Anies Baswedan: Indonesia Darurat Krisis Iklim

by | Jun 13, 2023

Anies Baswedan | Lingkungan | Politik

FOMOMEDIA – Melalui op-ed di Media Indonesia, Anies menyoroti berbagai kegagalan pemerintah dalam mengatasi krisis iklim, termasuk di Demak, Jawa Tengah.

Anies Rasyid Baswedan atau yang akrab dikenal dengan nama Anies Baswedan sedang gencar menyoroti isu krisis iklim di Indonesia. Menurutnya, lebih dari 80 pulau terdepan di Indonesia terancam tenggelam.

Sebagai seorang tokoh politik dengan latar belakang akademisi, Anies memberikan pandangannya mengenai perubahan iklim dewasa ini. Calon Presiden dalam Pilpres 2024 mendatang itu menyoroti beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai kontroversial.

Melalui akun Twitter-nya, @aniesbaswedan, ia membagikan tautan untuk artikel opini yang berisi gagasannya. “Lebih dari 80 pulau terdepan Indonesia terancam tenggelam karena kecepatan kenaikan air laut. Kota-kota kita pun turut terancam dampak krisis iklim,” tulis Anies, Senin (12/6/2023).

Tulisan yang dimuat di Media Indonesia tersebut menyoroti beberapa hal terkait permasalahan iklim. Anies membuka tulisannya dengan permasalahan banjir yang kerap terulang di pesisir Demak, Jawa Tengah.

Ia membagikan hal empiris saat berkunjung langsung ke kabupaten yang memiliki luas 897,4 meter persegi itu. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat pesisir demak akibat banjir sangat beragam. Anies mencontohkan dampak tersebut yang paling terasa adalah air bersih yang sulit didapat ketika banjir tiba.

Kejadian yang terjadi di pesisir utara pantai Jawa tersebut hanyalah salah satu contoh kecil dari naiknya air laut. Menurut Anies, di Demak itu hanyalah contoh kecil saja. 

“Tak hanya pesisir Demak, pulau-pulau kecil sepanjang wilayah Kepulauan Riau, Miangas, sampai selatan Borneo nyaris tenggelam,” kata Anies.

“Sayangnya, ketika masalah krisis iklim terpampang nyata di depan mata. Saat pulau-pulau terdepan rawan tenggelam, pun daerah pesisir terancam abrasi, kebijakan yang diambil justru berkebalikan, yakni dengan mengizinkan ekspor pasir laut. Target yang tinggi nyatanya tak senada dengan kebijakan yang sarat inkonsistensi,” lanjutnya.

Menurut Anies, banyak dari pemangku kebijakan yang sering membicarakan krisis iklim, tapi isu tersebut kerap terhenti dan sebatas pada perbincangan saja. Isu tersebut luput dikerjakan. 

Anies juga menyinggung permasalahan kendaraan pribadi. Menurutnya, pemerintah masih memakai paradigma kendaraan pribadi lebih penting ketimbang kendaraan umum. 

Ia juga memberikan contoh, bahwa sudah saatnya fokus kendaraan umum harus lebih diprioritaskan. Ia pun memberikan contoh Jakarta sebagai wilayah yang secara bertahap masyarakat sebagai pemakai kendaraan umum.

Selain permasalahan paradigma kendaraan tersebut, Anies juga menyorot bagaimana pelaku bisnis bisa bertindak sebagai regulator. Studi kasus yang dicontohkan adalah permasalahan kendaraan listrik yang hanya dinikmati oleh segelintir pihak. 

“Saat krisis iklim hanya jadi kemasan untuk meraup keuntungan, maka ruang mewujudkan keadilan sosial disingkirkan. Yang kita butuhkan evidence based policy, bukan collusion based policy. Alih-alih negara hanya menjalankan perspektif konvensional sebagai administrator, kita perlu mengajak warga untuk berkolaborasi melahirkan banyak problem solver. Negara tak akan bisa menyelesaikan masalah krisis iklim sendirian” tulis Anies.

Dalam tulisannya itu, Anies menekankan bahwa perlunya kepedulian banyak pihak untuk menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan bukanlah sekadar bentuk aktivisme sebagian kelompok saja. Aktivisme dalam menjaga lingkungan harus dilakukan oleh semua lapisan. 

“Saatnya memberikan ruang kolaborasi pada anak muda untuk menghadapi krisis iklim. Semakin luas ruang itu diberikan pada generasi kiwari, semakin banyak pula terobosan dan kebaruan solusi yang akan muncul untuk menghadapi krisis iklim,” pungkas Anies.

Penulis: Sunardi

Editor: Yoga

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments