Banjir DKI Jakarta: Kenapa Selalu Dijadikan Isu Politik?

FOMOMEDIA.ID – Penanganan banjir DKI terus membaik sejak era Jokowi, Basuki, lalu Anies. Tapi, kok, kayaknya pada gak pernah puas, ya?

Sebelas hari sebelum masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir, Ibu Kota dilanda banjir (lagi). Tepat pada Kamis, 6 Oktober 2022, hujan turun deras. 

Akibatnya, di beberapa ruas jalan terjadi kemacetan, seperti di Jalan TB Simatupang yang terendam sampai 40 cm. Selain itu, banjir juga membuat 68 RT (Rukun Tetangga) di Jakarta terendam air. Korban jiwa pun berjatuhan. Tiga siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan, meninggal dunia usai tertimpa tembok sekolah yang roboh.

Rentetan peristiwa itu membuat kata “banjir” sempat populer di berbagai media sosial, Oktober lalu. Warganet berlomba-lomba melaporkan dan mengeluhkan banjir yang membuat hidup mereka jadi lebih sulit dari biasanya. Tentunya, segala keluh kesah itu belum lengkap tanpa aksi saling tuding.

Mereka, orang-orang yang hidupnya jadi makin merana akibat banjir itu, menuntut pertanggungjawaban. Siapa pun yang memegang tampuk pimpinan, dialah yang akan jadi sasaran tembak tatkala realitas tak berjalan sesuai harapan. Di sinilah kemudian afiliasi politik jadi begitu kentara.

Harus diakui, residu Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017 silam belum betul-betul hilang. Warga masih terbelah dan siapa mendukung siapa biasanya akan terlihat di isu banjir seperti ini. Tak terkecuali banjir Oktober 2022 ini. Pendukung Basuki Tjahaja Purnama merasa jagoannyalah yang lebih cakap dalam menangani banjir. Di sisi lain, penyokong Anies Baswedan pun mengklaim hal yang sama.

Nah, kalau sudah begitu, ada baiknya kita coba menganalisis dengan pikiran jernih. Siapa sebenarnya gubernur DKI Jakarta yang paling becus dalam menangani banjir?

Lihat Fomographic: Penanganan Banjir DKI Semakin Baik, tapi…

Banjir DKI dalam Catatan Sejarah 

Sebelum kita menganalisis gubernur DKI Jakarta mana yang paling becus mengurus banjir, mari tengok sekilas sejarah banjir di mantan ibu kota Indonesia ini.

Dalam sejarah, banjir kerap melanda Jakarta, bahkan pada masa kolonial, ketika kota ini masih disebut Batavia. Kontur tanahnya yang cekung dan berawa di beberapa titik, apalagi kemunculan banyaknya bangunan tinggi, membuat Jakarta nyaris mustahil terhindar dari kebanjiran. 

Zaenuddin MH dalam bukunya, Kisah-Kisah Edan Seputar Djakarta Tempo Doeloe, menyebutkan bahwa Jakarta, jauh sebelum kumpeni Belanda datang, sudah kerap dilanda banjir. 

“Kebanjiran di kota ini mulai terjadi sejak zaman Kerajaan Tarumanegara pimpinan Raja Purnawarman, abad ke-5. Sang Raja akhirnya memutuskan membangun kali di Bekasi dan Tangerang. Yang terasa aneh, sang Raja juga memotong 1.000 ekor sapi,” tulis Zaenuddin dalam bukunya yang terbit pada 2016 itu. 

Pada 1878, di daerah Jakarta Utara, ditemukan Prasasti Tugu yang kini disimpan di Museum Sejarah Jakarta. Ternyata, dari prasasti tersebut ada penjelasan bukti autentik bahwa Jakarta sudah langganan banjir berabad-abad silam.

Prasasti Tugu juga memberitahu kita bahwa Raja Purnawarman ketika itu untuk mengatasi banjir ia menggali Kali Chandrabhaga (daerah Bekasi) dan Kali Gomati (Kali Mati di daerah Tangerang) sepanjang sekitar 24 kilometer. Mungkin inilah normalisasi sungai pertama yang pernah dilakukan di Jakarta dan sekitarnya. 

Zaenuddin MH menguraikan lebih panjang lagi perihal banjir dalam bukunya, Banjir Jakarta: Dari Zaman Jenderal J.P. Coen (1621) sampai Gubernur Jokowi (2013) bahwa setelah zaman Raja Purnawarman, Jakarta (Batavia) pernah dilanda banjir pada 1621, 1654, 1872, 1893, 1909, 1918, dan 1930. 

Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen berhasil merebut Jayakarta—yang nantinya ia ganti menjadi Batavia—dari tangan Kesultanan Banten pada 30 Mei 1619. Namun, dua tahun kemudian, 1621, Batavia dilanda banjir dan menjadi banjir pertama di masa kepemimpinan Coen. 

Bisa dibayangkan, Jakarta yang belum ada aspal, belum ada gedung tinggi, belum padat, sungai yang masih asri, pohon di mana-mana, tetapi dilanda banjir juga. 

Awal abad ke-20, tepatnya 19 Februari 1909, ketika Gubernur Jenderal AWF Idenburg berkuasa, Batavia masih dilanda banjir. Lebih sepekan, ketika itu, hujan turun deras. Sungai-sungai dan kanal-kanal di Batavia tidak mampu menampung debit air.

“Ketika itu lebih dari separuh wilayah kota Batavia terendam air. Warnanya kuning kecokelatan disertai sampah-sampah berupa plastik, kardus, kertas, dan daun pepohonan yang mengambang. Genangan air itu juga menimbulkan bau yang tidak sedap, apalagi jika mengendap lebih dari sehari maka berbau busuk laksana comberan,” tutur Zaenuddin dalam bukunya. 

Jakarta pada 1950 yang baru saja merasakan lima tahun kemerdekaan Indonesia pun tak luput dari banjir. Saat itu, Jakarta dipimpin oleh Walikota Suwiryo. Persoalan Jakarta sejak dulu masih tetap sama. Yakni, bahwa sungai mengalami pendangkalan dan penyempitan sehingga air mudah meluap ketika hujan turun deras. Belum lagi drainase dalam kota belum tertata dengan baik—mungkin juga hingga sekarang.

Belum lagi persoalan lain yang dihadapi Walikota Suwiryo, yakni jumlah penduduk kota Jakarta semakin bertambah sehingga terjadilah pembukaan lahan baru di mana-mana. Menata kota, menjaga sungai, dan memperbanyak waduk (untuk menampung air hujan atau memperlambat air sungai mengalir ke hilir) masih menjadi pekerjaan Gubernur DKI Jakarta dari periode ke periode lainnya. Siapa pun gubernurnya, seakan banjir adalah momok yang mustahil diselesaikan. 

Namun, apakah betul banjir di Jakarta sulit diselesaikan? Mari kita lihat data hujan pada era Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (BTP), dan Anies Rasyid Baswedan. 

Banjir Jakarta dalam Data, Bukan Sentimen

View this post on Instagram

A post shared by Pemprov DKI Jakarta (@dkijakarta)

Dengan kecanggihan teknologi dan kemudahan mengakses informasi, semestinya warganet bisa mengetahui kabar yang valid dan bukan; mana berita berbasis data dan berbasis sentimen. 

Sebagai perbandingan dengan Jakarta, coba tengok sekilas topografi Belanda dan bagaimana mereka mengatasi banjir. Beberapa wilayah Belanda berada 6—7 meter di bawah permukaan laut dan banyak sungai di Eropa bermuara di Negeri Kincir Angin tersebut.

Bagaimana cara pemerintah Belanda menyiasati persoalan tersebut? Merekamembangun kanal dengan sistem pembuangan air yang bekerja sempurna. Di pantai, air laut dihalau masuk oleh tanggul-tanggul pasir atau beton. 

Pompa-pompa yang besar bekerja dengan baik; siang dan malam menjaga negaranya dari kebanjiran. Akan tetapi, Belanda hanya menanggulangi surplus air laut dan sungai, sedangkan di Jakarta selain surplus air laut dan sungai, ada curah hujan yang lumayan tinggi tiap tahunnya. Inilah salah satu masalah terbesar Jakarta apabila curah hujannya tinggi. 

Menurut data, pada 17 Januari 2013, ketika Jokowi menjabat sebagai gubernur, dengan curah hujan 100 mm, RW yang tergenang sekitar 599, jumlah pengungsi mencapai 90.913 jiwa; titik lokasi pengungsian 1.250, korban meninggal 40 orang; dan genangan baru surut total setelah 7 hari.

Jokowi waktu itu berkata bahwa macet dan banjir (di Jakarta) bisa teratasi apabila ia menjadi presiden. 

Bagaimana dengan era BTP—yang konon mampu mengendalikan banjir? Pada 13 Februari 2015, curah hujan mencapai 277 mm, sekitar 702 RW tergenang, jumlah pengungsi mencapai 45.813 orang, 5 korban meninggal, dan genangan baru surut setelah 7 hari.

Pada 1 Januari 2020, curah hujan mencapai titik tertinggi dalam dua dekade terakhir, yakni 377 mm. Akibatnya 390 RW tergenang dan jumlah pengungsi mencapai 36.445 orang. Korban meninggal pun mencapai 19 orang meskipun durasi surutnya genangan lebih pendek dari sebelumnya (4 hari).

Melihat data tersebut, Anies dengan bangga mengatakan banjir Jakarta lebih cepat surut ketimbang era BTP. Apa yang Anies bilang itu memang tidak salah, tetapi tingginya jumlah korban jiwa menjadi catatan hitam tersendiri.

Pada 20 Februari 2021, Pemprov DKI Jakarta berani mengklaim bahwa banjir sudah lebih cepat surut dan korban lebih sedikit. Mari kita datanya pada tahun tersebut. Curah hujannya 226 mm, jauh lebih tinggi daripada 17 Januari 2013 (100 mm) tetapi masih lebih rendah dari 13 Februari 2015 (277 mm).

Pada waktu itu, jumlah RW yang tergenang turun menjadi 113, jumlah pengungsi “hanya” 3.311, korban meninggal turun menjadi 5 orang, dan air sudah surut cuma dalam waktu sehari. Lagi-lagi, meskipun masih ada korban jiwa, capaian ini begitu dibanggakan oleh Anies.

Anies sendiri, selama memimpin Jakarta, suka gembar-gembor istilah naturalisasi sungai dan sumur resapan. Sungai-sungai dan kanal-kanal terus dikeruk, waduk dibuat, dan pompa selalu stand by di titik rawan banjir. Namun rupanya, itu tidak cukup untuk meredakan banjir Jakarta.  

Sebab, ketika banjir masih memakan korban, masih ada yang mengungsi, artinya Gubernur DKI Jakarta belum bisa dikatakan sepenuhnya berhasil. Apalagi, pada banjir Oktober 2022 silam, masih ada tiga korban jiwa yang jatuh.

Harus diakui, menyelesaikan masalah banjir sudah seperti mission impossible bagi siapa pun yang berkuasa di Jakarta. Apalagi, saat ini, dengan adanya perubahan iklim yang membuat permukaan laut semakin naik, curah hujan akan terus meningkat. Artinya, Jakarta membutuhkan perbaikan fundamental yang muskil (bahkan mustahil) dirampungkan dalam satu periode jabatan.

Tentu, sebagai warga, kita punya hak untuk menuntut perbaikan. Akan tetapi, ada baiknya kita juga lebih jernih menilai kinerja si pemimpin. Tak ada pemimpin yang bisa menghilangkan banjir sepenuhnya dari Jakarta dalam waktu singkat. Maka, yang bisa kita apresiasi adalah upaya dan progresnya.

Apakah itu cukup? Tentu tidak dan, rasa-rasanya, para pemimpin itu pun sadar akan kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah terus mengawal upaya-upaya mereka. Ingatkan terus bahwa mereka punya kewajiban dan otoritas untuk melakukan perbaikan. Soal hasil, cuma waktu yang bisa menjawab.

Penulis: Safar

Editor: Yoga

Ilustrator: Ricky