megawati (yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah lembaga tersebut) atas ucapan Jokowi mengenai data intelijen tadi.

“Tak bisa dihindari bahwa secara politis, tanggapan BRIN ini menjadi tanda bahwa relasi Presiden Jokowi-Megawati memasuki fase surut atau turun,” ujar Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, dilansir Kompas.

“Sehingga sulit bagi publik untuk tidak membacanya sebagai mismanajemen. Artinya menjadi relevan bila BRIN memberi masukan secara langsung lewat saluran internal di pemerintahan agar efektif,” tandasnya.

Penulis: Sunardi

Editor: Yoga

Ilustrator: Vito

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments