Ajakan Golput Bisa Dipidana? Tidak Semudah Itu

by | Nov 20, 2023

Golput | Media Sosial | Pemilu 2024 | Pilpres 2024

FOMOMEDIA – Akun Twitter resmi Polresta Yogyakarta mengunggah konten grafis tentang ancaman pidana mengajak golput. Benarkah demikian?

Sabtu, 18 November 2023 lalu, akun Twitter @polresjogja mencuitkan konten grafis berjudul “Ajakan Golput Bisa Dipidana”. Konten tersebut menunjukkan intensi untuk mengajak para pemilih tak memutuskan golput.

“Gimana? Kamu masih yakin mau golput? Tidak sayang sama besarnya pengaruh suaramu bagi perbaikan Indonesia? Yuk, pastikan dirimu menggunakan hak suaramu pada pemilu 2024!” tulis akun tersebut pada cuitan kedua.

Copywriting cuitan baik-baik saja. Namun, tidak dengan cuitan pertama yang mendahuluinya. Caption pada cuitan pertama yang menyertai judul konten itu berbunyi sebagai berikut:

“Menurut UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu khususnya Pasal 515, ternyata golput bisa dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah loh Sobat Polri.”

https://twitter.com/polresjogja/status/1725691681050329548

Banyak netizen mencecar kicauan tersebut. Pasalnya, redaksional penulisan caption itu berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku.

Biar cuma beda satu kata, merentang perbedaan besar antara “ajakan golput bisa dipidana” dengan “golput bisa dipidana”.

Hukum Golput sebagai Tindak Pidana

Bunyi Pasal 515 UU No.7 tahun 2017 yang dirujuk @polresjogja adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Golput atau tidak memilih bukanlah tindak pidana. Tetapi “mengajak golput” bisa menjadi tindak pidana. Pun begitu, tidak semua bentuk ajakan golput bisa dianggap sebagai tindak pidana.

Ajakan golput menjadi tindak pidana jika memenuhi tiga unsur, yakni: 1) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, 2) dilakukan pada hari pemungutan suara, dan 3) surat suara tidak sah atau tidak dihitung.

Tiga unsur tersebut tercantum dalam UU No.7 tahun 2017 Pasal 523 ayat 3 berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00.”

Sebagai bagian dari upaya menegakkan hukum, Institusi Kepolisian wajib mendidik masyarakat dengan secara konsisten mensosialisasikan berbagai peraturan yang berlaku.

Ramainya aktivitas masyarakat di media sosial memungkinkan sosialisasi digital menjadi strategi yang efektif untuk memperluas dampak.

Masalahnya, dampak besar sosialisasi digital adalah pisau bermata dua. Sebagai institusi yang memegang otoritas, pihak kepolisian rentan memperkeruh kesalahpahaman masyarakat terhadap hukum apabila gagal mengkomunikasikan peraturan dengan jelas.

Kesalahan @polrestajogja mungkin sepele saja. Namun ketidaktelitian semacam itu berbahaya. Bukan saja menyesatkan, tapi juga menakut-nakuti. Membuat kampanyenya kentara dengan tendensi mengancam, alih-alih mengayomi.

Penulis: Ageng

Editor: Yoga

Ilustrator: Salsa

BAGIKAN :

ARTIKEL LAINNYA

KOMENTAR

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments